Pagi biasanya membawa suara anak-anak ke halaman sekolah. Di SDN Setono Ponorogo, suara itu kini berganti dengan kesunyian. Bangunan sekolah masih berdiri di Jalan Niken Gandini, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Namun sejak awal tahun ajaran 2026/2027, kegiatan belajar mengajar tidak lagi berlangsung di sana.
Tabooo.id – Pantauan pada Rabu, 18/08/2026, memperlihatkan halaman sekolah yang lengang. Sejumlah ruang kelas kehilangan bangku dan kursi. SDN Setono Ponorogo di Ruang kelas I dan II bahkan sudah tertutup seng. Tidak ada kerusakan besar yang membuat gedung itu kehilangan fungsi karena yang hilang justru suara muridr
Tiga Tahun Menunggu Murid Baru
Selama tiga tahun terakhir, SDN Setono Ponorogo tidak memperoleh siswa baru.
Jumlah calon peserta didik terus menyusut. Sesekali satu atau dua anak mendaftar, tetapi mereka kemudian memilih sekolah lain.
Plt Lurah Setono, Handry Reza Pratama, menjelaskan kondisi tersebut saat ditemui pada Rabu, 18/08/2026.
“Kadang ada yang daftar tapi cuma satu atau dua anak. Lalu, karena enggak ada teman akhirnya pindah.”
Situasi itu menunjukkan persoalan yang lebih besar dari sekadar angka pendaftaran.
Anak datang ke sekolah bukan hanya untuk bertemu guru. Mereka juga mencari teman, bermain, membangun relasi, dan tumbuh bersama.
Saat satu kelas hanya berisi satu atau dua anak, pengalaman belajar ikut berubah. Lambat laun, pilihan keluarga pun bergerak ke sekolah lain.
Enam Murid Terakhir Meninggalkan Sekolah
Awal tahun ajaran 2026/2027 menjadi titik terakhir aktivitas pendidikan di SDN Setono.
Enam siswa yang masih bertahan akhirnya pindah ke sekolah lain. Dua anak melanjutkan pendidikan ke SDN 1 Japan, sedangkan empat lainnya masuk ke SDN 1 Singosaren.
Salah satu siswa terakhir itu adalah Amri Zahroni. Ia mengatakan perpindahan berlangsung pada Juli 2026. “Pindahnya sudah dari Bulan Juli kemarin.”, Ungkapnya
Sejak perpindahan tersebut, kegiatan belajar mengajar di SDN Setono berhenti. Bangku masih berada di dalam ruang kelas. Halaman sekolah juga tetap terbuka.
Rutinitas yang dahulu menghidupkan tempat itu kini tidak lagi berjalan.
Gedung Masih Kokoh, Lalu Kenapa Murid Pergi?
Persoalan SDN Setono Ponorogo menjadi menarik karena kondisi bangunan bukan masalah utama.
Pantauan di lokasi menunjukkan struktur sekolah masih relatif kokoh. Tidak terlihat kerusakan berarti pada bangunan utama.
Pilihan masyarakat justru mengarah ke sekolah lain. Pihak kelurahan sebelumnya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi.
Handry mengatakan warga telah diajak menyekolahkan anak mereka di SDN Setono. Keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua.
“Masalah keputusan terakhir itu di orang tuanya tersebut, bagaimana dia mau menyekolahkannya.” Kata Handry
Menurut Handry, sebagian keluarga memilih sekolah yang mereka anggap lebih favorit.
“Mungkin mendaftarkan anaknya ke SD-SD yang lebih favorit, katanya begitu.”
Dari sini muncul satu kata penting yaitu, kepercayaan. Negara dapat menyediakan bangunan dan fasilitas.
Orang tua tetap menentukan tempat yang mereka anggap paling tepat bagi anaknya.
Sekolah Negeri Kini Harus Membuktikan Diri
Fenomena tersebut tidak hanya muncul di Setono. Pada 13/07/2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menyebut empat SD negeri tidak memperoleh siswa baru dalam SPMB 2026.
Keempat sekolah itu ialah SDN Nailan, SDN Setono, SDN 3 Pomahan, dan SDN 4 Tempuran. Minimnya jumlah anak usia sekolah menjadi salah satu faktor yang disebut Dinas Pendidikan.
Meski begitu, angka populasi tidak otomatis menjelaskan seluruh persoalan. Pemerhati pendidikan dan kebudayaan M Isa Ansori pada 14/07/2026 menilai pemerintah perlu melihat persoalan secara lebih menyeluruh.
“Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan kebijakan regrouping sekolah.”
Regrouping memang dapat merapikan struktur sekolah. Namun kebijakan tersebut belum tentu menjawab pertanyaan yang lebih penting. Mengapa orang tua memilih sekolah lain?
Demografi Sedang Mengubah Peta Pendidikan
Perubahan jumlah anak ikut memengaruhi kebutuhan sekolah. Pada 14/07/2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengatakan penurunan jumlah siswa membutuhkan kajian komprehensif.
Penurunan angka kelahiran juga ia sebut sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
“Tentu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ada penyebab utamanya.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa satu penyebab tidak cukup untuk membaca persoalan sekolah sepi.
Data jumlah siswa memperlihatkan perubahan yang lebih luas. Jumlah siswa SD negeri pada 2024 lebih rendah dibandingkan 2013, sementara jumlah siswa SD swasta mengalami pertumbuhan.
Peta pendidikan pun ikut bergerak, Keluarga berubah, Jumlah anak berubah dan akhirnya pilihan sekolah ikut berubah.
Label Negeri Tidak Lagi Cukup
Status sekolah negeri tidak otomatis membuat orang tua memilihnya.
Kualitas pembelajaran, lingkungan sekolah, jumlah teman, reputasi, hingga keamanan perjalanan bisa memengaruhi keputusan keluarga.
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Haeri pada 16/07/2026 mengingatkan pentingnya melihat kondisi populasi sebelum mengambil kesimpulan.
“Pertama, cek populasinya.” Pernyataan tersebut membuka pertanyaan berikutnya. Jika jumlah anak masih tersedia, mengapa sebagian keluarga memilih sekolah lain?
Jawabannya tentu membutuhkan data yang lebih rinci. Kasus Setono menunjukkan bahwa keberadaan gedung belum cukup untuk mempertahankan minat masyarakat.
Jalan Raya Juga Masuk Pertimbangan
Letak sekolah menjadi faktor lain yang patut diperhatikan. SDN Setono berdiri di tepi jalan besar dengan lalu lintas kendaraan yang semakin ramai.
Handry menduga kondisi tersebut turut memengaruhi sebagian pilihan orang tua. Kekhawatiran terutama muncul ketika anak harus menyeberang jalan.
“Takutnya mungkin kalau mau menyeberang, anak-anak itu juga risiko.” Bagi pemerintah, jalan merupakan bagian dari infrastruktur.
Bagi orang tua, jalan ramai bisa berarti risiko keselamatan. Karena itu, istilah “sekolah dekat” tidak selalu berarti “sekolah aman”.
Jarak memang penting namun rasa aman juga menentukan dimata orang tua.
Yang Hilang Bukan Cuma Murid
SDN Setono memang kehilangan siswa. Namun cerita ini tidak berhenti pada daftar peserta didik.
Kasus tersebut memperlihatkan benturan antara fasilitas publik dan perubahan kebutuhan masyarakat.
Di satu sisi, negara masih memiliki bangunan sekolah. Sementara itu, keluarga sudah mengubah pilihan.
Persoalan demografi, kualitas layanan, reputasi, akses, dan keselamatan kemudian bertemu dalam satu kasus.
Karena itu, regrouping tidak seharusnya menjadi jawaban otomatis. Penggabungan sekolah mungkin masuk akal jika persoalannya hanya jumlah siswa.
Sebaliknya, pemerintah perlu mengevaluasi kualitas dan daya tarik layanan jika pilihan keluarga ikut menentukan.
Sekolah tidak cukup dinilai dari jumlah ruang kelas. Alasan masyarakat untuk tetap memilihnya jauh lebih penting.
Enam Anak dan Dunia yang Berubah
Enam siswa terakhir kini belajar di sekolah lain. Bagi sistem pendidikan, angka tersebut mungkin terlihat kecil. Bagi anak-anak itu, perpindahan berarti perubahan rutinitas.
Mereka harus mengenal guru baru. Lingkungan kelas pun berubah. Teman-teman yang mereka temui setiap hari tidak lagi sama.
Perubahan kecil dalam statistik bisa terasa besar dalam kehidupan seorang anak. Karena itu, persoalan sekolah sepi tidak boleh berhenti pada jumlah rombel atau bangunan.
Setiap angka memiliki manusia di belakangnya. Kebijakan pendidikan pun akhirnya kembali pada manusia.
Negara Punya Gedung, Masyarakat Punya Pilihan
Fasilitas pendidikan tetap membutuhkan perhatian pemerintah. Namun keberadaan gedung tidak otomatis menjamin keberlangsungan sekolah.
Penutupan sekolah juga bukan jawaban tunggal. Data harus menjadi dasar untuk membaca perubahan.
Pada 21/07/2026, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pelaksanaan SPMB berbasis data. Ia menekankan pentingnya memperhitungkan daya tampung, demografi, dan minat masyarakat dalam penataan sekolah.
Pendekatan tersebut menunjukkan satu kebutuhan. Pemerintah harus membaca masyarakat sebelum menentukan masa depan sebuah sekolah.
Sebab sekolah bukan sekadar bangunan milik negara. Ia merupakan layanan publik yang harus mengikuti kebutuhan warga.
Sekolah Bisa Berdiri, Kepercayaan Tidak Bisa Dipaksa
SDN Setono mungkin hanya satu sekolah di Ponorogo. Namun ruang kelas yang kosong menyimpan pertanyaan tentang masa depan sekolah negeri.
Angka kelahiran berubah. Pilihan keluarga ikut bergerak. Kualitas layanan juga menentukan ke mana orang tua mengarahkan anaknya.
Lingkungan sekolah dan keselamatan perjalanan turut memainkan peran. Semua faktor tersebut menunjukkan satu hal.
Sekolah kosong bukan sekadar persoalan kekurangan murid. Fenomena itu memperlihatkan bagaimana negara menghadapi perubahan masyarakat.
SDN Setono masih memiliki dinding dan halaman dan ruang kelasnya juga masih berdiri. Tetapi suara anak-anak sudah pergi.
Maka pertanyaan pentingnya bukan lagi “kapan sekolah ini ditutup?”
Pertanyaan yang lebih jujur adalah “Apa yang membuat masyarakat berhenti memilihnya?”
Jawabannya tidak bisa dipaksakan lewat sosialisasi. Kepercayaan harus tumbuh dari pengalaman.
Gedung bisa dibangun, Ruang kelas dapat direnovasi, Program pendidikan bisa diperbaiki.
Namun satu hal tidak dapat dibeli dengan anggaran yaitu, kepercayaan orang tua.
Sekolah tidak harus roboh untuk kehilangan masa depan. Kadang cukup ketika masyarakat berhenti percaya. @teguh
