Merdeka karena Berbeda, Mengapa Kita Masih Tak Setara?

Merdeka karena berbeda, tetapi mengapa ketidakadilan masih membuat warga tak setara? Keberagaman, pembangunan, dan keadilan sosial kembali dipertanyakan.

Tabooo.id – Bangsa Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Sejak awal, republik ini berdiri di atas perbedaan etnis, bahasa, budaya, keyakinan, warna kulit, hingga bentuk fisik manusia yang hidup dari Sabang sampai Merauke.

Karena itulah 17 Agustus tidak semestinya hanya menjadi hari ketika bendera dikibarkan dan upacara digelar. Hari kemerdekaan juga perlu menjadi momentum untuk mengingat satu kenyataan mendasar: Indonesia merdeka bukan karena semua manusia di dalamnya sama, melainkan karena mereka mampu menemukan persatuan di tengah perbedaan.

Para pendiri republik memahami kenyataan tersebut. Mereka meletakkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, sebuah pengakuan bahwa perbedaan bukan kecelakaan sejarah yang harus dihapus, melainkan kenyataan yang harus dikelola.

Lalu, mengapa setelah puluhan tahun merdeka, perbedaan masih kerap berubah menjadi alasan untuk mendiskriminasi, meminggirkan, bahkan mempertentangkan satu kelompok dengan kelompok lainnya?

Pertanyaan itu membawa kita pada persoalan yang lebih dalam.

Masalah Indonesia bukan keberagamannya. Masalahnya muncul ketika perbedaan bertemu dengan ketidakadilan.

Perbedaan Bukan Masalah

Tidak ada yang salah dengan manusia yang berbeda.

Perbedaan suku tidak membuat seseorang lebih rendah. Perbedaan agama tidak menjadikan satu kelompok lebih berhak atas kehidupan bersama. Warna kulit, bentuk rambut, bahasa, maupun budaya juga tidak menentukan nilai seseorang sebagai warga negara.

Justru dari keragaman itulah Indonesia memperoleh kekuatan sosial dan kebudayaan yang luar biasa.

Bahasa daerah menjaga ingatan kolektif. Tradisi merawat pengetahuan. Masyarakat adat menyimpan cara hidup yang tumbuh selama berabad-abad. Berbagai kelompok etnis memperkaya wajah bangsa tanpa harus kehilangan ikatan sebagai satu negara.

Persoalannya muncul ketika perbedaan berubah menjadi ukuran untuk menentukan siapa yang lebih pantas memperoleh kesempatan.

Pada titik itu, keberagaman tidak lagi bekerja sebagai kekayaan sosial. Perbedaan mulai menjadi alat untuk membangun batas antara kelompok yang dianggap utama dan kelompok yang ditempatkan di pinggir.

Karena itu, menerima perbedaan bukan tindakan belas kasihan dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Menerima perbedaan merupakan sikap kenegarawanan paling dasar yang harus dimiliki setiap warga negara.

Sekolah Harus Mengajarkan Cara Hidup Bersama

Sikap tersebut tidak mungkin tumbuh hanya melalui slogan.

Sekolah memiliki peran penting karena ruang pendidikan menjadi tempat pertama anak belajar hidup bersama orang lain yang tidak selalu memiliki latar belakang sama.

Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup diajarkan sebagai hafalan. Anak perlu memahami bahwa teman yang berbeda agama tetap memiliki martabat yang sama, sementara teman yang berbeda budaya tetap memiliki hak yang setara.

Guru pun membutuhkan bekal untuk mengajarkan keberagaman secara nyata, bukan sekadar melalui materi pelajaran. Proses belajar harus membuka ruang bagi anak untuk berdialog, berbeda pendapat, menyelesaikan konflik, dan menghormati identitas orang lain.

Dengan cara itu, pendidikan tidak hanya mencetak anak yang pintar secara akademis. Sekolah juga membentuk manusia yang mampu mengelola perbedaan tanpa mengubahnya menjadi permusuhan.

Bangsa yang dewasa bukan bangsa yang menghapus perbedaan, melainkan bangsa yang mampu hidup bersama karena perbedaan.

Ketika Pembangunan Menciptakan Ketimpangan

Namun, kemampuan menerima perbedaan saja belum cukup.

Indonesia juga harus berani melihat bagaimana pembangunan menciptakan ketimpangan yang kemudian memperlebar jarak sosial.

Pertumbuhan kota berjalan cepat, sementara banyak desa masih berjuang mengejar akses dan kesempatan ekonomi. Pembangunan di wilayah barat berkembang pesat, sedangkan sejumlah daerah di timur masih menghadapi persoalan infrastruktur dan layanan dasar.

Pada saat yang sama, eksploitasi sumber daya alam terus menghadirkan pertanyaan tentang lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Pembangunan memang penting. Negara membutuhkan pertumbuhan ekonomi, investasi, industri, dan infrastruktur untuk bergerak maju.

Tetapi ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah proyek atau besarnya investasi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang harus menanggung biayanya.

Ketika pembangunan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat, persoalan tidak lagi sekadar menyangkut ekonomi. Ketika kekayaan alam meninggalkan kerusakan lingkungan dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, negara perlu mengevaluasi kembali arah pembangunan.

Begitu pula ketika pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu.

Sebab kemerdekaan tidak berhenti pada kebebasan dari penjajahan asing. Kemerdekaan juga berarti membebaskan manusia dari kemiskinan, kebodohan, kelaparan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

Perempuan, Disabilitas dan Anak

Wajah ketidakadilan juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Perempuan masih menghadapi berbagai bias dalam dunia kerja. Penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Sementara itu, sebagian anak harus bekerja karena kondisi ekonomi keluarga belum memungkinkan mereka menikmati masa tumbuh secara layak.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum otomatis menghasilkan kesetaraan sosial.

Sebuah negara dapat membangun gedung, kawasan industri, jalan, dan berbagai infrastruktur modern, tetapi tetap memiliki pekerjaan rumah besar jika sebagian warganya tidak memperoleh kesempatan yang sama.

Karena itu, pembangunan perlu mengukur keberhasilan dari kehidupan manusia, bukan hanya dari angka pertumbuhan.

Kesetaraan harus terlihat dari terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas, sekaligus terjaminnya hak anak untuk tumbuh tanpa dipaksa menanggung beban ekonomi keluarga.

Pertanyaan tersebut membawa kita kembali pada makna keadilan sosial.

Keadilan bukan sekadar kalimat dalam konstitusi atau pidato pejabat. Keadilan harus hadir dalam pengalaman sehari-hari warga negara.

Indonesia Masih Belajar Menjadi Dewasa

Setelah puluhan tahun merdeka, Indonesia masih menghadapi persoalan dalam mengelola perbedaan.

Perbedaan pilihan politik dapat merusak hubungan sosial. Identitas agama bisa masuk ke dalam pertarungan kekuasaan. Perbedaan etnis terkadang berubah menjadi stigma, sementara kelas ekonomi ikut menentukan akses seseorang terhadap kesempatan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kedewasaan sosial bangsa belum sepenuhnya mengikuti besarnya keragaman yang kita miliki.

Indonesia masih perlu belajar mendengar kelompok yang berbeda, membuka ruang dialog, dan menyelesaikan konflik tanpa menjadikan identitas sebagai senjata.

Persatuan tidak berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama.

Sebaliknya, persatuan membutuhkan kemampuan untuk menerima perbedaan pendapat tanpa mengubah lawan bicara menjadi musuh.

Di situlah kedewasaan sebuah bangsa diuji.

Pancasila Tidak Boleh Berhenti di Upacara

Indonesia sebenarnya memiliki fondasi untuk menghadapi persoalan tersebut.

Pancasila menawarkan lima prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam mengelola kehidupan bersama: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Masalahnya, Pancasila terlalu mudah berhenti sebagai simbol.

Ia hadir dalam upacara, pidato, buku pelajaran, dan berbagai kegiatan seremonial. Namun, nilai yang sama harus terlihat dalam kebijakan publik dan cara negara memperlakukan masyarakat.

Ketuhanan harus mendorong penghormatan terhadap kehidupan beragama. Kemanusiaan harus menentukan cara negara memperlakukan kelompok rentan.

Persatuan harus menjaga ruang bersama. Kerakyatan harus membuka partisipasi publik. Keadilan sosial harus menjadi ukuran ketika pemerintah menentukan arah pembangunan.

Pancasila baru hidup ketika rakyat dapat merasakan nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, setiap kebijakan publik layak diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah kebijakan tersebut membuat masyarakat semakin manusiawi, semakin setara, dan semakin sejahtera?

Merah Putih Bukan Sekadar Simbol

Hal yang sama berlaku bagi Merah Putih.

Bendera bukan hanya kain yang berkibar setiap Agustus. Merah dan putih membawa simbol keberanian dan kesucian yang seharusnya tercermin dalam tindakan negara.

Keberanian pemerintah tidak hanya terlihat ketika menghadapi ancaman dari luar. Negara juga perlu berani mengoreksi kebijakan yang tidak adil, menghadapi ketimpangan, melindungi kelompok rentan, dan menerima kritik dari masyarakat.

Demokrasi membutuhkan keberanian semacam itu.

Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap negara. Kritik dapat menjadi mekanisme untuk mengingatkan kekuasaan agar tidak terlalu nyaman dengan klaim keberhasilannya sendiri.

MBG, Koperasi Desa, Hilirisasi, dan Reforma Agraria

Karena itu, masyarakat berhak menguji setiap program pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dinilai dari jumlah penerima. Publik juga perlu melihat kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan manfaat yang benar-benar diterima anak.

Koperasi Desa Merah Putih juga perlu diuji dari dampaknya terhadap ekonomi masyarakat desa, bukan hanya dari jumlah koperasi yang terbentuk.

Hilirisasi pun menghadirkan pertanyaan yang sama. Nilai tambah industri harus mampu menciptakan manfaat yang lebih luas, bukan hanya meningkatkan keuntungan kelompok tertentu.

Reforma agraria juga tidak boleh kehilangan tujuan dasarnya.

Reforma agraria juga tidak boleh kehilangan tujuan dasarnya: menjamin akses tanah, melindungi ruang hidup dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan.

Kritik justru menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara untuk memastikan pembangunan tetap berada di jalur kepentingan publik.

Sebab tanpa kritik, pembangunan mudah berubah menjadi cerita yang hanya menjelaskan keberhasilannya sendiri.

Kita Kaya, Tetapi Keadilan Menentukan Hasilnya

Indonesia memiliki kekuatan yang tidak sedikit.

Hutan membentang luas. Laut menyediakan sumber daya. Tanah menghasilkan pangan. Perut bumi menyimpan berbagai mineral. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang tumbuh dari pengalaman panjang.

Kekayaan budaya juga menjadi modal sosial yang sangat besar.

Ratusan kelompok etnis menghadirkan bahasa, tradisi, seni, pengetahuan, dan cara hidup yang memperkaya identitas bangsa.

Namun, kekayaan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan.

Sumber daya alam yang melimpah dapat berjalan berdampingan dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh bersama ketimpangan. Kawasan modern dapat berdiri tidak jauh dari masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Paradoks itulah yang harus kita jawab.

Indonesia bukan kekurangan modal untuk maju. Tantangan besarnya terletak pada cara negara mengelola dan mendistribusikan kekayaan tersebut.

Ini Bukan Sekadar Soal Perbedaan

Di sinilah persoalan sebenarnya terlihat.

Ini bukan cerita tentang bangsa yang terlalu beragam. Ini cerita tentang bagaimana kekuasaan mengelola keberagaman.

Perbedaan menjadi berbahaya ketika seseorang menggunakannya untuk mendapatkan keistimewaan.

Identitas berubah menjadi senjata ketika kelompok tertentu memakainya untuk merendahkan kelompok lain.

Pembangunan berubah menjadi persoalan ketika negara hanya menghitung manfaat ekonomi, tetapi mengabaikan biaya sosial dan ekologis.

Persatuan kehilangan makna ketika sebagian warga terus merasa berada di pinggir republik.

Karena itu, menjaga persatuan tidak cukup dengan meminta masyarakat menerima perbedaan.

Negara juga harus menghapus ketidakadilan yang membuat perbedaan terasa seperti hukuman.

Itulah pekerjaan rumah Indonesia yang sebenarnya.

Merdeka Berarti Hidup Setara

Pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan keseragaman. Republik ini membutuhkan keadilan.

Kita tidak perlu menyeragamkan wajah untuk menjadi satu bangsa. Bahasa daerah tidak harus hilang agar masyarakat dapat merasa Indonesia, sementara identitas budaya tidak perlu dilebur demi menjaga persatuan.

Yang dibutuhkan adalah ruang bersama yang membuat setiap warga merasa memiliki republik ini.

Ruang tersebut harus memberi kesempatan yang setara dan menjamin martabat manusia tanpa melihat suku, agama, warna kulit, gender, kondisi fisik, wilayah, maupun kelas sosial.

Sebab Indonesia memang merdeka karena berbeda.

Namun, kemerdekaan belum menemukan makna sepenuhnya ketika perbedaan masih menentukan siapa yang memperoleh kesempatan dan siapa yang harus menerima keterbatasan.

Kita tidak perlu merdeka dari perbedaan. Kita perlu merdeka dari ketidakadilan yang memanfaatkan perbedaan.

Itulah kemerdekaan yang jauh lebih sulit.

Bukan sekadar berdiri di bawah Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan, atau meneriakkan kata merdeka dalam sebuah upacara.

Kemerdekaan harus hadir ketika manusia yang berbeda dapat hidup dengan hak, kesempatan, dan martabat yang setara.

Indonesia tidak membutuhkan rakyat yang sama. Indonesia membutuhkan negara yang adil kepada rakyat yang berbeda. @dimas