Tiga petani di Mukomuko menghadapi denda Rp3 miliar akibat sengketa lahan dan membayarnya dengan ubi, pisang, kelapa, serta hasil gotong royong.
Tabooo.id – Ubi, pisang, kelapa, dan sejumlah uang datang ke Pengadilan Negeri Mukomuko, Bengkulu.
Bukan sebagai hasil transaksi biasa. Tiga petani membawa semuanya untuk memenuhi kewajiban Rp3 miliar dalam perkara lahan dengan perusahaan sawit.
Harapandi (50), Rasuli (53), dan Ibnu Amin (44) tidak memiliki uang miliaran rupiah. Karena itu, mereka menyerahkan hasil bumi yang masih mampu mereka kumpulkan.
“Hanya ini yang kami punya. Silakan ambil hasil bumi kami. Keadilan sudah tidak ada,” kata Harapandi.
Kalimat itu pendek. Namun, maknanya panjang.
Di balik ubi dan pisang tersebut, ada persoalan tentang tanah, hukum, ekonomi, dan ketimpangan kemampuan menghadapi perkara.
Rp3 Miliar di Atas Kertas, Hasil Kebun di Tangan
Bagi perusahaan, Rp3 miliar merupakan angka dalam perkara.
Bagi tiga petani, angka tersebut menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Mereka hidup dari tanah dan hasil kebun.
Karena itu, kewajiban tersebut tidak bisa mereka selesaikan seperti membayar tagihan biasa. Mereka tidak memiliki ruang finansial untuk menyediakan uang miliaran rupiah dalam waktu singkat.
Yang mereka punya justru hasil bumi.
Ubi menjadi bagian dari pembayaran. Pisang ikut mereka serahkan. Kelapa pun masuk dalam daftar barang yang mereka bawa.
Sementara itu, sejumlah uang turut mereka kumpulkan melalui gotong royong.
Penyerahan tersebut berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026. PN Mukomuko menerima hasil bumi dan uang itu, kemudian menuangkannya dalam berita acara penerimaan.
Dukungan juga datang dari berbagai kelompok. Petani dari sejumlah wilayah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat di Bengkulu ikut bergotong royong.
Situasinya terasa ironis.
Tiga petani menghadapi kewajiban Rp3 miliar. Masyarakat kemudian mengumpulkan hasil yang mereka punya untuk membantu memenuhi kewajiban tersebut.
Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya soal nominal.
Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan jarak antara nilai kewajiban hukum dan kemampuan ekonomi orang yang harus menanggungnya.
Konflik Itu Bermula pada 2005
Kisah ini tidak dimulai di ruang pengadilan.
Sekitar 50 petani mulai menggarap lahan pada 2005. Menurut para petani, kawasan tersebut sebelumnya dinyatakan tidak masuk HGU perusahaan.
Mereka kemudian menanam sawit dan membangun pondok di kawasan itu.
Tahun demi tahun berlalu. Kebun tumbuh, sementara kehidupan keluarga ikut berkembang di sana.
Namun, situasi berubah ketika kawasan tersebut belakangan diklaim sebagai HGU perusahaan.
Setelah itu, kebun dan pondok petani dibongkar. Konflik pun semakin tajam.
Perusahaan kemudian menggugat secara perdata pada 2023. Perkara tersebut menyeret Harapandi, Rasuli, dan Ibnu Amin ke proses hukum.
Pada tingkat pertama, PN Mukomuko menjatuhkan kewajiban sekitar Rp1,3 miliar kepada ketiganya.
Perkara lalu bergerak ke tingkat banding dan kasasi. Dalam proses tersebut, nilai kewajiban meningkat menjadi Rp3 miliar.
Putusan kasasi akhirnya mewajibkan ketiganya membayar secara tanggung renteng.
Dengan demikian, sengketa lahan berubah menjadi beban ekonomi yang jauh lebih besar.
Ketika Bahasa Hukum Bertemu Bahasa Kehidupan
Di atas kertas, perkara ini berbicara tentang lahan, HGU, perbuatan melawan hukum, dan kewajiban pembayaran.
Di luar ruang sidang, persoalannya terasa jauh lebih sederhana.
Petani berbicara tentang kebun.
Keluarga berbicara tentang penghasilan.
Tanah berbicara tentang kehidupan.
Di titik inilah konflik agraria sering menjadi rumit. Sebuah lahan mungkin terlihat seperti objek hukum, tetapi bagi petani, lahan merupakan sumber hidup.
Ketika akses terhadap lahan hilang, sumber penghasilan ikut terancam.
Kemudian muncul kewajiban miliaran rupiah.
Tekanan ekonomi pun bertambah.
Bagi masyarakat yang memiliki aset besar, sebuah kewajiban mungkin masih memiliki banyak jalan keluar. Sebaliknya, petani kecil sering hanya memiliki pilihan yang sangat terbatas.
Mereka bisa menjual aset.
Mereka bisa mencari bantuan.
Atau mereka bisa menyerahkan apa yang mereka miliki.
Tiga petani Mukomuko memilih pilihan terakhir.
Mengapa Konflik Agraria Jarang Sesederhana Sengketa Tanah?
Dari kejauhan, konflik ini terlihat seperti pertarungan dua pihak.
Petani berhadapan dengan perusahaan.
Namun, jika dilihat lebih dekat, persoalannya melibatkan lebih banyak unsur.
Konflik ini mempertemukan sejarah penguasaan lahan, administrasi pertanahan, dokumen HGU, batas wilayah, kepentingan investasi, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada tanah.
Karena itu, pertanyaan penting tidak berhenti pada siapa yang menang di pengadilan.
Kita juga perlu melihat bagaimana konflik tersebut terbentuk.
Mengapa masyarakat dan perusahaan memiliki klaim berbeda terhadap kawasan yang sama?
Bagaimana status lahan dipahami oleh masyarakat?
Sejauh mana informasi mengenai HGU tersampaikan dengan jelas?
Selain itu, apakah petani memiliki akses bantuan hukum yang memadai ketika konflik berkembang menjadi perkara?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena sengketa agraria biasanya memiliki sejarah panjang.
Sebuah putusan memang muncul pada akhir proses hukum. Namun, akar konfliknya bisa tumbuh bertahun-tahun sebelumnya.
Ubi, Pisang, dan Kelapa yang Berbicara
Penyerahan hasil bumi mungkin terlihat seperti tindakan simbolis.
Akan tetapi, simbol tersebut justru menunjukkan kondisi ekonomi tiga petani dengan sangat jelas.
Mereka tidak datang membawa koper berisi uang.
Mereka membawa hasil kerja.
Di tangan mereka, ubi, pisang, dan kelapa menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami daripada angka Rp3 miliar.
Barang-barang itu menunjukkan satu hal: kemampuan membayar tidak selalu sama dengan nilai kewajiban.
Harapandi bahkan mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat uang miliaran rupiah tersebut.
Pernyataan itu memperlihatkan jurang yang lebar antara angka dalam putusan dan realitas kehidupan.
Rp3 miliar mungkin tertulis dalam dokumen hukum.
Namun, kehidupan petani bergerak berdasarkan hasil panen, kebutuhan rumah tangga, dan pendapatan sehari-hari.
Karena itu, ketika kedua dunia tersebut bertemu, muncul pertanyaan yang sulit dihindari.
Apakah setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk menghadapi konsekuensi sebuah putusan hukum?
Ini Bukan Sekadar Perkara Tiga Petani
Kasus Harapandi, Rasuli, dan Ibnu Amin tidak berhenti pada tiga nama.
Perkara ini memperlihatkan bagaimana konflik tanah dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi, sosial, bahkan persoalan martabat.
Tanah bagi petani bukan sekadar batas lahan, tetapi sumber penghasilan, pangan, dan kehidupan keluarga.
Oleh sebab itu, penyelesaian konflik agraria membutuhkan lebih dari sekadar keputusan akhir.
Negara perlu memastikan batas lahan jelas. Administrasi pertanahan harus transparan. Informasi mengenai status tanah juga harus dapat dipahami masyarakat.
Pada saat yang sama, akses bantuan hukum menjadi penting agar masyarakat kecil tidak menghadapi proses panjang sendirian.
Hukum tentu harus berjalan.
Namun, keadilan tidak cukup hanya dengan memastikan hukum berjalan.
Keadilan juga perlu memastikan masyarakat mampu memahami proses, menggunakan haknya, dan menghadapi konsekuensinya secara layak.
Ketika Keadilan Dibayar dengan Hasil Kebun
Kini, PN Mukomuko akan menawarkan pembayaran yang telah diterima kepada PT Daria Dharma Pratama sebagai pemohon eksekusi.
Sementara itu, Harapandi bersama dua rekannya telah mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung agar perkara tersebut kembali dipertimbangkan.
Perjalanan hukum mereka belum selesai.
Akan tetapi, satu adegan sudah meninggalkan pesan kuat.
Tiga petani datang ke institusi hukum dengan membawa hasil bumi.
Tidak ada koper berisi uang miliaran.
Tidak ada aset besar yang bisa langsung mereka cairkan.
Yang ada hanya ubi, pisang, kelapa, dan sejumlah uang hasil gotong royong.
Di situlah ironi perkara ini terasa paling jelas.
Pengadilan menghitung kewajiban dengan miliaran rupiah. Petani menghitung kehidupan dengan hasil kebun.
Keduanya bertemu di satu meja.
Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih besar daripada angka Rp3 miliar.
Ketika keadilan memiliki konsekuensi biaya, siapa yang paling sulit menanggungnya?
Sebab bagi sebagian orang, keadilan mungkin hadir dalam bentuk dokumen.
Bagi tiga petani Mukomuko, keadilan hadir dalam bentuk hasil bumi yang mereka kumpulkan dengan susah payah.
Pada akhirnya, sengketa ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki tanah.
Lebih dari itu, kasus tersebut menunjukkan bagaimana hukum, tanah, dan kekuatan ekonomi dapat bertemu di titik paling sensitif: kehidupan manusia.
Ini bukan sekadar perkara tiga petani melawan perusahaan. Ini cermin tentang betapa mahalnya perjuangan rakyat kecil ketika hak atas tanah berhadapan dengan kekuatan ekonomi. @dimas
