121 kebijakan dalam 663 hari, menteri kelelahan, dan B50 menjadi simbol swasembada energi. Namun, apakah negara yang bekerja lebih lama otomatis bekerja lebih baik?
Tabooo.id – Ada kalimat yang terdengar seperti kebanggaan, tetapi menyimpan pertanyaan besar. “Tidak ada hari merah.” Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan capaian 121 kebijakan dalam 663 hari itu dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14/08/2026.
Menurut Prabowo, para menteri dan pembantunya bekerja nyaris tanpa mengenal waktu. Sebagian bahkan harus masuk rumah sakit.
“Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapekan,” kata Prabowo.
Presiden juga mengaku pernah berjanji memberi lebih banyak waktu istirahat kepada jajaran kabinet. Jawaban para menteri justru terdengar seperti sindiran.
“Janji tinggal janji.” Kalimat tersebut terdengar ringan. Maknanya justru jauh lebih serius.
Persoalannya bukan sekadar berapa lama seorang menteri bekerja. Pertanyaan yang lebih penting menyangkut cara negara mendefinisikan keberhasilan sebuah pemerintahan.
Bukan hanya dari panjangnya jam kerja. Bukan pula dari padatnya kalender rapat. Ukuran akhirnya berada pada satu tempat dampak yang dirasakan masyarakat.
121 Kebijakan dalam 663 hari dan Politik Angka
Prabowo menyebut pemerintah telah mengambil dan menjalankan 121 kebijakan dalam 663 hari selama masa kepemimpinannya.
Angka tersebut ia gunakan sebagai bukti kesungguhan kabinet. Dengan periode sekitar 663 hari, rata-rata satu kebijakan transformatif muncul setiap lima hari.
“Sebagian masalah-masalah itu sempat tidak bisa diselesaikan selama puluhan tahun,” ujar Prabowo pada 14 Agustus 2026.
Jumlah 121 kebijakan dalam 663 hari menunjukkan intensitas pemerintahan. Tetapi angka tersebut belum menjawab persoalan paling penting. Apa yang berubah setelah kebijakan itu berjalan?
Publik membutuhkan jawaban yang lebih konkret. Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung biaya? Seberapa jauh perubahan itu masuk ke kehidupan sehari-hari?
Sebuah keputusan dapat terlihat besar dari podium. Dampaknya baru terlihat ketika masyarakat merasakan perubahan.
Di sinilah perbedaan antara aktivitas pemerintah dan hasil pemerintahan menjadi penting. Kabinet bisa sangat sibuk tapi negara belum tentu otomatis menjadi lebih baik.
Kerja Keras Tidak Selalu Kerja Efektif
Kecepatan memang menjadi kebutuhan sebuah pemerintahan. Data ekonomi memberi konteks positif. Pada 05/05/2026, pemerintah melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026.
Namun, produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya seseorang bekerja.
Ekonom FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menyebut pada Januari 2026 bahwa 25,47 persen penduduk bekerja di Indonesia bekerja lebih dari 49 jam per minggu, berdasarkan Sakernas Agustus 2025.
Fenomena overwork, menurut Wisnu, berkaitan dengan struktur pasar kerja, pekerjaan informal, dan persoalan upah dan data tersebut memberi konteks penting.
Budaya kerja panjang ternyata tidak hanya muncul di lingkungan pemerintahan. Jutaan pekerja juga menghadapi tekanan serupa.
Karena itu, narasi kerja keras perlu mendapat pertanyaan yang lebih serius. Apakah Indonesia sedang membangun produktivitas, atau justru meromantisasi kelelahan?
Ketika Tubuh Mulai Menagih Biaya
Pengakuan tentang menteri yang pingsan dan masuk rumah sakit membawa persoalan ini ke level manusia. Tubuh memiliki batas dan jabatan tidak menghapus batas tersebut.
Sosiolog UGM Fina Itriyati menjelaskan pada 10 April 2026 bahwa burnout bukan sekadar persoalan psikologis individu. Fenomena itu juga berkaitan dengan struktur kerja, budaya, ketimpangan ekonomi, relasi kuasa, serta perubahan gaya hidup.
Fina turut menyoroti budaya always on and available. Teknologi membuat pekerjaan semakin mudah masuk ke ruang pribadi.
Konteks menteri memang berbeda dengan pekerja biasa. Mandat politik mereka besar. Tanggung jawab terhadap negara juga tidak kecil.
Namun, kapasitas manusia tetap memiliki batas. Keputusan negara membutuhkan konsentrasi. Kondisi fisik dan mental yang memadai menjadi bagian dari kualitas keputusan tersebut.
Di sinilah paradoksnya muncul sebab Pemerintah membutuhkan keputusan terbaik, tetapi kerja ekstrem berpotensi menggerus manusia yang membuat keputusan tersebut.
Istirahat Bukan Musuh Produktivitas
Perdebatan ini bukan ajakan agar pemerintah bekerja lambat. Sebaliknya, negara membutuhkan birokrasi yang responsif, cepat, dan mampu mengambil keputusan. Kecepatan tetap harus berjalan bersama kualitas.
Sistem kerja pemerintahan juga mengenal pengaturan jam kerja dan fleksibilitas bagi ASN. Artinya, produktivitas tidak harus selalu dibangun melalui pola kerja tanpa batas.
Karena itu, kalimat “tidak ada hari merah” lebih tepat dibaca sebagai simbol etos kerja politik, bukan standar tunggal produktivitas negara.
Ketika kesehatan pejabat mulai terganggu akibat beban kerja, kondisi tersebut layak masuk ruang evaluasi.
Bukan karena menteri tidak kua melainkan karena negara membutuhkan pengambil keputusan yang tetap jernih ketika menghadapi persoalan besar.
B50: Ketika Kerja Keras Masuk Ke Tangki Solar
Narasi kerja keras kemudian bertemu dengan kebijakan energi. Dalam pidatonya pada 14/08/2026, Prabowo menyebut Indonesia mulai mewujudkan swasembada energi melalui biodiesel B50.
Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 01/07/2026. B50 menggunakan campuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50 persen dengan solar. Pemerintah melihat langkah tersebut sebagai cara mengurangi ketergantungan pada impor solar.
Secara politik, pesannya kuat memperlihatkan Indonesia ingin lebih mandiri. Dari perspektif ekonomi, persoalannya jauh lebih kompleks.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet pada 05/07/2026 mengingatkan pemerintah agar menghitung biaya peluang akibat penggunaan CPO untuk B50.
Penghematan impor solar bukan satu-satunya variabel. Potensi kehilangan ekspor CPO juga perlu masuk dalam perhitungan.
Pandangan berbeda datang dari Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede. Pada 5 Juli 2026, ia melihat B50 berpotensi membantu rupiah dan neraca perdagangan.
Syaratnya jelas tata kelola kebijakan harus berjalan baik. Dua perspektif tersebut tidak harus saling meniadakan. B50 dapat membawa manfaat namun, seluruh konsekuensinya tetap harus dihitung.
Dari Devisa Ke Dapur
Pemerintah memproyeksikan B50 mampu menghemat devisa dari penurunan impor solar sekitar Rp157,28 triliun pada 2026.
Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel melalui BPDPKS diproyeksikan sekitar Rp32 triliun. Angka tersebut menunjukkan skala ekonomi kebijakan.
Namun, masyarakat tidak hidup dalam tabel fiskal. Kehidupan berlangsung di SPBU, pasar, dapur, dan rekening bank. Karena itu, keberhasilan B50 tidak cukup berhenti pada angka penghematan devisa.
Josua Pardede juga mengingatkan pada 07/07/2026 bahwa peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel dapat memperbesar persaingan antara kebutuhan energi dan pangan.
Jika produksi CPO tidak tumbuh secepat permintaan, tekanan harga berpotensi merembet ke minyak goreng dan pangan olahan. Di sinilah ukuran kebijakan berubah. Angka makro harus bertemu dengan kehidupan mikro.
Masalahnya Bukan Kurang Kerja
Narasi “kabinet tanpa hari merah” perlu kita balik. Ini bukan sekadar cerita tentang Presiden yang memiliki menteri pekerja keras.
Ini cerita tentang cara negara mendefinisikan keberhasilan. Rapat panjang menunjukkan kesibukan, Keputusan cepat menunjukkan keberanian endingnya Angka 121 kebijakan dalam 663 hari memperlihatkan intensitas.
Namun, seluruh indikator tersebut belum otomatis menunjukkan dampak. Sebuah pemerintahan dapat bergerak sangat cepat tanpa memastikan seluruh gerakannya menghasilkan manfaat yang merata.
Di sinilah perbedaan bekerja keras dan bekerja efektif menjadi penting. Kerja keras terlihat dari energi yang dikeluarkan. Kerja efektif terlihat dari hasil yang ditinggalkan.
Rakyat Tidak Membutuhkan Pemerintah Yang Kelelahan
Di meja makan, seorang ibu masih menghitung harga kebutuhan dapur. Pekerja lain mengejar biaya sewa, cicilan, dan kebutuhan keluarga.
Pada saat yang sama, anak muda terus mencari pekerjaan dengan upah layak. Mereka tidak menghitung berapa rapat yang berlangsung sampai tengah malam.
Publik juga tidak mencatat berapa menteri yang bekerja pada hari Minggu. Ukuran yang mereka pahami jauh lebih sederhana:
Apakah hidup menjadi lebih baik? Pertanyaan tersebut seharusnya menjadi pusat evaluasi pemerintahan.
Negara boleh bekerja keras., Menteri boleh bekerja tanpa mengenal waktu namun, hasil akhirnya harus kembali kepada manusia.
Kerja Keras Juga Memiliki Dimensi Budaya
Kerja keras tidak hanya memiliki dimensi ekonomi. Ia juga memiliki dimensi budaya.
Ketua Lesbumi PBNU KH Jadul Maula pada 8 April 2026 menyebut kebudayaan sebagai kerja keras bangsa dan umat untuk menghadapi tantangan kehidupan.
“Kebudayaan adalah sebuah kerja keras dari bangsa dan umat untuk mengatasi tantangan kehidupan.”
Makna tersebut menarik ketika ditempatkan dalam konteks pemerintahan. Kerja keras bukan sekadar memperpanjang jam kerja.
Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Negara bukan perusahaan yang hanya menghitung jam.
Negara mengurus manusia Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan seharusnya mengikuti tujuan tersebut.
Batas Kerja Juga Bagian Dari Tata Kelola
Pakar hukum Unej Dr. Aries Harianto mengingatkan bahwa pengaturan jam kerja merupakan bagian penting dalam hubungan kerja.
Konteks pernyataan tersebut berada dalam hubungan industrial. Namun, prinsip dasarnya tetap relevan untuk membaca budaya kerja secara lebih luas.
Sistem yang sehat membutuhkan manusia yang mampu bekerja secara berkelanjutan. Batas kerja bukan simbol kemalasan.
Sebaliknya, batas membantu menjaga kualitas keputusan. Ketika kesehatan pejabat mulai menjadi biaya dari sebuah sistem kerja, pemerintah perlu melihat kondisi tersebut sebagai bagian dari tata kelola.
DARI KESIBUKAN MENUJU DAMPAK
Prabowo sendiri mengakui seluruh persoalan bangsa belum selesai. “Belum,” kata Prabowo ketika menyampaikan bahwa seluruh janji dan persoalan bangsa belum semuanya tertuntaskan.
Pengakuan itu justru penting karena Pemerintah tidak perlu mengklaim seluruh persoalan telah selesai karena Publik membutuhkan ukuran yang lebih konkret.
Program mana yang sudah selesai?, Mana yang masih berjalan?, Kebijakan apa yang gagal mencapai target?
Ketika kegagalan muncul, siapa yang bertanggung jawab dan kapan pemerintah memperbaikinya?
Rangkaian pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah kebijakan.
Sebab pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan tanpa hari merah. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mampu mengubah energi politik menjadi hasil publik.
Ketika kalender Bukan Lagi Ukuran
Kerja keras memang penting namun, negara tidak boleh menjadikan kelelahan sebagai medali. Ingat Masyarakat pun setiap hari kerja keras untuk bertahan hidup.
Satu kebijakan setiap lima hari terdengar cepat. Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak rapat yang berlangsung. Kalender kabinet juga bukan ukuran kesejahteraan rakyat.
Yang tersisa justru hasilnya sebab ukuran pertama terlihat dari pelayanan publik. Apakah masyarakat mendapat layanan yang lebih cepat dan lebih baik?
Di dunia kerja, pertanyaan berikutnya menyentuh hal yang lebih konkret apakah pekerjaan semakin layak dan upah semakin memadai?
Beban biaya hidup juga menjadi ujian. Harga kebutuhan sehari-hari, energi, hingga kebutuhan keluarga akan menunjukkan apakah kebijakan benar-benar memberi ruang bernapas bagi masyarakat.
Pada akhirnya, semua bermuara pada satu hal apakah rakyat merasa negara benar-benar hadir? Bukan kalender yang penuh yang akan menentukan warisan sebuah pemerintahan.
Jumlah pejabat yang mampu bekerja sampai kelelahan juga bukan ukuran final. Ukuran sebenarnya adalah kehidupan rakyat yang perlahan menjadi lebih ringan.
Dan pertanyaan Tabooo tetap sama Pemerintah sedang bekerja keras untuk rakyat, atau rakyat yang harus bekerja keras menanggung konsekuensi dari setiap kebijakan?
Kalau menteri masuk rumah sakit karena bekerja terlalu keras, itu belum otomatis bukti negara sedang hebat. Bisa jadi sistemnya sedang memberi alarm. @teguh
