Pemerintah menyiapkan Program Handphone gratis dan anggaran pembukaan rekening digital senilai Rp50 ribu. Namun, rencana ponsel gratis masih memerlukan pembahasan. Di balik gagasan inklusi digital, muncul pertanyaan tentang ketepatan sasaran, biaya lanjutan, dan transparansi pengadaan.
Tabooo.id – Negara ingin memperluas akses digital masyarakat. Namun, pemerintah perlu menjawab satu pertanyaan mendasar apakah warga membutuhkan Handphone gratis, rekening digital, atau dukungan yang lebih sesuai dengan kondisi mereka?
Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan pembagian ponsel yang terhubung dengan rekening digital dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 13/10/2026. Ia menjelaskan rencana penyaluran dana melalui rekening masing-masing warga.
Sehari kemudian, Rabu, 14/10/2026, Dradjad Hari Wibowo memberikan penjelasan yang lebih terbatas. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih membahas rencana ponsel gratis. Sementara itu, pemerintah sudah menyiapkan anggaran pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50 ribu.
Perbedaan status ini penting. Publik perlu membedakan rencana yang masih dalam pembahasan dari komponen anggaran yang sudah pemerintah siapkan.
Handphone Gratis: Bukan Sekadar Ponsel, Ini Soal Ketepatan Sasaran
Senior Analyst ISEAI Ronny P. Sasmita menilai pemerintah perlu memprioritaskan keluarga miskin dan rentan yang membutuhkan perangkat, tetapi belum memilikinya. Menurutnya, pemerintah tidak harus membagikan handphone gratis kepada seluruh warga jika tujuan utamanya mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital.
Ronny juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak cukup menghitung harga perangkat. Program ini membutuhkan biaya konektivitas, paket data, pemeliharaan, keamanan, distribusi, dan penggantian perangkat ketika rusak.
Karena itu, pemerintah perlu membandingkan manfaat handphone gratis dengan pilihan lain. Voucher perangkat, bantuan kuota, atau dukungan akses layanan digital mungkin lebih sesuai bagi kelompok tertentu.
Saldo Rp50 Ribu Tidak Otomatis Membuka Akses Digital
Rekening digital dapat membantu masyarakat mengakses layanan keuangan. Namun, saldo awal Rp50 ribu tidak otomatis menyelesaikan hambatan digital.
Sebagian warga masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, biaya paket data, dan kemampuan menggunakan layanan digital. Tanpa dukungan tersebut, rekening baru berisiko menjadi fasilitas yang jarang mereka gunakan.
Pemerintah juga perlu melindungi penerima dari penipuan, pencurian data, dan pengambilalihan akun. Literasi digital serta perlindungan konsumen harus menyertai program sejak awal, bukan sekadar menjadi pelengkap setelah pemerintah membagikan perangkat.
Pengadaan Harus Terbuka, Bukan Sekadar Cepat
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan potensi masalah dalam penentuan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, kewajaran harga, pemilihan penyedia, dan distribusi perangkat.
Pemerintah perlu melibatkan lembaga pengawasan sejak tahap perencanaan. Pemerintah juga harus memverifikasi calon penerima, membuka informasi kontrak, dan melaporkan distribusi perangkat secara transparan.
Langkah tersebut bukan berarti publik sudah menemukan penyimpangan. Sebaliknya, pengawasan sejak awal membantu mencegah masalah sebelum muncul dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Jangan Beli Barang Sebelum Memahami Masalah
Ponsel gratis bisa memperluas akses digital. Namun, pemerintah perlu memastikan perangkat tersebut menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Jika penerima tidak memiliki jaringan, tidak mampu membeli kuota, atau kesulitan menggunakan rekening digital, pemerintah hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.
Negara perlu mengukur keberhasilan melalui manfaat yang warga rasakan, bukan jumlah perangkat yang pemerintah bagikan. Pemerintah juga harus menjelaskan siapa penerimanya, berapa total biayanya, bagaimana proses pengadaannya, dan siapa yang menanggung biaya setelah perangkat berpindah tangan.
Dampaknya Buat Kamu: Gratis di Awal, Bagaimana Setelahnya?
Masyarakat perlu mengetahui apakah bantuan ini benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Ponsel mungkin gratis saat diterima, tetapi penggunaan sehari-hari tetap membutuhkan jaringan, kuota, daya listrik, dan perlindungan akun.
Pemerintah harus menghitung seluruh biaya tersebut sebelum menentukan skala program. Jika anggaran terbatas, pemerintah perlu membandingkan program ini dengan kebutuhan publik lain yang mendesak.
Ukur Manfaat, Bukan Jumlah Barang
Digitalisasi bantuan sosial membutuhkan lebih dari perangkat dan rekening. Program yang efektif harus menggabungkan ketepatan sasaran, infrastruktur, literasi, keamanan, dan pengawasan.
Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merancang kebijakan secara terbuka. Publik berhak mengetahui dasar kebutuhan, sasaran penerima, skema pembiayaan, dan ukuran keberhasilan program.
Ponsel bisa dibagikan dalam sehari. Namun, akses digital yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang jauh lebih matang. @teguh
