Rencana pemerintah membagikan Handphone (HP) gratis kepada masyarakat menarik perhatian publik. Namun, pemerintah belum menetapkan rencana tersebut sebagai kebijakan final. Sementara itu, pemerintah menyatakan sudah menyiapkan anggaran pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50 ribu.
Tabooo.id: Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana membagikan Handphone (HP) gratis tersebut dalam Prasasti Indonesia Policy Forum di Jakarta Selatan pada Selasa, 13/10/2026.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim.
Hashim juga menyebut rencana itu menyasar warga yang berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening bank.
Namun, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, memberikan penjelasan berbeda sehari kemudian. Dalam keterangannya di JICC pada Rabu, 14/10/2026, Dradjad menegaskan bahwa pemerintah masih membahas usulan ponsel gratis.
“Nanti (soal hp gratis) kita akan bahas lagi. Kalau sudah kita bahas, baru kita sampaikan,” ujar Dradjad.
Ia kemudian membedakan rencana ponsel gratis dari program pembukaan rekening. “Dari pemerintah yang sudah kita siapkan kan pembukaan rekening yang Rp50 ribu itu. Anggaran pembukaan rekeningnya sudah siap,” katanya.
Perbedaan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa publik perlu membedakan dua hal: kesiapan anggaran pembukaan rekening dan kepastian pengadaan ponsel. Pernyataan tentang anggaran rekening tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran pembelian perangkat.
Digitalisasi Bukan Sekadar Membagikan Handphone Gratis
Analis senior Institute for Strategic and Economic Analysis (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai pemerintah perlu menguji urgensi program sebelum memperluas penerima manfaat.
“Menurut saya, jika tujuan utamanya mendukung penyaluran bansos secara digital, penerima yang paling layak bukan seluruh warga, tapi keluarga miskin dan rentan yang memang membutuhkan perangkat tetapi belum memilikinya,” kata Ronny kepada CNNIndonesia.com pada Rabu, 14/10/2026.
Ronny juga mengingatkan pemerintah agar menghitung seluruh biaya program. Pengeluaran tidak berhenti pada pembelian ponsel. Pemerintah juga perlu memperhitungkan konektivitas, pemeliharaan, keamanan data, distribusi, dan penggantian perangkat yang rusak.
“Di tengah banyaknya kebutuhan publik, setiap rupiah harus dipastikan menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada alternatif penggunaan anggarannya,” ujar Ronny.
Pengadaan Massal Perlu Pengawasan
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi risiko tata kelola dalam pengadaan perangkat secara massal. Menurutnya, persoalan dapat muncul saat pemerintah menentukan kebutuhan, menyusun spesifikasi, menilai kewajaran harga, memilih penyedia, dan mendistribusikan perangkat.
Pemerintah perlu membuka informasi kontrak dan mekanisme penyaluran kepada publik. Pengawasan lembaga terkait, termasuk KPK dan BPKP sesuai kewenangannya, juga dapat membantu mencegah penyimpangan.
Yusuf turut menyoroti risiko penipuan, pencurian data, dan pengambilalihan akun yang mengancam pengguna layanan digital. Karena itu, pemerintah perlu memasukkan literasi digital dan perlindungan data ke dalam rancangan program.
Handphone Gratis, Manfaatnya Harus Terukur
Program digitalisasi bisa memperluas akses layanan keuangan. Namun, pemerintah perlu menjelaskan siapa yang menerima perangkat, berapa total anggarannya, bagaimana proses pengadaannya, dan kapan program mulai berjalan.
Jika tujuan utamanya memperluas akses keuangan, pemerintah juga perlu membandingkan pembagian ponsel dengan pilihan lain, seperti memperkuat akses perbankan, menyediakan layanan digital yang mudah dijangkau, dan meningkatkan literasi keuangan.
Ponsel gratis mungkin mempermudah akses. Namun, tanpa jaringan internet, perlindungan data, dan mekanisme pengawasan yang jelas, perangkat saja tidak menjamin masyarakat memperoleh manfaat.
Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah pemerintah mampu membagikan ponsel gratis, melainkan apakah kebijakan itu menjadi pilihan paling efektif untuk menjawab kebutuhan warga. @teguh
