Kalau suatu hari SPBU menolak transaksi Pertalite untukmu, apa yang terjadi? Pertalite mau Dabatasi dan itu bukan karena harga. Bisa jadi sistem menganggap keluargamu sudah terlalu mampu menerima subsidi.
Tabooo.id: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pembatasan Pertalite mau dibatasi khususnya bagi masyarakat desil 9 dan 10. Purbaya membahas rencana itu bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa, 11/08/2026.
Pemerintah akan menjalankan pembatasan secara bertahap.
“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10,” ujar Purbaya pada 11/08/2026.
Bahlil mengakui persoalan utama terletak pada ketepatan sasaran subsidi. Menurut Bahlil, masyarakat desil 9 dan 10 masih menikmati subsidi Pertalite.
“Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” ujar Bahlil pada 11/08/2026.
Ia menegaskan pemerintah ingin mengarahkan subsidi ratusan triliun rupiah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan salah satunya dengan pertalite mau dibatasi.
Desil Bukan Tabel Gaji
Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit. Desil tidak bekerja seperti tabel sederhana. Artinya, orang dengan gaji tertentu tidak otomatis masuk desil tertentu.
BPS menjelaskan bahwa sistem kesejahteraan menggunakan banyak variabel. Variabel itu mencakup pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, kesehatan, aset, hingga kepemilikan usaha.
DTSEN kemudian mengurutkan keluarga berdasarkan berbagai indikator tersebut. Karena itu, posisi desil menggambarkan kondisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lain. Bukan sekadar jumlah uang yang masuk setiap bulan.
Orang Kaya atau Cuma Terlihat Kaya?
Persoalan berikutnya muncul ketika pemerintah memakai desil sebagai pintu pembatas subsidi.
Satu keluarga bisa memiliki rumah dengan kondisi relatif baik. Namun, keluarga itu belum tentu memiliki arus kas yang besar.
Sebaliknya, seseorang bisa memiliki pendapatan tinggi tanpa menyimpan banyak aset. Kondisi keluarga juga memengaruhi posisi desil.
Jumlah anggota keluarga, tanggungan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan aset ikut membentuk ranking.
Jadi, pertanyaan publik sebenarnya sederhana, Apakah masuk desil 9 otomatis berarti seseorang mampu kehilangan subsidi? Jawabannya tidak sesederhana itu.
Subsidi Memang Sering Salah Sasaran
Pemerintah punya alasan kuat untuk membenahi persoalan ini.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut kelompok desil 6–10 menikmati sekitar 79 persen subsidi Pertalite pada April 2026.
Sementara kelompok desil 1–5 hanya menikmati sekitar 21 persen. Data tersebut memperlihatkan masalah distribusi subsidi.
Akademisi sekaligus Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno juga menyoroti persoalan tersebut.
“Subsidi BBM kerap kali meleset dari target keadilan sosial,” kata Djoko pada 14/06/2026.
Djoko mendorong pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi untuk memperkuat transportasi publik.
Sosiolog UMM Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo melihat persoalan dari sisi berbeda.
Ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan energi tidak menciptakan ketimpangan baru pada 02/04/2026. Masalahnya bukan hanya siapa yang menerima subsidi.
Masalahnya juga siapa yang akhirnya menanggung konsekuensi ketika pemerintah mencabut subsidi.
Data Menentukan Nasib di SPBU
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Mereka harus memastikan data benar sebelum menerapkan pembatasan.
Mereka juga harus menyediakan mekanisme koreksi bagi keluarga yang merasa masuk kelompok yang keliru.
Sebab, kesalahan data bisa menghasilkan konsekuensi nyata. Seseorang tidak sekadar kehilangan angka di database.
Ia bisa kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi. Ini bukan sekadar urusan Pertalite. Ini soal bagaimana negara mendefinisikan kata “mampu”.
Negara membutuhkan data untuk membagikan subsidi secara tepat. Namun, negara juga harus memastikan data itu tidak berubah menjadi vonis ekonomi.
Kalau Data Salah, Siapa yang Bayar?
Pemerintah ingin menghentikan subsidi bagi kelompok yang dianggap mampu. Tujuannya jelas: mengurangi kebocoran dan memperbaiki ketepatan sasaran.
Tetapi kebijakan yang tepat membutuhkan alat ukur yang tepat pula. Jika sistem berhasil menemukan kelompok kaya, subsidi menjadi lebih adil.
Jika sistem salah membaca kondisi keluarga, kebijakan justru menciptakan masalah baru.
Pertalite akhirnya bukan cuma soal bensin. Ia menjadi ujian tentang seberapa akurat negara membaca kehidupan rakyatnya.
Lalu pertanyaannya tinggal satu, Kalau negara salah membaca data, siapa yang harus membayar kesalahannya?
Negara boleh punya data. Tapi rakyat tetap punya kehidupan yang tidak selalu muat dalam spreadsheet.
