Harga telur anjlok hingga di bawah biaya produksi, peternak Jateng menagih janji penyerapan telur melalui program MBG.
Tabooo.id – Di kandang ayam petelur Jawa Tengah, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Ayam makan, pekerja membersihkan kandang, lalu telur kembali masuk ke keranjang.
Namun, hitungan peternak tidak lagi sesederhana itu.
Harga pakan terus naik. Harga telur justru turun. Produksi melimpah. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan telur dalam jumlah besar.
Ironinya, program pangan terbesar pemerintah belum otomatis menjadi jalan keluar bagi peternak yang menghasilkan bahan pangannya.
Para peternak ayam petelur Jawa Tengah kini menagih janji penyerapan telur untuk MBG. Mereka meminta pemerintah menjalankan kesepakatan harga Rp26.000 per kilogram.
Angka tersebut penting bagi peternak karena biaya produksi terus bergerak naik. Jika harga jual jatuh terlalu jauh, setiap telur yang keluar dari kandang justru memperbesar kerugian.
Di sinilah persoalannya bermula.
Pakan Naik, Harga Telur Malah Turun
Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, melihat peternak menghadapi tekanan dari dua arah.
Biaya produksi meningkat. Sebaliknya, pasar menekan harga jual telur.
Pada April, harga pakan ayam berbahan baku utama jagung rata-rata mencapai Rp5.700 per kilogram. Kini, menurut Suwardi, harganya sudah mencapai Rp7.600 per kilogram.
Kenaikan itu langsung memukul biaya produksi.
Peternak membutuhkan sekitar Rp24.500 untuk menghasilkan satu kilogram telur. Namun, mereka kini hanya memperoleh sekitar Rp19.000-Rp20.000 per kilogram di pasar.
Selisihnya bukan kecil.
Dengan biaya produksi tersebut, peternak berharap harga telur berada pada kisaran Rp25.000-Rp26.500 per kilogram.
Suwardi menyebut kisaran itu sesuai dengan harga acuan pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024.
“Hal itu sesuai harga acuan pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024,” kata Suwardi saat dihubungi, Selasa (11/8/2026).
Kondisi itu kemudian mendorong peternak turun ke jalan.
Aksi muncul di Kendal, Temanggung, Magelang, Batang, Pekalongan, Wonosobo, Pati, Grobogan, dan Boyolali.
Mereka membagikan ayam secara gratis. Sebagian peternak bahkan melepas ayam begitu saja. Ada pula yang melempar telur ke kantor pemerintahan.
Telur yang seharusnya menjadi simbol pangan bergizi berubah menjadi simbol frustrasi.
Jawa Tengah Menghasilkan Telur Lebih Banyak dari Kebutuhan
Masalah peternak tidak berhenti pada mahalnya pakan.
Jawa Tengah juga menghadapi persoalan kelebihan produksi.
Peternak menghasilkan sekitar 2.600 ton telur setiap hari. Sementara itu, kebutuhan Jawa Tengah berada di kisaran 1.600 ton per hari, terutama ketika daya beli masyarakat tidak sedang tinggi.
Ada selisih sekitar 1.000 ton.
Angka itu menjelaskan mengapa harga telur mudah tertekan ketika pasar kehilangan daya serap.
Peternak tidak bisa menghentikan produksi begitu saja. Ayam tetap membutuhkan pakan. Pekerja tetap membutuhkan upah. Kandang tetap membutuhkan biaya perawatan.
Setiap hari, telur terus keluar.
Ketika pasar tidak mampu mengikuti volume produksi, harga akhirnya menjadi medan perang.
Peternak saling bersaing. Pedagang mencari harga terendah. Konsumen tentu memilih harga yang paling murah.
Dalam situasi seperti itu, peternak kecil berada pada posisi paling rentan.
Mereka tidak memiliki ruang yang besar untuk menanggung kerugian berbulan-bulan.
MBG Seharusnya Menjadi Jalan Keluar
Persoalan tersebut sebenarnya sudah masuk meja pemerintah.
Pada Juni, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertemukan peternak ayam petelur dan pedaging dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Tengah.
Pertemuan berlangsung dua kali.
Hasilnya, para pihak menyepakati sejumlah poin yang kemudian masuk dalam nota kesepahaman.
Pertama, menu MBG di Jawa Tengah akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam sepekan.
Kedua, peternak siap memasok telur dan ayam sesuai standar kualitas. Mereka juga siap mengirimkan pasokan langsung ke lokasi dapur mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketiga, pembelian akan dilakukan melalui asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jawa Tengah.
Harga pun sudah mereka sepakati.
Telur berada pada angka Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, daging ayam karkas mencapai Rp35.000 per kilogram atau setara Rp20.000 per kilogram berat hidup.
Di atas kertas, skema itu terlihat masuk akal.
Negara membutuhkan telur. Peternak memiliki telur. MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar.
Lalu, mengapa peternak masih mengeluh?
Ketika Kesepakatan Berhenti di Meja Rapat
Suwardi mengatakan kesepakatan tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi peternak.
Menurut dia, pemilik dapur atau pengelola masih memegang kendali besar dalam proses pembelian. Kondisi itu membuat kepala SPPG kesulitan menjalankan peran sesuai kesepakatan.
“Walau sudah rapat kesepakatan dan nota dinas dari BGN, tidak ada efek di bawah karena semua dikendalikan pemilik dapur atau pengelola sehingga peran kepala SPPG tidak maksimal,” ujar Suwardi.
Ia juga menyebut harga pembelian telur di lapangan masih berada di kisaran Rp21.000-Rp22.000 per kilogram, termasuk biaya pengiriman.
Angka itu jelas berbeda dari kesepakatan Rp26.000.
Kepala BGN yang baru, menurut Suwardi, juga sudah menyampaikan agar SPPG membeli telur minimal Rp25.000 per kilogram di tingkat kandang.
Namun, peternak belum merasakan perubahan tersebut secara luas.
Di sinilah persoalan MBG menjadi lebih rumit.
Program ini bukan sekadar urusan menu. MBG menciptakan rantai pasok pangan dalam skala besar.
Ada peternak di satu ujung. Ada dapur SPPG di ujung lainnya.
Di antara keduanya terdapat koperasi, asosiasi, pengelola, distribusi, standar kualitas, hingga mekanisme pembayaran.
Satu celah saja bisa mengubah harga yang diterima peternak.
Program bisa berjalan. Makanan bisa sampai ke anak-anak. Namun, produsen pangan lokal belum tentu ikut merasakan manfaat ekonominya.
4.000 SPPG Bisa Menjadi Pasar Baru
Suwardi melihat peluang besar pada jumlah SPPG di Jawa Tengah.
Saat ini, sekitar 4.000 SPPG berpotensi membantu penyerapan telur.
Ia memperkirakan seluruh SPPG tersebut dapat menyerap sekitar 1.050 ton telur atau sekitar 7-8 persen dari total produksi Jawa Tengah setiap pekan.
Angka tersebut memang belum menyelesaikan persoalan kelebihan produksi.
Namun, penyerapan rutin dapat memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan peternak: kepastian.
Kepastian pasar membantu peternak menghitung produksi. Mereka bisa memperkirakan biaya. Mereka juga dapat mengambil keputusan mengenai jumlah ayam dan pakan.
Tanpa kepastian, peternak hanya menebak arah pasar.
Hari ini harga bisa Rp20.000.
Besok bisa turun lagi.
Sementara biaya pakan tetap berjalan.
Karena itu, persoalan MBG seharusnya tidak berhenti pada target jumlah penerima manfaat.
Pemerintah juga perlu melihat bagaimana program tersebut membentuk pasar baru bagi produsen pangan lokal.
Akar Masalah Ada di Pakan
Harga telur tidak berdiri sendiri.
Jagung menjadi salah satu faktor penting karena bahan tersebut menyumbang sekitar 60 persen komponen pakan ayam.
Suwardi menyebut harga jagung di pasar kini mencapai Rp6.800-Rp7.000 per kilogram.
Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), peternak dapat membeli jagung dengan harga maksimal Rp5.000 per kilogram.
Karena itu, peternak meminta pemerintah menambah kuota SPHP jagung.
Pemprov Jawa Tengah menyatakan akan berkoordinasi dengan Bulog untuk membahas kebutuhan tersebut.
Pemerintah juga ingin memperkuat kemitraan peternak dengan petani jagung.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares mengatakan kelebihan produksi telur juga muncul karena bertambahnya peternak ayam petelur baru.
Banyak masyarakat melihat MBG sebagai pasar besar.
Mereka kemudian masuk ke bisnis peternakan untuk mengejar peluang tersebut.
Namun, ketika produksi bertambah tanpa perencanaan pasar yang seimbang, harga justru bergerak ke arah sebaliknya.
Semakin banyak telur masuk ke pasar. Semakin kuat tekanan harga.
Di sinilah hukum ekonomi bertemu dengan kebijakan publik.
Program MBG menciptakan harapan baru. Tetapi harapan itu juga mendorong pemain baru masuk ke sektor peternakan.
Tanpa tata kelola pasokan, peluang tersebut bisa berubah menjadi jebakan.
Pemerintah Tak Cukup Membuat Kesepakatan
Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, sebelumnya mengatakan seluruh SPPG harus menaati kesepakatan penyerapan telur dan ayam dari asosiasi atau koperasi peternak Jawa Tengah.
Ia juga menegaskan pemerintah akan mengawasi pelaksanaannya.
Menurut Yasin, pengaturan tersebut menjadi bagian dari penataan MBG agar rantai pasok pangan berjalan lebih terarah.
Pemerintah tidak hanya ingin memastikan makanan tersedia.
Mereka juga ingin manfaat ekonomi MBG sampai kepada peternak Jawa Tengah.
Pernyataan itu menjadi penting karena persoalan sekarang bukan kekurangan aturan.
Kesepakatan sudah ada.
Harga sudah disebut.
Koperasi sudah ditunjuk.
SPPG sudah tersebar.
Yang menjadi pertanyaan justru pelaksanaannya.
Kebijakan publik akhirnya diuji bukan ketika pemerintah menandatangani kesepakatan, tetapi ketika peternak menerima uang di kandang.
Jika peternak tetap menjual telur Rp21.000-Rp22.000, sementara kesepakatan menyebut Rp26.000, maka ada persoalan yang harus dijelaskan.
Siapa yang mengendalikan pembelian?
Mengapa harga berbeda?
Dan ke mana selisih antara kesepakatan dan praktik tersebut bergerak?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan harga telur.
Peternak Tidak Meminta Belas Kasihan
Peternak juga meminta pemerintah memasukkan telur Jawa Tengah ke dalam program bantuan pangan.
Suwardi mengatakan para peternak sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Pertanian dalam rapat di Surabaya.
Menurut dia, pemerintah dapat memetakan penerima bantuan agar sebagian produksi telur terserap.
Ia mencontohkan program bantuan untuk penanganan stunting pada masa lalu.
Program tersebut, menurut Suwardi, pernah menyasar sekitar 1,5 juta orang dan membantu mengurangi tekanan pasokan telur.
Usulan itu menunjukkan bahwa peternak tidak sekadar meminta harga tinggi.
Peternak membutuhkan mekanisme penyerapan yang stabil, harga yang masuk akal, serta biaya produksi yang tidak terus melonjak.
Dengan kondisi itu, mereka bisa menjaga kandang tetap berjalan tanpa terus menanggung kerugian.
Dengan kata lain, mereka tidak meminta belas kasihan.
Mereka meminta pasar yang bekerja.
Ini Bukan Sekadar Krisis Telur. Ini Masalah Rantai Pangan
Aksi peternak di berbagai daerah mungkin terlihat seperti persoalan harga.
Namun, jika ditarik lebih jauh, masalahnya menyentuh desain kebijakan pangan.
Negara membutuhkan telur untuk memberi makan jutaan penerima MBG.
Peternak menghasilkan telur dalam jumlah besar.
Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi persoalan harga pakan dan kelebihan produksi.
Seharusnya tiga persoalan itu bisa bertemu dalam satu kebijakan.
Namun, realitas menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan negara dan kondisi produsen.
Inilah twist-nya masalah peternak bukan semata-mata karena telur terlalu banyak. Masalahnya, sistem belum mampu memastikan telur itu bertemu pasar dengan harga yang layak.
MBG sebenarnya memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Program itu bisa menjadi pasar institusional bagi peternak lokal. Pemerintah dapat menyerap produksi. Peternak mendapat kepastian. Anak-anak mendapat makanan bergizi.
Tetapi peluang itu hanya bekerja jika rantai pasok berjalan transparan.
Kesepakatan harga harus sampai ke kandang.
SPPG harus menjalankan mekanisme pembelian yang jelas.
Koperasi harus mendapat ruang.
Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan, bukan hanya mengumumkan komitmen.
Telur yang Pecah di Jalan
Ketika peternak membagikan ayam gratis atau melempar telur dalam aksi protes, publik mungkin melihatnya sebagai aksi simbolik.
Padahal, ada persoalan ekonomi yang jauh lebih dalam.
Di balik setiap telur ada biaya pakan, perawatan kandang, tenaga kerja, dan ongkos produksi yang terus berjalan.
Jika harga jual terus berada di bawah biaya produksi, peternak akan menghadapi pilihan yang semakin sempit.
Mereka bisa mengurangi populasi ayam.
Mereka bisa mengosongkan kandang.
Atau mereka bisa berhenti beternak.
Jika itu terjadi dalam skala besar, persoalannya tidak lagi bernama harga telur.
Kita akan berhadapan dengan persoalan pasokan pangan.
Karena itu, pemerintah perlu melihat krisis peternak sebagai alarm.
Hari ini yang dilempar mungkin telur. Besok, yang hilang bisa jadi peternaknya.
MBG memang harus memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi.
Namun, negara juga perlu memastikan orang yang menghasilkan makanan tersebut masih mampu bertahan.
Sebab program pangan yang berkelanjutan tidak hanya menghitung berapa porsi makanan sampai ke meja.
Ia juga harus menghitung apakah peternak masih sanggup memproduksi telur untuk esok hari.
Dan pertanyaan akhirnya sederhana:
Jika negara sudah memiliki program sebesar MBG, mengapa peternak yang memproduksi bahan pangannya masih harus turun ke jalan untuk meminta pasar? @dimas
