Destry Damayanti diajukan Prabowo sebagai calon Gubernur BI. Uji kelayakan DPR menjadi penentu independensi bank sentral.
Tabooo.id – Kursi Gubernur Bank Indonesia kembali menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena posisi itu kosong setelah Perry Warjiyo mundur, tetapi karena Presiden Prabowo Subianto kini mengirim satu nama untuk mengisinya secara definitif Destry Damayanti.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membawa Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI pada Senin, 10 Agustus 2026. Isinya mengusulkan Destry sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.
“Namanya tunggal satu nama yaitu atas nama ibu Destry yang beliau sekarang menjabat Penjabat Gubernur BI Sementara,” ujar Prasetyo di Gedung DPR RI.
Dengan demikian, Destry bukan lagi sekadar figur yang menjaga kursi sementara. Ia kini masuk ke proses politik dan konstitusional untuk menjadi orang nomor satu di bank sentral Indonesia.
Masalahnya, jabatan Gubernur BI bukan jabatan biasa.
Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem moneter, dan sistem keuangan. Karena itu, siapa yang memimpinnya bukan hanya berpengaruh terhadap ruang kebijakan pemerintah, tetapi juga terhadap ekspektasi pasar dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Dari Penjabat Menjadi Kandidat Definitif
Destry sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2024-2029. Posisi itu membuatnya berada dalam lingkar inti pengambilan kebijakan BI.
Ia kemudian menjalankan tugas sebagai penjabat sementara Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada 27 Juli 2026.
Transisi tersebut berlangsung cepat. Kini, kurang dari sebulan setelah pergantian kepemimpinan, Presiden sudah mengajukan Destry sebagai calon definitif.
Secara prosedural, langkah itu belum membuat Destry otomatis menjadi Gubernur BI.
UU Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa Gubernur BI diusulkan dan diangkat Presiden dengan persetujuan DPR. DPR memiliki waktu paling lambat satu bulan sejak usulan diterima untuk menyetujui atau menolak calon.
Pimpinan DPR selanjutnya akan menugaskan Komisi XI untuk menjalankan uji kelayakan dan kepatutan.
Di sinilah pertarungan berikutnya dimulai.
Sebab, DPR tidak sekadar menguji apakah Destry memiliki pengalaman ekonomi. Komisi XI juga akan berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana memastikan bank sentral tetap independen ketika calon gubernurnya datang melalui pilihan langsung Presiden?
Independensi BI Bukan Sekadar Kalimat di Undang-Undang
Bank Indonesia secara hukum merupakan lembaga negara yang independen. BI memiliki otonomi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta tidak boleh mendapat intervensi dari pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal yang memang diatur undang-undang.
Karena itu, pencalonan Destry membawa dua isu sekaligus.
Pertama, soal kompetensi.
Kedua, soal independensi.
Keduanya tidak boleh dipertukarkan.
Destry memiliki rekam jejak panjang di bidang ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia mencatat ia pernah menjadi Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia, peneliti dan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, serta Kepala Ekonom Bank Mandiri. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Ia pertama kali menjadi Deputi Gubernur Senior BI untuk periode 2019-2024. Pada 2024, ia kembali dipercaya untuk periode 2024-2029. DPR juga sebelumnya telah menyetujui pencalonannya setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI.
Artinya, Destry bukan nama yang muncul dari ruang kosong.
Ia sudah lama berada di jantung arsitektur ekonomi Indonesia.
Justru karena itu, pertanyaan publik akan semakin besar.
Bukan Cuma Soal Suku Bunga
Gubernur BI tidak bekerja dalam ruang hampa.
Keputusan bank sentral dapat merembet ke nilai tukar rupiah, biaya pinjaman, kredit perbankan, investasi, konsumsi, hingga daya beli masyarakat.
Ketika rupiah bergejolak, dampaknya tidak berhenti di layar perdagangan valuta asing. Harga barang impor bisa terdorong. Biaya produksi dapat berubah. Dunia usaha ikut menghitung ulang keputusan investasinya.
Begitu pula ketika kebijakan moneter berubah.
Suku bunga mungkin terdengar seperti bahasa teknokrat. Namun bagi masyarakat, efeknya bisa hadir dalam cicilan, kredit usaha, tabungan, dan kemampuan membeli rumah.
Karena itu, pergantian Gubernur BI selalu memiliki dimensi politik sekaligus ekonomi.
Apalagi kali ini Presiden mengajukan satu nama.
UU memang memungkinkan Presiden mengusulkan paling banyak tiga calon untuk jabatan Gubernur BI. Dalam kasus ini, Prabowo memilih mengirim satu nama, yaitu Destry.
Pilihan tersebut membuat proses di DPR menjadi lebih terfokus.
Tetapi sekaligus membuat ruang pertanyaan menjadi lebih sempit: jika DPR menolak, pemerintah harus kembali mengajukan calon baru.
Destry Punya Pengalaman, Tapi Publik Tetap Berhak Bertanya
Pengalaman panjang Destry menjadi modal penting.
Namun pengalaman tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk menguji arah kebijakan.
Komisi XI perlu menggali bagaimana Destry melihat hubungan antara stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi. DPR juga perlu menanyakan batas koordinasi fiskal-moneter, strategi menghadapi tekanan eksternal, serta bagaimana ia menjaga keputusan BI dari kepentingan politik jangka pendek.
Pertanyaan itu bukan bentuk ketidakpercayaan.
Justru sebaliknya.
Uji kelayakan seharusnya menjadi ruang untuk memastikan bahwa seorang calon Gubernur BI memiliki kapasitas sekaligus keberanian mempertahankan mandat bank sentral.
Sebelumnya, setelah Perry Warjiyo mundur, anggota Komisi XI DPR juga menekankan pentingnya menjaga independensi BI dalam proses mencari penggantinya.
Jadi, isu utamanya sudah terang.
Bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Gubernur BI.
Melainkan bagaimana orang tersebut menggunakan kursi itu.
Ini Bukan Sekadar Pergantian Orang
Di sinilah cerita Destry berubah menjadi lebih besar.
Pergantian gubernur bank sentral bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan. Ini adalah pergantian penjaga salah satu institusi paling sensitif dalam ekonomi Indonesia.
Destry memiliki keuntungan besar karena sudah memahami dapur BI dari dalam.
Namun kedekatan dengan institusi juga membawa tantangan. Ia harus menunjukkan bahwa pengalaman di dalam sistem tidak membuatnya kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen.
Itulah ujian sesungguhnya.
Bukan apakah Destry memahami ekonomi.
Bukan pula apakah ia mengenal mekanisme BI.
Pertanyaan terbesarnya adalah apakah ia mampu mengatakan “tidak” ketika kepentingan bank sentral bertabrakan dengan kepentingan politik jangka pendek.
Dampaknya Buat Kamu
Bagi masyarakat, pergantian Gubernur BI mungkin terdengar seperti urusan elite ekonomi.
Padahal efeknya bisa masuk ke kehidupan sehari-hari.
Rupiah, bunga kredit, harga barang, investasi, lapangan kerja, sampai daya beli memiliki hubungan dengan stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter.
Karena itu, proses uji kelayakan Destry layak diperhatikan publik.
Sebab yang sedang diuji bukan hanya seorang ekonom.
Yang sedang diuji adalah siapa yang akan menjaga salah satu rem terpenting dalam mesin ekonomi Indonesia.
Dan setelah Presiden memilih satu nama, bola kini berada di tangan DPR.
Di sana, pertanyaan paling penting bukan “apakah Destry layak?”
Pertanyaan yang lebih tajam adalah layak untuk siapa, dan seberapa kuat ia menjaga independensi Bank Indonesia ketika kepentingan politik mulai mengetuk pintunya? @dimas
