Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi ujian. Kali ini, publik tidak lagi menghitung jumlah porsi yang pemerintah bagikan. Mereka justru menyoroti 707 siswa dan guru yang mengalami mual, muntah, dan diare setelah menyantap menu MBG di SMKN 6 Semarang.
Tabooo.id – Program Makan Bergizi Gratis ini lahir untuk memperbaiki gizi anak. Namun, satu insiden justru memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah pemerintah memperbesar kapasitas pengawasan secepat mereka memperbesar target distribusi?.
Yang kenyang mungkin target distribusi dan yang kelaparan justru disiplin menjalankan SOP.
Ratusan Orang Sakit, Pemerintah Mulai Menelusuri Penyebabnya
Sebanyak 693 siswa dan 14 guru SMKN 6 Semarang mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi menu MBG pada Jumat, 31/07/2026.
Tim kesehatan langsung menangani 698 orang di lokasi. Petugas kemudian merujuk sembilan orang ke Puskesmas Halmahera, RSUD KRMT Wongsonegoro, RST Bhakti Wira Tamtama, dan Puskesmas Bangetayu untuk menjalani observasi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan investigasi awal mengarah pada beberapa bahan makanan, seperti daun singkong dan bumbu rendang. Tim investigasi juga menemukan dugaan bahwa petugas memasak makanan terlalu dini sebelum mendistribusikannya ke sekolah.
“Sejauh ini investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang dan lain-lain. Tapi, sejauh ini investigasi kita adalah dari bahan-bahan itu dan diduga memasaknya jauh lebih awal,” kata Sudaryono 02/08/2026.
Sudaryono menjelaskan petugas mulai memasak sekitar pukul 21.00 WIB. Mereka baru mengirim makanan ke sebagian sekolah sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB keesokan harinya karena satu dapur harus melayani beberapa sekolah sekaligus.
“Yang dikasih makan bukan hanya SMKN 6 tapi juga beberapa sekolah yang lain. Nah, sekolah yang lain itu dikasihnya lebih pagi,” ujar Sudaryono.
BGN langsung menghentikan sementara operasional SPPG Karangturi. Lembaga itu juga mengirim surat peringatan kepada mitra penyelenggara sambil menunggu hasil laboratorium yang diperkirakan keluar dalam lima hingga tujuh hari.
Dapur Bekerja Semalaman, Risiko Ikut Bertambah
Pemasok mulai mengirim bahan baku pada Rabu, 29/07/2026, sejak pukul 13.00 WIB hingga 17.30 WIB.
Tim dapur langsung menyimpan seluruh bahan di gudang basah dan lemari pembeku. Mereka kemudian mencuci sayuran, mengukus tahu, memarinasi ayam selama satu jam, lalu menggoreng ayam hingga hampir tengah malam.
Pekerjaan tidak berhenti di situ. karena tim dapur kembali melanjutkan proses memasak pada Kamis, 30/08/2026, sekitar pukul 00.30 WIB. Mereka memasak bumbu rendang, tahu, dan sayuran sebelum ahli gizi memeriksa kualitas makanan sekitar pukul 04.00 WIB.
Setelah pemeriksaan selesai, petugas langsung mengemas makanan dan mengirimkannya dalam dua tahap, yaitu pukul 06.00 WIB dan 08.10 WIB.
Keesokan harinya, sekitar pukul 09.40 WIB, pihak sekolah melaporkan keluhan mual, muntah, dan diare kepada SPPG Karangturi.
Kalau Semua Sudah Punya SOP, Kenapa Masih Jebol?
Ironinya muncul di titik yang sama karena Pemerintah terus menaikkan target produksi, tetapi kapasitas pengawasan tidak bergerak secepat target tersebut.
SOP Program Makan Bergizi Gratis memang mengatur setiap tahapan memasak. Namun, SOP tidak menambah jumlah tenaga karena SOP juga tidak mempercepat distribusi.
Lebih dari itu, SOP tidak pernah menggantikan fungsi pengawas di lapangan.
Saat satu dapur harus memasak ribuan porsi sejak malam hingga pagi, persoalannya tidak lagi berhenti pada kedisiplinan petugas.
Desain kerja justru mendorong seluruh proses melaju lebih cepat daripada kemampuan pengawas mengendalikan mutu.
Sistem yang Kenyang, Pengawasan yang Kelaparan
Makanan mungkin memicu keracunan. Namun, sistem kerja yang mengejar target terlalu agresif dapat memperbesar risiko. Pemerintah terus menambah jumlah penerima manfaat.
Sayangnya, kapasitas dapur, jumlah pengawas, waktu distribusi, dan kontrol mutu tidak selalu bertambah dengan kecepatan yang sama.
Kalau satu dapur harus melayani terlalu banyak sekolah sekaligus, kualitas pasti ikut berebut waktu.
Masalahnya bukan lagi soal siapa yang lupa menjalankan SOP. Masalahnya terletak pada cara sistem memaksa semua orang bekerja di luar batas yang aman.
Para Ahli Sudah Lama Mengingatkan
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berulang kali mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan program nasional hanya dari besarnya distribusi. Pemerintah juga harus menjaga kualitas layanan hingga benar-benar diterima masyarakat.
Sosiolog Musni Umar juga sering menjelaskan bahwa banyak kebijakan publik gagal mencapai tujuan karena pelaksana di lapangan tidak memiliki kapasitas yang sebanding dengan ambisi program.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana menegaskan dalam berbagai diskusi tata kelola pemerintahan bahwa negara harus mengevaluasi sistem ketika pelayanan publik menimbulkan risiko terhadap masyarakat. Evaluasi tidak boleh berhenti hanya pada pencarian pihak yang bersalah.
Pandangan itu terasa relevan dalam kasus MBG di Semarang. Kalau satu dapur harus bekerja hampir tanpa jeda demi mengejar ribuan porsi makanan, pemerintah perlu mengevaluasi desain kerjanya, bukan sekadar mengingatkan petugas agar mematuhi SOP.
Yang Menanggung Bukan Angka, Tapi Manusia
Angka 707 memang terlihat seperti statistik namun, angka itu mewakili ratusan siswa yang datang ke sekolah untuk belajar.
Angka itu juga mewakili belasan guru yang menjalankan tugas seperti biasa.
Mereka pulang sambil menahan mual, muntah, dan diare setelah menyantap menu yang seharusnya memperbaiki gizi.
Di rumah, orang tua tidak lagi membahas target distribusi. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya kembali sehat.
Masalahnya Bukan Makanannya. Masalahnya Cara Sistem Bekerja.
Hasil laboratorium memang akan menjelaskan penyebab biologis dalam beberapa hari ke depan.
Namun, publik sudah melihat persoalan yang lebih besar hari ini. Pemerintah harus membangun tata kelola sebesar ambisi program MBG.
Pemerintah juga harus menambah kapasitas dapur, memperkuat pengawasan, memperpendek rantai distribusi, dan memperbaiki kontrol mutu sebelum memperluas target penerima.
Program sebesar MBG tidak boleh hanya mengejar angka. Program sebesar MBG harus menjaga kepercayaan publik.
Sebab, masyarakat tidak mengukur keberhasilan program dari banyaknya makanan yang keluar dari dapur.
Masyarakat mengukurnya dari satu hal yang jauh lebih sederhana. Anak-anak bisa makan dengan tenang, pulang dengan sehat, dan kembali belajar tanpa rasa takut.
