Ruang kelas di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, sudah lama rusak. Nam karena sekolah roboh, bantuan baru benar-benar bergerak setelah foto sekolah itu memenuhi media sosial. Di negeri yang menjunjung gotong royong, ironi ini kembali muncul algoritma tampaknya lebih cepat bekerja dibanding birokrasi.
Tabooo.id – Kalau begitu, apakah jalan menuju perbaikan fasilitas publik seperti sekolah roboh kini harus melewati timeline terlebih dahulu, Belasan orang tua murid berdiri berjajar membentuk rantai manusia pada Senin, 27/07/2026.
Mereka saling mengoper genteng dari atas atap menuju halaman sekolah. Debu beterbangan. Mata mereka perih. Hidung mereka sesekali bersin karena serpihan material bangunan.
Tak seorang pun menghentikan pekerjaan Mereka bukan pekerja proyek Bukan pula kontraktor yang menerima upah.
Yang mengangkat genteng satu per satu adalah para ayah dan wali murid yang hanya ingin anak-anaknya kembali belajar di ruang kelas yang aman.
Pemandangan itu menghangatkan hati. Namun pada saat yang sama, ia menyisakan pertanyaan yang jauh lebih dingin.
Mengapa warga harus lebih dulu memperbaiki sekolah sebelum negara benar-benar hadir?
Viral Lebih Cepat daripada Jalur Resmi
Sekolah roboh itu sebenarnya sudah lama dan mengalami kerusakan berat. Laporan sudah disampaikan berulang kali. Kondisi bangunan terus memburuk tanpa kepastian.
Namun, perhatian baru benar-benar datang setelah foto siswa yang menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan latar belakang ruang kelas roboh menyebar luas di media sosial.
Dalam hitungan jam, foto tersebut memicu perdebatan nasional. Publik tidak mempersoalkan program MBG.
Publik justru mempertanyakan ironi yang terpampang jelas di depan mata. Anak-anak memperoleh makanan bergizi. Tetapi mereka belajar di bangunan yang mengancam keselamatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa kerusakan sekolah tidak berkaitan dengan Program MBG.
“Dulu enggak ada MBG, kan sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul enggak? Kita objektif saja, sekolah itu memang rusak sebelum ada program MBG. Ini sekarang oleh Presiden diperbaiki,” kata Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, 28/07/2026.
Ia juga meminta masyarakat menggunakan jalur resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah apabila menemukan sekolah rusak.
“Kalau ada sekolah rusak yang kau temukan, itu cukup lapor, ada portalnya di Dikdasmen pasti diperbaiki,” ujar Sudaryono, 28/07/2026.
Secara prosedural, imbauan itu memang masuk akal. Namun publik justru mempertanyakan efektivitas prosedur tersebut.
Kalau portal pelaporan memang bekerja dengan baik, mengapa sekolah ini baru memperoleh perhatian setelah fotonya viral?
Gotong Royong Tidak Boleh Menggantikan Tugas Negara
Bangsa ini bangga dengan budaya gotong royong dan Semangat itu memang layak dirawat. Namun pemerintah tidak boleh menjadikannya alasan untuk mengurangi tanggung jawab konstitusional.
Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Hak itu tidak hanya berbicara soal guru atau kurikulum, tetapi juga ruang belajar yang aman.
Karena itu, masyarakat patut mengapresiasi para orang tua yang rela mengangkat genteng demi anak-anak mereka.
Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu mengevaluasi mengapa warga harus mengambil alih pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban negara.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Sunyoto Usman, dalam berbagai kajiannya mengenai modal sosial, mengingatkan bahwa gotong royong memang memperkuat masyarakat. Namun negara tetap harus menjalankan fungsi pelayanan publik dan tidak boleh menyerahkan kewajiban tersebut kepada solidaritas warga.
Pandangan serupa juga pernah disampaikan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Agus Pramusinto. Ia menilai tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu merespons persoalan publik sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan. Dalam berbagai forum akademik, Agus menekankan pentingnya birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menunggu tekanan publik.
Ketika Algoritma Mengalahkan Administrasi
Kasus SD Negeri Tanggirejo bukan sekadar cerita tentang sekolah yang roboh. Kasus ini memperlihatkan pola yang semakin sering terjadi.
Warga melapor melalui jalur resmi tapi Birokrasi bergerak lambat. Media sosial kemudian mengambil alih panggung dan Foto viral menarik perhatian.
Barulah keputusan bergerak lebih cepat. Pelan-pelan masyarakat belajar bahwa kamera ponsel sering kali lebih ampuh daripada berkas laporan.
Ironisnya, bukan warga yang menciptakan pola itu tapi Pengalamanlah yang mengajarkan mereka. Ketika laporan tidak segera menghasilkan perubahan, dokumentasi menjadi senjata terakhir.
Media sosial akhirnya berfungsi sebagai alarm darurat. Algoritma bahkan mampu mengubah sebuah unggahan menjadi prioritas birokrasi.
Fenomena itu seharusnya membuat pemerintah gelisah. Pelayanan publik semestinya bergerak karena kebutuhan masyarakat, bukan karena jumlah tayangan di media sosial.
Ketika Negara Baru Mendengar Sekolah Roboh Setelah Timeline Bersuara
Yang paling mengkhawatirkan bukanlah bangunan sekolah yang roboh.
Yang lebih berbahaya adalah lahirnya keyakinan baru di tengah masyarakat bahwa solusi tercepat bukan lagi mengisi formulir pengaduan, melainkan membuat konten yang berpotensi viral.
Kalau pola ini terus berulang, birokrasi perlahan kehilangan fungsi utamanya. Negara tidak lagi tampak bergerak berdasarkan tingkat kebutuhan.
Sebaliknya, perhatian justru muncul setelah algoritma memberi panggung dan akhirnya Sekolah yang viral memperoleh bantuan.
Lalu bagaimana nasib sekolah lain yang sama rusaknya tetapi tidak pernah masuk beranda media sosial?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah like dan komentar. Sebab negara seharusnya hadir lebih dulu daripada kamera.
Ketika Viral Menjadi SOP Pelayanan Publik
Kalau semua kerusakan harus lebih dulu viral agar diperbaiki, persoalannya bukan lagi soal sekolah yang roboh. Persoalannya adalah sistem yang baru bergerak setelah mendapat sorotan publik. Di titik itu, media sosial berubah dari ruang berbagi menjadi pintu masuk pelayanan negara. Pertanyaannya, bagaimana nasib sekolah lain yang rusak tetapi tidak pernah masuk beranda?. @teguh
