Ketika Negara Menawarkan Bonus untuk Rasa Aman dan lowongan Kerja baru ini tidak datang dari perusahaan. Rasa takut terhadap begal justru membuka “rekrutmen” baru.
Tabooo.id – Syarat Lowongan kerja baru ini terdengar sederhana. Warga harus berani mengejar pelaku kejahatan, menangkapnya, lalu menyerahkannya hidup-hidup kepada polisi. Sebagai imbalan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan hadiah mulai Rp5 juta hingga Rp50 juta.
Kalau situasinya terus bergerak ke arah ini, jangan heran jika suatu hari nanti kolom pengalaman di CV memuat kalimat seperti, “Pernah Menangkap Begal.” Tentu ini hanya satire Namun, setiap satire selalu lahir dari kenyataan yang membuat orang berhenti sejenak untuk berpikir.
Ketika Rasa Aman Punya Nominal
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan hadiah kepada warga yang berhasil menangkap begal maupun pelaku kejahatan jalanan lainnya. Pemerintah memberikan hadiah itu dengan satu syarat, yakni warga menyerahkan pelaku kepada aparat dalam keadaan hidup.
Tujuan kebijakan tersebut terdengar masuk akal. Pemerintah ingin mendorong masyarakat ikut membantu memberantas kriminalitas.
Akan tetapi, sebuah pertanyaan segera muncul.
Sejak kapan keamanan publik membutuhkan hadiah?
Kalau pemerintah harus menawarkan dan membuka lowongan kerja baru dengan hadiah uang agar warga ikut mengejar pelaku kejahatan, persoalannya bukan lagi terletak pada besar kecilnya hadiah. Publik justru mulai mempertanyakan mengapa mereka merasa perlu mengambil alih pekerjaan yang selama ini menjadi tanggung jawab negara.
Menteri HAM: “Semoga Itu Cuma Guyonan”
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berharap masyarakat tidak menganggap gagasan tersebut sebagai kebijakan yang benar-benar akan dijalankan.
“Saya pikir Pak Dedi Mulyadi cuma mungkin guyonan saja. Jangan salah loh, bisa saja guyonan, media anggap serius,” ujar Natalius Pigai di Hotel Papandayan, Bandung, Selasa, 28 Juli 2026.
Pigai kemudian mengingatkan bahwa penerapan kebijakan seperti itu berpotensi menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar.
“Kalau serius yang tidak boleh.”
Menurut Pigai, menangkap pelaku kriminal bukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
“Orang yang menangkap terlatih enggak? Kalau sipil yang tidak terlatih, mukul dong ya darah-darah. Apa perbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan?”
Pernyataan itu mengarah pada satu persoalan mendasar.
Negara membentuk aparat penegak hukum karena pekerjaan tersebut membutuhkan pelatihan, prosedur, dan batas kewenangan yang jelas. Ketika pemerintah mendorong masyarakat ikut mengejar pelaku kejahatan, risiko salah sasaran maupun tindakan main hakim sendiri ikut membesar.
Partisipasi publik memang penting Namun, partisipasi tidak boleh mengaburkan batas antara membantu aparat dengan mengambil alih fungsi aparat.
Dedi Mulyadi: HAM Juga Milik Korban
Dedi Mulyadi memilih merespons kritik itu secara terbuka. Ia mengapresiasi pengingat dari Menteri HAM mengenai perlindungan hak pelaku kejahatan.
“Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri,” kata Dedi melalui pernyataan pada 28/072026.
Namun, Dedi mengingatkan bahwa hak asasi manusia tidak hanya melekat pada pelaku. Korban kejahatan juga memiliki hak yang wajib dilindungi negara.
“Orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya, bahkan banyak yang kehilangan nyawanya.”
Pandangan tersebut menunjukkan dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi, negara wajib menjamin proses hukum yang adil bagi setiap pelaku.
Di sisi lain, negara juga harus memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut.
Satirnya Bukan Hadiahnya. Satirnya Alasannya.
Perdebatan ini sebenarnya tidak berpusat pada nominal hadiah. Persoalan utamanya justru terletak pada pesan yang diterima masyarakat.
Pemerintah membentuk institusi kepolisian untuk menjaga keamanan. Aparat menjalani pendidikan dan pelatihan agar mampu menghadapi situasi berbahaya secara profesional.
Setiap tahun negara juga mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung sistem keamanan.
Karena itu, wajar jika publik bertanya ketika solusi yang muncul justru berupa hadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku. Apakah kebijakan ini hanya mendorong partisipasi masyarakat?
Ataukah kebijakan tersebut tanpa sengaja mengirim sinyal bahwa rasa aman mulai bergantung pada keberanian warga?
Masyarakat tentu boleh membantu aparat. Hukum bahkan memberikan ruang bagi warga untuk melakukan penangkapan dalam kondisi tertentu sebelum menyerahkan pelaku kepada polisi.
Meski demikian, membantu aparat sangat berbeda dengan membangun perlombaan berburu pelaku. Perbedaannya bukan sekadar terletak pada mekanisme. Perbedaannya muncul dari pesan yang masyarakat tangkap.
Kalau Semua Ikut Berburu
Bayangkan satu pelaku dikejar puluhan orang sekaligus. Bagaimana jika warga salah mengenali target? Lalu, siapa yang bertanggung jawab ketika salah satu pengejar justru terluka?
Pada akhirnya, siapa yang menanggung akibat apabila amuk massa menghilangkan nyawa seseorang sebelum proses hukum berjalan?
Pemerintah mungkin dapat mencairkan hadiah hanya dalam beberapa hari. Namun, penyelidikan hukum, konflik sosial, hingga trauma korban dapat berlangsung jauh lebih lama.
Hadiah memang memiliki nilai ekonomi tapi Kesalahan dalam penegakan hukum justru bisa memunculkan biaya sosial yang jauh lebih mahal.
Ketika Bonus Menjadi Simbol Kegelisahan
Tidak ada yang salah ketika masyarakat membantu aparat menjaga lingkungan. Budaya gotong royong memang menjadi kekuatan Indonesia sejak lama.
Yang menjadi persoalan adalah ketika hadiah mulai mengambil peran sebagai pendorong utama rasa aman. Negara yang kuat tidak bergantung pada keberanian warganya untuk menggantikan aparat.
Negara yang kuat memastikan aparat bekerja cepat, masyarakat merasa terlindungi, dan pelaku kejahatan menghadapi hukum tanpa perlu melibatkan kompetisi berhadiah dan publik tentu menginginkan jalanan yang aman.
Namun, masyarakat juga berharap rasa aman lahir dari sistem yang bekerja, bukan dari keberanian individu yang mengejar hadiah.
Kalau suatu hari benar-benar muncul profesi bernama “Pemburu Begal Freelance”, semoga itu tetap berhenti sebagai bahan meme.
Sebab apabila profesi itu benar-benar menjadi kenyataan, mungkin yang sebenarnya sedang diburu bukan lagi para begal.
Yang perlahan menghilang justru kepercayaan masyarakat bahwa negara selalu hadir ketika rasa aman mereka terancam. @teguh
