Universitas Republik Indonesia (URI) digagas sebagai sekolah calon pemimpin nasional. Namun, mampukah URI mencetak negarawan, atau justru melahirkan elite baru yang semakin jauh dari rakyat?
Tabooo.id – Membangun universitas jauh lebih mudah daripada membangun pemimpin. Pemerintah dapat menyelesaikan gedung dalam hitungan tahun, para akademisi mampu menyusun kurikulum terbaik, dan perancang bisa menciptakan seragam yang tampak berwibawa. Namun, sejarah berulang kali mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak lahir dari simbol. Karakter tumbuh ketika seseorang menghadapi kenyataan, mengambil keputusan sulit, dan mempertanggungjawabkan pilihannya.
Karena itu, pertanyaan terbesar setelah lahirnya Universitas Republik Indonesia (URI) bukanlah apakah Indonesia membutuhkan kampus baru. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah siapa yang memperoleh kesempatan menjadi pemimpin melalui URI dan siapa yang tetap berada di luar gerbangnya.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sekaligus menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur. Sejak pengumuman itu, publik menangkap satu pesan penting. Pemerintah tampaknya tidak merancang Universitas Republik Indonesia sebagai perguruan tinggi biasa. Penggunaan istilah “gubernur” bagi pimpinan kampus serta keterlibatan langsung Presiden menunjukkan ambisi menjadikan Universitas Republik Indonesia sebagai institusi strategis untuk menyiapkan calon pemimpin nasional.
Gagasan tersebut layak diapresiasi. Negara sebesar Indonesia memang memerlukan mekanisme yang mampu menemukan, mendidik, menguji, dan mematangkan calon pemimpin. Demokrasi menyediakan ruang untuk memilih pemimpin, tetapi demokrasi tidak otomatis membentuk kualitas kepemimpinan.
Indonesia Sudah Memiliki Sekolah Kepemimpinan
Meski demikian, Indonesia sebenarnya tidak memulai dari titik nol.
Negara telah membangun Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Universitas Pertahanan (Unhan). Ketiga lembaga itu hadir untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus melahirkan pemimpin negara. Pengalaman ketiga lembaga itu menjadi pelajaran penting bagi Universitas Republik Indonesia.
IPDN, misalnya, berhasil mencetak ribuan aparatur pemerintahan yang kini tersebar di berbagai daerah. Namun, keberhasilan mengisi jabatan belum selalu melahirkan pemimpin yang mampu memperbaiki sistem.
Paradoks muncul di titik ini.
Pendidikan kedinasan sering berhasil menanamkan disiplin, loyalitas, dan kepatuhan terhadap prosedur. Sebaliknya, kepemimpinan justru menuntut keberanian mengoreksi prosedur ketika aturan tidak lagi melayani kepentingan masyarakat.
Pemimpin bukan sekadar memahami aturan. Pemimpin yang baik mampu memperbaiki aturan ketika aturan kehilangan relevansinya.
Pengalaman IPDN menghadirkan sedikitnya empat pelajaran penting bagi URI.
Pertama, kultur korps yang terlalu kuat berpotensi melahirkan eksklusivisme. Solidaritas memang penting, tetapi loyalitas kepada kelompok tidak boleh mengalahkan kepentingan publik.
Kedua, pendidikan yang terlalu birokratis berisiko menghasilkan administrator yang patuh, tetapi miskin inovasi. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir kritis, bukan sekadar menjalankan rutinitas.
Ketiga, jalur karier yang terlalu pasti dapat melemahkan semangat kompetisi. Ketika kelulusan langsung membuka akses menuju jabatan strategis, ukuran keberhasilan perlahan bergeser dari kompetensi menjadi status.
Keempat, disiplin tidak selalu melahirkan karakter. Integritas tumbuh karena keberanian mengambil keputusan yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi.
URI Harus Menawarkan Sesuatu yang Berbeda
Pelajaran serupa juga muncul dari Lemhannas dan Universitas Pertahanan.
Lemhannas selama ini mempersiapkan kader pimpinan nasional, tetapi mayoritas pesertanya mengikuti pendidikan ketika karakter dan pola pikir mereka sudah terbentuk. Sementara itu, Universitas Pertahanan berhasil membangun kapasitas strategis di bidang pertahanan, tetapi kampus tersebut memang tidak dirancang sebagai sekolah kepemimpinan lintas sektor.
Karena itu, ruang bagi URI memang masih terbuka.
Namun, ruang tersebut hanya akan bermakna apabila URI benar-benar menawarkan pendekatan baru. Jika URI hanya menggabungkan disiplin ala IPDN, wawasan kebangsaan ala Lemhannas, dan pendidikan strategis ala Unhan, kampus ini hanya menjadi duplikasi kelembagaan dengan nama yang lebih besar.
Di sinilah tantangan sebenarnya dimulai.
URI harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih sulit daripada menyusun kurikulum, yakni bagaimana menemukan manusia terbaik dari seluruh Indonesia.
Jangan Melahirkan Elite Baru
Indonesia tidak kekurangan anak-anak cerdas.
Mereka tumbuh di pesantren, sekolah negeri di pelosok, kampus daerah, organisasi masyarakat, laboratorium teknologi, komunitas adat, hingga diaspora Indonesia di luar negeri. Sayangnya, banyak di antara mereka belum memperoleh akses menuju jalur kepemimpinan nasional.
Apabila akses masuk URI lebih mudah dinikmati anak pejabat, elite politik, keluarga pengusaha, atau jaringan kekuasaan, universitas ini hanya akan melahirkan korps elite baru dengan legitimasi akademik.
Padahal, sejarah berkali-kali membuktikan bahwa banyak pemimpin besar lahir jauh dari pusat kekuasaan.
Karena itu, publik tidak boleh mengukur keberhasilan URI hanya dari jumlah mahasiswa, profesor, atau kemegahan gedungnya.
Ukuran yang jauh lebih penting ialah apakah seorang anak desa yang berbakat memiliki peluang yang sama untuk belajar bersama anak pejabat di ruang kelas yang sama.
Negarawan Lahir dari Pengalaman, Bukan Gelar
Ruang kuliah saja tidak cukup membentuk pemimpin.
Calon pemimpin harus turun langsung menghadapi kenyataan. Mereka perlu memimpin proyek di daerah tertinggal, menyelesaikan persoalan birokrasi, bekerja bersama masyarakat perbatasan, menghadapi bencana, mengelola konflik sosial, dan mengambil keputusan di bawah tekanan politik.
Melalui pengalaman seperti itulah karakter tumbuh, bukan ketika seluruh jawaban telah tersedia di dalam modul pembelajaran.
Hal lain yang tidak kalah penting, URI tidak boleh memberikan jalur istimewa menuju kementerian, BUMN, maupun jabatan strategis negara.
Jabatan publik bukan hadiah karena seseorang lulus dari sebuah universitas. Jabatan publik harus menjadi hasil kompetisi yang sehat, integritas yang teruji, dan rekam jejak yang terbuka.
Jika URI berubah menjadi pintu eksklusif menuju kekuasaan, Indonesia tidak sedang membangun sekolah kepemimpinan. Indonesia justru sedang membangun kasta baru yang merasa paling layak memimpin republik.
Pada akhirnya, tantangan URI bukan sekadar membangun kampus, memilih seragam, atau menyusun mata kuliah. Tantangan sesungguhnya ialah membangun sistem yang mampu menemukan talenta terbaik dari seluruh lapisan masyarakat, menguji mereka secara adil, membentuk integritas mereka, lalu menyerahkan penilaian akhir kepada publik.
Indonesia tidak kekurangan pejabat.
Yang masih langka adalah negarawan.
Perbedaan keduanya tidak pernah ditentukan oleh nama universitas tempat seseorang belajar, melainkan oleh keberanian menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan kekuasaan. @dimas
