Data SPI KPK menunjukkan kemajuan kota metropolitan tidak selalu sejalan dengan integritas pemerintahan. Tingginya IPM dan pertumbuhan ekonomi belum mampu menjamin tata kelola yang bersih dan bebas korupsi.
Tabooo.id – Kota-kota besar terus memamerkan wajah kemajuan. Gedung pencakar langit bermunculan, investasi mengalir, dan kualitas sumber daya manusia meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kemajuan itu belum tentu mencerminkan kualitas pemerintahan. Di balik deretan gedung dan angka pertumbuhan, integritas birokrasi masih menghadapi ujian besar.
Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024 memperlihatkan kenyataan tersebut. Sejumlah kota metropolitan berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Namun, capaian itu tidak selalu berjalan seiring dengan kualitas tata kelola pemerintahan.
Perbandingan empat kota metropolitan Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak otomatis melahirkan birokrasi yang bersih. Hubungan antara pembangunan dan integritas ternyata jauh lebih kompleks dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan.
Kota Maju, Integritas Belum Tentu Mengikut
Bandung dan Semarang menghadirkan paradoks yang sulit diabaikan. Kedua kota berhasil mendorong IPM hingga 83,84 dan 84,39, tertinggi di antara empat kota yang dibandingkan. Angka tersebut menunjukkan masyarakat menikmati akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang relatif baik.
Namun, pemerintah daerah di kedua kota itu belum mampu membangun budaya integritas yang sama kuatnya. Nilai SPI Bandung hanya mencapai 69,56, sedangkan Semarang memperoleh 70,94. Keduanya masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,53.
Temuan itu menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat dapat meningkat tanpa diikuti perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan kata lain, pembangunan fisik dan sosial tidak selalu berjalan beriringan dengan penguatan integritas birokrasi.
Surabaya justru menunjukkan arah yang berbeda. Pemerintah kota mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan integritas birokrasi. Kota Pahlawan mencatat SPI sebesar 72,67, tertinggi di antara empat kota metropolitan tersebut.
Surabaya juga membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen dengan IPM mencapai 84,69. Capaian itu memperlihatkan bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan tata kelola. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, Medan menghadapi tantangan paling berat. Pemerintah kota belum mampu meningkatkan kualitas tata kelola secara konsisten. Kondisi tersebut tercermin dari nilai SPI sebesar 66,46, terendah di antara empat kota metropolitan.
Medan juga mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen dengan IPM 83,23. Angka tersebut menunjukkan pembangunan tetap berlangsung, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih berintegritas.
Korupsi Tidak Langsung Menghentikan Pertumbuhan
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa korupsi tidak selalu langsung menghentikan pembangunan. Sektor swasta masih menanamkan modal, masyarakat tetap berbelanja, dan roda ekonomi terus berputar. Aktivitas ekonomi yang terus bergerak membuat sebuah kota tetap mampu mencatat pertumbuhan positif meski tata kelolanya belum sepenuhnya bersih.
Namun, kondisi itu hanya menggambarkan dampak jangka pendek. Dalam jangka panjang, praktik korupsi perlahan menggerus kualitas pelayanan publik, menurunkan efisiensi anggaran, memperbesar biaya investasi, serta melemahkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.
Korupsi juga mengubah prioritas pembangunan. Pejabat lebih mudah mengarahkan anggaran ke proyek yang memberikan keuntungan politik atau pribadi dibanding program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun meski nilai investasi terus meningkat.
Situasi tersebut menjelaskan mengapa kota dapat terlihat modern, tetapi masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang lambat, pelayanan publik yang rumit, atau proyek pembangunan yang tidak menjawab kebutuhan warga.
Integritas Menentukan Daya Tahan Pembangunan
Ekonom Paolo Mauro telah menjelaskan fenomena ini sejak 1995. Dalam penelitiannya, Mauro menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu langsung menghentikan pertumbuhan ekonomi. Namun, korupsi membuat investasi menjadi lebih mahal, mengurangi produktivitas, dan memperlambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pemerintah mungkin masih mampu membangun jalan, jembatan, atau kawasan bisnis. Akan tetapi, ketika praktik korupsi terus berlangsung, kualitas pembangunan perlahan menurun. Anggaran menjadi tidak efisien, pelayanan publik memburuk, dan kepercayaan investor mulai melemah.
Karena itu, integritas bukan sekadar ukuran moral birokrasi. Integritas menjadi fondasi yang menentukan apakah pembangunan mampu bertahan dalam jangka panjang atau justru kehilangan arah di tengah tingginya angka pertumbuhan.
Data SPI KPK memperlihatkan bahwa kemajuan kota tidak cukup diukur melalui IPM, pertumbuhan ekonomi, atau megahnya infrastruktur. Kota membutuhkan tata kelola yang bersih agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, gedung tinggi, investasi besar, dan pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan kemajuan semu jika pemerintah mengabaikan integritas. Kota memang bisa terlihat semakin modern, tetapi masyarakat tetap harus membayar mahal ketika korupsi menguasai birokrasi. Sebaliknya, pemerintahan yang bersih memberi fondasi kuat agar pembangunan tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga tumbuh adil, berkelanjutan, dan dipercaya publik. @dimas
