Konflik Papua kembali memakan korban. Ketika pendekatan keamanan terus mendominasi, ruang dialog semakin menyempit. Benarkah perdamaian hanya bisa lahir melalui senjata, atau justru melalui keberanian mendengar kemanusiaan?
Tabooo.id – Di Papua, suara tembakan kerap lebih nyaring daripada tawa anak-anak yang ingin bersekolah. Asap konflik berulang kali menutupi langit yang seharusnya menjadi ruang kehidupan, bukan medan perang. Ketika darah kembali tumpah, pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa yang menang, melainkan mengapa begitu banyak nyawa harus menjadi korban.
Tragedi terbaru kembali mengguncang Tanah Papua. Pembakaran pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) dan tewasnya pilot Nicholas Francis Gosselin pada 2 Juli 2026 memperlihatkan bahwa konflik bersenjata belum menemukan jalan keluar. Berbagai laporan juga menunjukkan meningkatnya pendekatan keamanan di sejumlah wilayah rawan konflik, terutama Intan Jaya dan Timika.
Masyarakat sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka menghadapi ancaman kelompok bersenjata sekaligus menjalani kehidupan di tengah pengamanan yang semakin ketat. Situasi tersebut tidak hanya mempersempit ruang gerak masyarakat, tetapi juga mengikis rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
Forum Umat Kristiani Indonesia (Fukri) kembali mendesak semua pihak menghentikan kekerasan melalui pernyataan bersama pada 16 Juli 2026. Organisasi yang beranggotakan berbagai gereja nasional itu menilai konflik kemanusiaan di Papua telah berkembang menjadi krisis berkepanjangan. Karena itu, mereka mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi.
Lebih dari lima dekade setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapan akan perdamaian masih terus berbenturan dengan kenyataan. Konflik terus merenggut korban dari berbagai kelompok. Orang asli Papua, warga pendatang, aparat keamanan, hingga pekerja kemanusiaan sama-sama terjebak dalam lingkaran kekerasan yang belum berhasil diputus.
Ironisnya, konflik justru paling banyak menyakiti mereka yang tidak pernah memilih perang.
Anak-anak kehilangan kesempatan belajar. Guru dan tenaga kesehatan menjalankan tugas dalam bayang-bayang ancaman. Perempuan serta ibu hamil menghadapi risiko yang semakin besar ketika konflik memaksa mereka mengungsi. Pada saat yang sama, masyarakat adat terus kehilangan rasa aman di tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.
Ketika Negara Terlalu Lama Mengandalkan Senjata
Negara memiliki kewajiban menjaga keamanan. Kelompok bersenjata yang menyerang warga sipil maupun fasilitas kemanusiaan juga wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Tidak ada ruang untuk membenarkan kekerasan terhadap siapa pun.
Namun, masyarakat tidak bisa mengukur rasa aman hanya dari banyaknya pasukan atau bertambahnya pos pertahanan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana. Jika pendekatan keamanan terus diperluas, mengapa masyarakat belum juga merasakan keamanan yang sesungguhnya?
Berbagai lembaga masyarakat sipil mencatat peningkatan kehadiran militer non-organik serta pembangunan instalasi pertahanan baru di sejumlah wilayah Papua. Mereka tidak mengajukan kritik untuk menolak upaya negara menjaga keamanan. Sebaliknya, mereka mengajak pemerintah mengevaluasi efektivitas strategi yang selama bertahun-tahun belum mampu memutus rantai konflik.
Pengalaman di berbagai belahan dunia menunjukkan pola yang hampir serupa. Senjata mungkin mampu menghentikan perlawanan untuk sementara. Namun, senjata tidak pernah benar-benar menghapus luka kolektif yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Papua Membutuhkan Keberanian yang Berbeda
Konflik di Papua terlalu kompleks jika hanya dihadapi melalui operasi keamanan. Sejarah, identitas, pembangunan, hak masyarakat adat, akses pendidikan, layanan kesehatan, keadilan, serta kepercayaan yang terus melemah membentuk persoalan yang saling berkaitan.
Karena itu, semua pihak perlu membuka ruang dialog kemanusiaan yang lebih luas.
Membuka dialog bukan berarti menyerah kepada kekerasan. Langkah tersebut juga bukan hadiah bagi kelompok tertentu. Dialog menunjukkan keberanian untuk mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Perdamaian tidak lahir dari siapa yang paling kuat mengangkat senjata, melainkan dari mereka yang berani mendengar luka dan pengalaman pihak lain.
Konstitusi Indonesia mewajibkan negara melindungi seluruh warga negara sekaligus menjamin hak hidup setiap orang. Karena itu, pemerintah harus menjadikan amanat tersebut sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan keamanan di Papua.
Ini Bukan Lagi Soal Menang atau Kalah
Hari ini, Papua bukan sekadar wilayah yang dilanda konflik bersenjata. Papua mencerminkan cara bangsa ini memperlakukan warganya yang paling rentan.
Satu peluru mungkin hanya terdengar selama beberapa detik. Namun, trauma yang ditimbulkannya dapat menghantui penyintas dan keluarga korban selama puluhan tahun.
Tidak ada pihak yang dapat melahirkan perdamaian sejati dengan membungkam lawannya. Perdamaian hanya tumbuh ketika masyarakat hidup tanpa rasa takut, anak-anak kembali belajar tanpa suara tembakan, tenaga kesehatan melayani warga tanpa ancaman, dan masyarakat adat menjaga tanah leluhurnya dengan aman.
Papua tidak membutuhkan lebih banyak kuburan. Semua pihak harus berani duduk bersama, saling mendengar, dan mencari jalan keluar yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Pada akhirnya, bangsa ini meraih kemenangan sejati bukan ketika satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain, melainkan ketika tidak ada lagi keluarga yang harus menguburkan orang yang mereka cintai akibat konflik yang terus berulang. @dimas
