Divide et impera bukan sekadar strategi kolonial, tetapi pola kekuasaan yang masih hidup melalui politik identitas. Mengapa politik pecah belah terus berhasil membelah Indonesia?
Tabooo.id – Setiap kali Indonesia memasuki musim politik, masyarakat kembali terbelah. Perbedaan pilihan politik berubah menjadi permusuhan. Identitas agama, suku, ras, hingga kelompok sosial menjadi alat untuk membangun loyalitas sekaligus menyerang lawan. Ruang publik pun dipenuhi narasi “kami” melawan “mereka”.
Banyak orang menganggap kondisi itu sebagai konsekuensi alami demokrasi. Padahal, pola tersebut telah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak masa kolonial, penguasa memahami bahwa masyarakat yang saling mencurigai jauh lebih mudah dikendalikan daripada masyarakat yang bersatu.
Strategi itu dikenal sebagai divide et impera atau politik pecah belah. Waktu terus berjalan, penguasanya berganti, tetapi logikanya tetap bertahan. Hari ini, strategi yang sama muncul kembali dalam wajah politik identitas.
Kolonialisme Membangun Kekuasaan Lewat Perpecahan
Ketika VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda menguasai Nusantara, mereka menghadapi satu persoalan besar. Jumlah aparat kolonial terlalu sedikit untuk mengendalikan wilayah yang sangat luas dengan ratusan kerajaan dan komunitas.
Belanda tidak memilih menghadapi seluruh rakyat sekaligus. Mereka justru menciptakan konflik di antara kelompok-kelompok yang ada. Mereka mempertemukan kerajaan dengan kerajaan lain, memberi hak istimewa kepada elite lokal, serta membangun hierarki sosial berdasarkan ras, asal-usul, dan status ekonomi.
Melalui strategi itu, rakyat menghabiskan energi untuk menghadapi sesamanya. Sementara itu, pemerintah kolonial memperkuat kekuasaan tanpa harus mengerahkan kekuatan militer secara besar-besaran.
Politik pecah belah akhirnya menjadi senjata yang lebih efektif daripada perang terbuka.
Indonesia Merdeka, Cara Bermain Politik Tidak Banyak Berubah
Kemerdekaan memang mengakhiri penjajahan. Namun, kemerdekaan tidak otomatis menghapus cara berpikir yang diwariskan kolonialisme.
Sebagian elite politik modern justru menggunakan pola serupa dengan kemasan yang lebih demokratis. Mereka tidak lagi memisahkan masyarakat melalui aturan kolonial, tetapi melalui narasi identitas.
Akibatnya, masyarakat lebih sering memperdebatkan siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan.
Politik Identitas Mengalihkan Perhatian Publik
Politik identitas bekerja karena menyentuh sisi paling emosional manusia. Seseorang mungkin mengubah pilihan politiknya, tetapi ia tidak mudah melepaskan identitas yang telah melekat sejak lahir.
Elite politik memahami kondisi tersebut. Karena itu, mereka lebih mudah membangun solidaritas melalui identitas daripada melalui program kerja yang membutuhkan pembuktian.
Mereka menghadirkan ancaman terhadap identitas kelompok, lalu menawarkan diri sebagai pelindungnya. Cara ini menciptakan rasa takut sekaligus loyalitas.
Akibatnya, kritik terhadap kebijakan sering berubah menjadi konflik antarkelompok. Publik tidak lagi membahas kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, atau pemberantasan korupsi. Sebaliknya, mereka justru sibuk mempertahankan identitas masing-masing.
Dalam situasi seperti itu, elite politik memperoleh keuntungan ganda. Mereka mendapatkan dukungan sekaligus mengurangi pengawasan terhadap kebijakan yang mereka jalankan.
Media Sosial Menjadi Mesin Baru Divide et Impera
Pada masa kolonial, pemerintah menyebarkan politik pecah belah melalui birokrasi dan struktur pemerintahan. Kini, media sosial menjalankan fungsi yang hampir serupa dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi.
Algoritma platform digital terus mendorong konten yang memicu kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Konten semacam itu menghasilkan lebih banyak interaksi sehingga platform terus menyebarkannya kepada pengguna lain.
Kondisi tersebut membentuk ruang gema (echo chamber). Pengguna hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri. Mereka kemudian menganggap pandangan berbeda sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari diskusi demokratis.
Polarisasi akhirnya tumbuh tanpa perlu instruksi langsung dari negara. Algoritma, buzzer, disinformasi, dan kepentingan politik saling memperkuat hingga menghasilkan konflik yang terus berulang.
Elite Menang, Demokrasi Justru Melemah
Politik identitas memang mampu memenangkan kontestasi politik dalam jangka pendek. Namun, kemenangan itu sering meninggalkan biaya sosial yang jauh lebih besar.
Hubungan antarwarga menjadi renggang. Kepercayaan terhadap institusi publik menurun. Ruang dialog berubah menjadi arena saling menyerang.
Sementara masyarakat terjebak dalam konflik identitas, persoalan mendasar tetap menumpuk. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, korupsi, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesejahteraan pekerja tidak pernah benar-benar menjadi fokus utama.
Politik pecah belah akhirnya tidak hanya membelah masyarakat, tetapi juga mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang paling menentukan masa depan bangsa.
Pelajaran yang Tidak Pernah Benar-Benar Dipelajari
Sejarah kolonial memberikan satu pelajaran penting. Penguasa tidak selalu membutuhkan kekuatan besar untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka hanya perlu memastikan rakyat terus saling berhadapan.
Ironisnya, pola itu masih terus muncul dalam kehidupan politik Indonesia. Perbedaannya hanya terletak pada alat yang digunakan. Dahulu kolonial memanfaatkan birokrasi dan struktur sosial. Kini elite politik memanfaatkan media sosial, propaganda digital, buzzer, dan narasi identitas.
Selama masyarakat terus memandang kelompok lain sebagai musuh, strategi itu akan selalu berhasil.
Demokrasi Tidak Akan Dewasa Jika Identitas Terus Dijadikan Senjata
Indonesia tidak mungkin menghapus keberagaman. Bangsa ini memang lahir dari perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun, demokrasi tidak pernah meminta masyarakat menghilangkan identitasnya.
Demokrasi justru menuntut setiap warga mengutamakan gagasan di atas identitas, argumentasi di atas kebencian, serta kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.
Divide et impera membuktikan bahwa kekuasaan selalu mencari celah untuk memecah masyarakat. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan sekadar melawan politik identitas, melainkan mengenali pola lama yang terus muncul dengan wajah baru.
Penjajah memang telah meninggalkan Nusantara. Namun, strategi yang mereka wariskan masih hidup dalam cara sebagian elite membangun kekuasaan. Selama masyarakat terus membiarkan identitas menggantikan rasionalitas, politik pecah belah akan selalu menemukan ruang untuk menang. @dimas
