Gelombang PHK yang kembali meningkat memicu memudarnya rasa aman pekerja. Di tengah sulitnya mencari kerja, ketidakpastian pasar tenaga kerja kian membayangi masa depan masyarakat.
Tabooo.id – Di negeri yang terus mempromosikan pertumbuhan ekonomi, bekerja seharusnya menjadi jalan menuju kepastian hidup. Namun, bagi puluhan ribu pekerja Indonesia pada 2026, pekerjaan justru berubah menjadi sesuatu yang rapuh. Hari ini masih menerima gaji, besok bisa menerima surat pemutusan hubungan kerja.
Gelombang PHK yang kembali membesar bukan lagi sekadar statistik ketenagakerjaan. Ia telah berubah menjadi krisis psikologis yang menggerus rasa aman jutaan pekerja. Ketika kehilangan pekerjaan menjadi ancaman yang terasa semakin dekat, masyarakat tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan keyakinan terhadap masa depan.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 43.000 pekerja terdampak PHK hingga Juni 2026. Dari jumlah itu, sekitar 19.530 orang kehilangan pekerjaan hanya dalam bulan Juni, melonjak hampir 23 kali lipat dibandingkan Mei yang mencatat 829 kasus. Lonjakan ekstrem tersebut langsung memantik pertanyaan mengenai kondisi riil pasar kerja Indonesia.
Perdebatan kemudian muncul mengenai validitas data. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai angka pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih bergantung pada laporan Dinas Ketenagakerjaan daerah yang dinilai terlambat, sementara banyak kasus PHK belum tercatat secara administratif.
Namun, berapa pun angka resminya, satu kenyataan sulit dibantah PHK sedang benar-benar terjadi.
Krisis yang Tak Lagi Terasa Jauh
Yang paling mengkhawatirkan bukan sekadar bertambahnya jumlah korban PHK, melainkan berubahnya persepsi masyarakat terhadap dunia kerja.
Survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan 28,4 persen responden mengaku memiliki keluarga, kerabat, atau bahkan dirinya sendiri yang terdampak PHK. Artinya, PHK bukan lagi berita tentang orang lain. Ia mulai hadir di lingkungan sosial masyarakat sehari-hari.
Lebih buruk lagi, kehilangan pekerjaan datang bersamaan dengan semakin sempitnya peluang memperoleh pekerjaan baru. Delapan dari sepuluh responden dalam survei yang sama mengaku sulit mencari pekerjaan di daerah tempat tinggal mereka.
Inilah kombinasi yang paling berbahaya dalam sebuah pasar tenaga kerja orang kehilangan pekerjaan ketika kesempatan bekerja juga ikut menghilang.
Akibatnya, rasa aman yang selama ini menjadi fondasi kehidupan kelas pekerja mulai runtuh perlahan.
Optimisme yang Terus Menyusut
Bank Indonesia menangkap gejala tersebut melalui Survei Konsumen.
Indeks persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja pada Juni 2026 turun menjadi 101,8, nyaris menyentuh batas bawah optimisme di angka 100. Sebulan sebelumnya indeks masih berada di level 105.
Harapan terhadap kondisi enam bulan mendatang pun ikut merosot. Pada Januari 2026, indeks ekspektasi lapangan kerja masih mencapai 135,1. Lima bulan kemudian tinggal 124,4, menjadi level terendah dalam sembilan bulan terakhir.
Penurunan ini menunjukkan persoalan yang lebih dalam dibanding perlambatan ekonomi biasa. Masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa bekerja akan selalu tersedia bagi mereka.
Ketika optimisme memudar, konsumsi ikut melemah. Rumah tangga menunda belanja, investasi pendidikan dikurangi, bahkan keputusan membangun keluarga pun bisa ikut tertunda. Rasa tidak aman di pasar kerja akhirnya merembet menjadi persoalan ekonomi nasional.
Tekanan Datang dari Dua Arah
Gelombang PHK saat ini tidak lahir dari satu penyebab tunggal.
Dalam jangka pendek, perlambatan ekonomi global menjadi faktor utama. Konflik geopolitik yang terus memanas, termasuk ketegangan di Timur Tengah, membuat perdagangan dunia melemah dan permintaan ekspor Indonesia ikut turun.
Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 turun menjadi 23,2 miliar dolar AS, dari 25,3 miliar dolar AS pada April.
Dampaknya langsung terasa di sektor manufaktur.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global kembali turun ke 46,9 pada Juni 2026. Angka di bawah 50 menunjukkan aktivitas industri sedang mengalami kontraksi.
Padahal, manufaktur merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Namun, tantangan sesungguhnya justru berada di depan mata.
Efisiensi Kini Bernama Teknologi
Jika perlambatan ekonomi bersifat siklus, maka otomatisasi merupakan perubahan struktural yang jauh lebih permanen.
Perusahaan kini tidak hanya mengurangi pekerja karena permintaan melemah, tetapi juga karena teknologi memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih sedikit tenaga manusia.
Mesin produksi semakin otomatis.
Kecerdasan buatan mulai menggantikan pekerjaan administratif.
Platform digital melakukan merger demi efisiensi, seperti yang terjadi pada TikTok dan Tokopedia, yang berujung pada pemangkasan ratusan karyawan.
Artinya, ketika ekonomi nanti kembali pulih sekalipun, belum tentu seluruh pekerjaan yang hilang akan kembali tersedia.
Dunia kerja sedang berubah secara fundamental.
Negara Tak Cukup Menjadi Pencatat Statistik
Di tengah perubahan sebesar ini, negara tidak bisa hanya hadir sebagai pencatat jumlah korban PHK setiap bulan.
Pemerintah perlu memastikan sistem perlindungan tenaga kerja mampu menjawab perubahan zaman, mulai dari peningkatan keterampilan pekerja, perluasan jaminan kehilangan pekerjaan, hingga penciptaan lapangan kerja baru yang relevan dengan transformasi industri.
Sebab, persoalan terbesar hari ini bukan semata-mata bertambahnya angka PHK.
Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika jutaan pekerja mulai percaya bahwa bekerja tidak lagi menjamin masa depan.
Dan ketika rasa aman itu hilang, yang melemah bukan hanya pasar tenaga kerja, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan ekonomi itu sendiri. @dimas
