Mandatori B50 dijanjikan membawa kedaulatan energi, tetapi juga memunculkan risiko fiskal, pangan, dan lingkungan. Solusi atau sekadar memindahkan krisis?
Tabooo.id – Ketika Presiden Prabowo Subianto meresmikan implementasi mandatori biodiesel B50 pada 9 Juli 2026, tepuk tangan langsung menggema. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dalam solar. Pemerintah menyebutnya sebagai lompatan besar menuju kedaulatan energi.
Namun pertanyaannya sederhana: apakah Indonesia benar-benar sedang mandiri, atau hanya sedang mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan lain?
Di atas kertas, B50 memang tampak seperti jawaban. Tetapi di balik angka penghematan devisa, ada persoalan yang jauh lebih rumit daripada sekadar mencampur solar dengan minyak sawit.
B50 Lahir Bukan karena Migas Kuat, Justru karena Migas Melemah
Pemerintah lebih sering menonjolkan manfaat B50 daripada membahas narasi di baliknya.
Kebijakan ini bukan semata lahir dari keberhasilan sektor energi nasional. Sebaliknya, B50 muncul ketika sektor hulu migas Indonesia sedang mengalami penurunan yang semakin mengkhawatirkan.
Produksi minyak nasional kini hanya berkisar 576 ribu barel per hari, jauh dari kebutuhan domestik yang telah mencapai sekitar 1,4 hingga 1,7 juta barel setiap hari. Selisih itu membuat Indonesia bergantung pada impor hingga hampir satu juta barel per hari.
Artinya, Indonesia tidak sedang memilih biodiesel karena memiliki banyak pilihan. Indonesia memilihnya karena ruang geraknya semakin sempit.
Di tengah ancaman geopolitik global, terutama potensi gangguan distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz, ketergantungan terhadap impor menjadi risiko ekonomi sekaligus risiko politik.
B50 akhirnya tampil sebagai solusi paling cepat.
Tetapi solusi cepat belum tentu menjadi solusi yang menyelesaikan akar masalah.
Menghemat Devisa, Tapi Mengorbankan Devisa Lain
Pemerintah memperkirakan B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun sepanjang 2026 karena impor solar turun drastis.
Angka itu memang mengesankan.
Namun ada sisi lain yang tidak kalah besar.
Semakin banyak minyak sawit dialihkan menjadi bahan bakar, semakin sedikit pasokan yang tersedia untuk ekspor. Padahal ekspor CPO selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Perkiraan kehilangan ekspor bahkan mencapai sekitar dua juta ton pada paruh kedua 2026, dengan potensi kehilangan devisa sekitar 2,7 miliar dolar AS setiap tahun.
Di sinilah paradoks mulai muncul.
Indonesia berusaha menghemat devisa dari impor energi, tetapi pada saat yang sama kehilangan devisa dari ekspor komoditas.
Pertanyaannya kemudian berubah.
Apakah kita benar-benar sedang menambah kekayaan negara, atau hanya memindahkan sumber kebocoran?
Energi Menang, Pangan Terdesak
Persoalan berikutnya bukan lagi soal energi.
Tetapi soal prioritas.
Untuk pertama kalinya, konsumsi sawit domestik lebih banyak mengalir ke sektor energi dibanding sektor pangan.
Lebih dari separuh konsumsi CPO nasional kini diserap untuk biodiesel, sementara industri pangan memperoleh porsi yang lebih kecil.
Konsekuensinya mudah ditebak.
Semakin besar kebutuhan energi, semakin ketat persaingan terhadap bahan baku minyak goreng.
Pemerintah memang memperketat kewajiban pasokan domestik agar harga minyak goreng tetap terkendali. Namun kebijakan administrasi tidak selalu mampu mengalahkan hukum pasar.
Ketika pasokan semakin terbatas, tekanan harga hampir selalu mengikuti.
Pada akhirnya, masyarakat mungkin tidak lagi membayar mahal di SPBU.
Tetapi mereka bisa membayar lebih mahal ketika berbelanja di pasar.
Mesin Belum Sepenuhnya Siap
B50 juga membawa tantangan teknis yang tidak bisa diabaikan.
Biodiesel memiliki karakteristik berbeda dibanding solar murni.
Nilai kalor lebih rendah membuat konsumsi bahan bakar meningkat. Kekentalannya lebih tinggi sehingga berpotensi mempercepat pembentukan endapan karbon. Sifat higroskopisnya memudahkan penyerapan air yang dapat memicu korosi dan pertumbuhan mikroba di sistem bahan bakar.
Di atas kertas, kenaikan konsumsi mungkin hanya 1 hingga 3 persen.
Namun pada operasional alat berat dan kendaraan tertentu, pemborosan bisa mencapai dua digit.
Artinya, biaya operasional industri juga ikut naik.
Pertanyaannya sederhana.
Kalau biaya logistik meningkat, siapa yang pada akhirnya akan membayar?
Jawabannya hampir selalu sama.
Konsumen.
Papua Kembali Membayar Harga Pembangunan
Bagian paling sunyi dari kebijakan ini justru berada jauh dari ruang konferensi pers.
Di Papua Selatan.
Untuk menjamin pasokan sawit jangka panjang, pemerintah mendorong perluasan perkebunan dalam skala besar.
Sebagian kawasan hutan adat masuk dalam rencana konversi.
Di sinilah pembangunan kembali bertemu dengan pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar dijawab.
Apakah kemajuan nasional harus selalu dimulai dari pengorbanan masyarakat adat?
Bagi masyarakat Marind, Yei, Awyu, maupun Muyu, hutan bukan sekadar aset ekonomi.
Ia adalah ruang hidup, identitas budaya, dan bagian dari sejarah keluarga.
Ketika hutan berubah menjadi kebun monokultur, yang hilang bukan hanya pepohonan.
Yang ikut hilang adalah cara hidup.
Ironisnya, kebijakan yang diklaim menurunkan emisi justru berpotensi membuka kawasan hutan primer dan lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah sangat besar.
Kedaulatan Energi Tidak Bisa Berdiri di Atas Satu Komoditas
B50 adalah kebijakan yang lahir dari keberanian politik.
Tetapi keberanian politik tidak selalu identik dengan ketahanan ekonomi.
Selama Indonesia masih menggantungkan strategi energi pada satu komoditas utama, negara tetap berada dalam posisi rentan.
Hari ini ancamannya datang dari harga minyak dunia.
Besok bisa datang dari harga sawit.
Lusa mungkin datang dari perubahan iklim yang mengganggu produktivitas perkebunan.
Ketergantungan tetaplah ketergantungan, meski objeknya berbeda.
Bukan Sekadar Biodiesel, Tetapi Cara Negara Mengelola Risiko
Perdebatan tentang B50 sebenarnya bukan soal setuju atau menolak biodiesel.
Yang lebih penting adalah bagaimana negara mengelola risiko dari setiap pilihan kebijakan.
Kedaulatan energi memang penting. Namun kedaulatan tidak boleh dibangun dengan menggeser beban ke sektor pangan, memperbesar tekanan fiskal, atau mengorbankan ruang hidup masyarakat adat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya dihitung dari berapa triliun devisa yang berhasil dihemat.
Melainkan dari seberapa besar kebijakan itu mampu menjaga keseimbangan antara energi, pangan, lingkungan, dan keadilan sosial.
Karena ketika sebuah solusi hanya memindahkan krisis dari satu sektor ke sektor lain, mungkin yang sedang kita rayakan bukanlah jalan keluar.
Melainkan sekadar pergantian medan masalah. @dimas
