Legislator tidak cukup menjadi pembuat norma. Hukum membutuhkan arsitek kemanusiaan agar setiap undang-undang benar-benar melindungi rakyat, bukan sekadar melayani kekuasaan.
Tabooo.id – Hukum lahir untuk melindungi manusia. Namun, apa jadinya ketika hukum justru lebih sibuk melayani kepentingan kekuasaan daripada menjaga martabat warganya? Di situlah krisis sesungguhnya dimulai bukan ketika undang-undang gagal ditegakkan, melainkan ketika ia kehilangan nuraninya.
Setiap tahun, DPR bersama pemerintah melahirkan berbagai undang-undang baru. Sebagian dipuji sebagai langkah besar reformasi regulasi. Sebagian lainnya justru memantik gelombang kritik dan penolakan dari masyarakat. Persoalannya bukan terletak pada banyaknya produk hukum yang lahir, melainkan pada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: untuk siapa hukum itu sebenarnya dibentuk?
Dalam negara demokrasi, legislator memegang mandat sebagai pembentuk norma sekaligus penyambung suara rakyat. Mereka tidak sekadar menyusun pasal demi pasal, tetapi juga menerjemahkan kegelisahan masyarakat ke dalam bahasa hukum. Sayangnya, semakin sering publik menyaksikan proses legislasi berlangsung terburu-buru, minim partisipasi bermakna, bahkan tertutup dari pengawasan publik, semakin lebar pula jarak antara hukum dan rakyat yang harus hidup di bawahnya.
Ironisnya, hukum yang semestinya menjadi rumah bersama perlahan berubah menjadi bangunan megah yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang.
Ketika Hukum Menjadi Bangunan Tanpa Penghuni
Hukum tidak berbeda dengan sebuah bangunan. Manusia merancangnya, masyarakat menggunakannya, dan negara menjaganya. Karena itu, kualitas hukum tidak hanya ditentukan oleh ketepatan redaksi atau kesempurnaan pasal, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan rasa aman, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Namun, praktik legislasi selama ini lebih sering mengejar kesempurnaan struktur daripada memahami kenyataan hidup masyarakat.
Legislator terus menambah pasal dan mempertebal undang-undang. Para penyusun regulasi semakin menggunakan bahasa hukum yang teknis. Pada saat yang sama, masyarakat justru semakin sering mempertanyakan apakah seluruh aturan itu benar-benar lahir dari kebutuhan mereka atau sekadar menjadi hasil kompromi politik.
Di sinilah para pembentuk hukum mulai menjauhkan hukum dari wajah manusianya.
Mereka menghasilkan teks yang rapi, tetapi kehilangan empati. Mereka membangun sistem yang tampak kokoh, tetapi mengabaikan fungsi hukum sebagai tempat berlindung bagi setiap warga negara.
Legislator: Arsitek Norma Sekaligus Arsitek Kemanusiaan
Idealnya, seorang legislator memikul dua tanggung jawab besar. Pertama, ia bertugas menjadi arsitek norma yang menyusun sistem hukum secara tertib, konsisten, dan mampu menjawab tantangan zaman. Kedua, ia wajib menjadi arsitek kemanusiaan yang memastikan setiap aturan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
Sayangnya, banyak legislator semakin mengabaikan fungsi kedua tersebut.
Politik elektoral mendorong sebagian wakil rakyat lebih sibuk menjaga keseimbangan koalisi daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mereka memang mendatangi daerah pemilihan, menyerap aspirasi, dan berdialog dengan warga. Namun, aspirasi itu tidak selalu menjelma menjadi substansi dalam setiap undang-undang yang mereka sahkan.
Akibatnya, masyarakat menyaksikan paradoks yang terus berulang.
Politisi datang untuk mendengar. Akan tetapi, hukum yang lahir justru tidak mencerminkan suara yang mereka dengarkan.
Belajar Mendengarkan Sebelum Menyusun Hukum
Pemikiran Romo Y.B. Mangunwijaya dalam Wastu Citra menawarkan cara pandang yang relevan untuk membaca krisis legislasi saat ini.
Sebagai seorang arsitek, Mangunwijaya percaya bahwa bangunan bukan sekadar kumpulan beton, dinding, dan atap. Sebuah bangunan merupakan ungkapan batin yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap manusia yang akan menempatinya.
Prinsip itu semestinya juga berlaku dalam dunia hukum.
Undang-undang bukan sekadar kumpulan pasal. Ia merupakan bangunan sosial yang harus menyatu dengan kebudayaan, kondisi ekonomi, nilai moral, dan pengalaman hidup masyarakat.
Sebelum membangun sebuah rumah, arsitek mempelajari arah matahari, aliran angin, karakter tanah, hingga kebiasaan penghuninya. Sebelum menyusun sebuah undang-undang, legislator semestinya melakukan hal yang sama. Mereka harus memahami kenyataan hidup masyarakat sebelum menuangkannya ke dalam norma hukum.
Tanpa proses itu, hukum hanya akan menjadi bangunan asing yang berdiri megah tetapi terasa jauh dari kehidupan rakyat.
Ketika Partisipasi Berubah Menjadi Formalitas
Demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara lima tahunan. Demokrasi juga hidup melalui proses penyusunan kebijakan yang terbuka dan melibatkan masyarakat secara bermakna.
Namun, berbagai polemik legislasi beberapa tahun terakhir menunjukkan kenyataan yang berbeda.
Pemerintah dan DPR memang menyelenggarakan diskusi publik. Mereka menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Tim penyusun juga memublikasikan naskah akademik. Akan tetapi, produk akhir sering kali mengabaikan substansi yang sejak awal diperdebatkan publik.
Situasi tersebut melahirkan persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar perbedaan pendapat.
Masyarakat perlahan kehilangan rasa memiliki terhadap hukum.
Padahal, hukum yang gagal memperoleh kepercayaan publik akan kehilangan legitimasi sosial, sebaik apa pun redaksi dan sistematikanya.
Hukum Tidak Cukup Memiliki Tubuh, Ia Juga Membutuhkan Jiwa
Bangunan yang hanya mengejar kemegahan visual tanpa memikirkan penghuninya akan berubah menjadi monumen kosong.
Hal yang sama berlaku bagi hukum.
Ketika para pembentuk hukum hanya mengejar kepastian formal, efisiensi administratif, atau kepentingan politik, mereka perlahan menghilangkan roh dari setiap aturan yang mereka susun.
Roh hukum hadir ketika negara melindungi kelompok rentan.
Masyarakat merasakan roh itu saat akses terhadap keadilan terbuka tanpa memandang status sosial.
Kepercayaan publik tumbuh ketika hukum berdiri di atas seluruh kepentingan politik maupun ekonomi.
Jika negara gagal mewujudkan semua itu, hukum hanya menyisakan tubuh tanpa jiwa.
Demokrasi Membutuhkan Legislator yang Mau Mendengar
Menjadi legislator berarti menerima amanah untuk mewakili suara yang tidak selalu terdengar.
Mereka harus membawa suara petani yang kehilangan tanah, buruh yang bekerja tanpa kepastian, masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup, hingga warga biasa yang selama ini hanya hadir sebagai angka statistik.
Warga tidak membutuhkan undang-undang yang sekadar selesai disahkan.
Mereka menunggu aturan yang benar-benar melindungi kehidupan sehari-hari. Hukum hanya akan bermakna apabila mampu menghadirkan keadilan bagi mereka yang paling lemah, bukan hanya memberikan kepastian bagi mereka yang paling kuat.
Karena itu, legislator tidak cukup hadir saat kampanye atau masa reses. Mereka harus menghadirkan suara rakyat dalam setiap keputusan yang menentukan arah kehidupan bangsa.
Keberanian terbesar seorang legislator bukan terletak pada kemampuannya memenangkan voting di ruang sidang. Keberanian itu justru tampak ketika ia memilih memperjuangkan kepentingan rakyat meski harus berhadapan dengan kepentingan politik yang lebih besar.
Hukum Harus Kembali Menjadi Rumah Bersama
Peradaban terus bergerak semakin cepat. Tantangan hukum juga semakin kompleks. Teknologi berkembang, ekonomi berubah, dan politik terus mengalami pergeseran.
Namun, satu prinsip tidak pernah berubah.
Manusia menciptakan hukum untuk melindungi kehidupan bersama, bukan sebaliknya.
Karena itu, Indonesia tidak hanya membutuhkan legislator yang piawai menyusun norma. Negeri ini membutuhkan lebih banyak arsitek kemanusiaan, yakni para wakil rakyat yang memahami bahwa setiap pasal akan menentukan nasib jutaan orang.
Pada akhirnya, kualitas sebuah negara hukum tidak diukur dari banyaknya undang-undang yang berhasil disahkan. Kualitas itu justru terlihat dari seberapa besar masyarakat merasa aman, dihormati, dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.
Sebelum bertanya berapa banyak regulasi yang berhasil diproduksi, bangsa ini seharusnya lebih dahulu menjawab satu pertanyaan yang jauh lebih penting.
Masihkah hukum di Indonesia dibangun untuk manusia, atau justru manusia yang dipaksa menyesuaikan diri dengan hukum yang kehilangan nuraninya? @dimas
