Pancasila terus dipuji sebagai dasar negara. Namun ketika kritik dibungkam dan ketidakadilan dibiarkan, apakah Pancasila masih hidup dalam praktik?
Tabooo.id – Setiap tahun, bangsa ini memperingati Pancasila dengan upacara, pidato, dan berbagai seremoni resmi. Para pejabat menyebutnya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Namun di tengah penghormatan yang terus berulang, muncul pertanyaan yang jarang mendapat tempat dalam ruang publik: mengapa ketidakadilan, kemiskinan, dan ketimpangan masih menjadi wajah yang akrab dalam kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan itu penting karena Pancasila tidak lahir untuk sekadar dipajang dalam buku pelajaran atau dibacakan dalam upacara. Para pendiri bangsa merumuskannya sebagai kompas untuk mengarahkan kehidupan bernegara. Namun hari ini, banyak orang lebih mengenal Pancasila sebagai simbol daripada sebagai alat untuk menilai praktik kekuasaan.
Kondisi tersebut menciptakan jarak antara nilai yang tertulis dan kenyataan yang dialami masyarakat. Di satu sisi, negara terus mengagungkan Pancasila. Di sisi lain, warga sering kesulitan menemukan hubungan langsung antara nilai-nilai itu dengan persoalan yang mereka hadapi setiap hari.
Dari Ide Politik Menjadi Dokumen Normatif
Selama bertahun-tahun, banyak pihak menempatkan Pancasila sebagai norma dasar negara dan landasan filosofis kehidupan berbangsa. Cara pandang ini memang penting. Namun, fokus yang terlalu besar pada aspek hukum membuat dimensi politik Pancasila perlahan memudar. Akibatnya, masyarakat lebih sering membicarakan Pancasila dalam konteks pasal dan peraturan dibanding dalam konteks keadilan sosial atau tanggung jawab negara kepada rakyat.
Padahal, Pancasila lahir dari proses politik yang penuh perdebatan. Para pendiri bangsa tidak menghasilkan rumusan itu melalui ruang hening yang steril dari perbedaan pendapat. Mereka bernegosiasi, beradu gagasan, dan mencari titik temu untuk membangun Indonesia.
Ironisnya, banyak orang kini melarang perdebatan tentang Pancasila. Mereka memperlakukannya sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh disentuh kritik. Akibatnya, ruang diskusi publik semakin menyempit. Banyak pihak juga langsung menafsirkan kritik terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai penolakan terhadap Pancasila itu sendiri. Cara pandang ini membuat publik kehilangan kesempatan untuk menguji apakah negara benar-benar menjalankan prinsip-prinsip yang selama ini mereka klaim sebagai fondasi bangsa.
Mengapa Pancasila Perlu Kembali ke Ruang Publik?
Ketika harga kebutuhan pokok naik, masyarakat biasanya membicarakan kemampuan individu untuk bertahan hidup. Saat ketimpangan ekonomi melebar, banyak orang menyalahkan kurangnya kerja keras. Ketika lingkungan rusak, perhatian sering tertuju pada perilaku warga semata.
Cara pandang semacam itu mengubah persoalan publik menjadi masalah pribadi. Padahal banyak persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan, distribusi sumber daya, dan keputusan politik. Dalam konteks inilah Pancasila seharusnya hadir sebagai alat ukur untuk menilai apakah negara telah menjalankan amanat keadilan sosial atau justru menjauhinya.
Sejumlah pemikir menyebut proses itu sebagai politisasi Pancasila. Istilah tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman karena masyarakat terbiasa mengaitkan kata “politisasi” dengan manipulasi atau kepentingan sempit.
Padahal maknanya berbeda.
Politisasi Pancasila berarti membawa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ke dalam perdebatan publik. Masyarakat dapat menggunakan Pancasila untuk menilai kebijakan ekonomi, mengkritik ketimpangan, mempertanyakan kerusakan lingkungan, atau menuntut perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan cara itu, Pancasila kembali hidup sebagai ide politik yang bekerja di tengah masyarakat, bukan sekadar slogan yang menghiasi pidato resmi.
Ketika Negara Menjadi Penafsir Tunggal
Persoalan lain muncul ketika negara menempatkan diri sebagai pemilik tunggal otoritas penafsiran Pancasila. Dalam situasi seperti itu, pemerintah menentukan makna yang dianggap benar, sementara masyarakat hanya menerima hasilnya. Hubungan yang tidak seimbang tersebut membuat ruang dialog semakin sempit.
Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukan hal baru. Pada masa lalu, negara pernah menjadikan Pancasila sebagai alat indoktrinasi yang harus diterima tanpa banyak pertanyaan. Warga tidak memiliki ruang yang cukup untuk menawarkan perspektif berbeda.
Situasi serupa berpotensi muncul kembali ketika kritik terhadap kebijakan mudah dicap sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Padahal demokrasi membutuhkan warga yang aktif menafsirkan, mempertanyakan, dan mengawasi cara negara menjalankan mandatnya.
Tanpa partisipasi warga, Pancasila berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Dengan partisipasi warga, Pancasila dapat berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan.
Polarisasi yang Mengaburkan Persoalan Utama
Perdebatan mengenai Pancasila juga sering terjebak dalam pembelahan yang dangkal. Ruang publik sibuk memperdebatkan siapa yang paling nasionalis, siapa yang paling toleran, atau siapa yang paling Pancasilais.
Perdebatan seperti itu menghasilkan label, tetapi jarang menghasilkan solusi.
Masyarakat akhirnya menghabiskan energi untuk membedakan kelompok “baik” dan kelompok “buruk”. Sementara itu, isu yang lebih mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, korupsi, dan kerusakan lingkungan justru kehilangan perhatian. Persoalan politik utama bergeser menjadi persoalan identitas.
Akibatnya, publik lebih mudah mengenali musuh imajiner daripada memahami akar masalah yang sebenarnya.
Pancasila Tidak Membutuhkan Seremoni Tambahan
Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai itu tidak lahir untuk menghiasi dinding kantor pemerintahan. Nilai tersebut hadir untuk menjawab persoalan nyata yang muncul dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, ukuran keberhasilan Pancasila tidak terletak pada seberapa sering orang mengucapkannya. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh nilai-nilai tersebut memengaruhi kebijakan publik dan kehidupan warga.
Bangsa ini tidak kekurangan pidato tentang Pancasila.
Bangsa ini juga tidak kekurangan upacara untuk menghormatinya.
Yang masih kurang adalah keberanian menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan, menagih tanggung jawab negara, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pancasila tidak memerlukan lebih banyak pujian. Pancasila memerlukan lebih banyak tindakan.
Sebab ketika dasar negara hanya hidup dalam seremoni, sementara ketimpangan terus tumbuh dan keadilan terasa semakin jauh, yang tersisa hanyalah paradoks bangsa yang rajin memuliakan Pancasila, tetapi sering lupa memperjuangkan maknanya.
Ini bukan sekadar perdebatan tentang ideologi. Ini adalah pertanyaan tentang keberanian sebuah bangsa untuk memakai nilai-nilainya sendiri sebagai alat mengoreksi kekuasaan. @dimas
