Monarki absolut adalah bentuk kekuasaan ketika negara bergerak mengikuti kehendak penguasa, bukan kehendak rakyat. Dalam sistem ini, hukum sering tidak berdiri di atas raja, karena titah penguasa dapat berubah menjadi sumber hukum itu sendiri. Akibatnya, ruang koreksi menyempit, sementara nasib jutaan orang bisa bergantung pada keputusan satu orang yang berada di puncak takhta.
Dalam sistem ini, raja bukan sekadar simbol negara. Raja adalah negara itu sendiri.
Pemahaman monarki modern menunjukkan bahwa monarki absolut menempatkan kepala negara sebagai pemegang kendali penuh atas pemerintahan, tidak bertanggung jawab kepada legislatif, dan tidak ada pembatasan secara efektif oleh konstitusi. Bahkan titah penguasa dapat berfungsi sebagai hukum negara.
Banyak orang membayangkan monarki absolut sebagai cerita masa lalu.
Padahal yang penting bukan cuma bentuk institusinya. Yang perlu kita pahami adalah pola pikir di baliknya.
Monarki absolut lahir dari keyakinan bahwa satu orang lebih mampu menentukan arah negara daripada jutaan warga yang hidup di dalamnya.
Di situlah awal dari persoalannya. Karena semakin sedikit orang yang memegang kuasa, semakin sedikit pula orang yang mampu mengoreksi kesalahan.
Ketika Negara Menjadi Perpanjangan Kehendak Raja
Dalam negara modern, kita terbiasa membayangkan negara sebagai kumpulan lembaga.
Dalam negara modern, kekuasaan biasanya tersebar lewat pemerintahan, parlemen, pengadilan, birokrasi, dan aturan yang saling mengawasi.
Sedangkan, Monarki absolut bekerja dengan logika berbeda. Seluruh struktur itu pada akhirnya mengarah ke satu pusat kekuasaan.
Raja tidak sekadar memimpin negara. Tapi menjadi sumber utama keputusan politik.
Dalam teori hukum tata negara modern, monarki absolut menempatkan kehendak negara pada satu figur penguasa. Konsep ini sejalan dengan pembacaan Georg Jellinek yang melihat monarki sebagai sistem ketika kehendak negara dipersonifikasikan dalam diri raja.
Artinya, keputusan negara tidak lahir dari proses kolektif yang panjang. Keputusan lahir dari pusat kuasa yang sangat sempit. Saat penguasa mengubah arah, negara ikut bergeser. Kemarahan raja bisa membuat aparat bergerak. Ketakutannya pun dapat menyusutkan kebebasan publik.
Raja Tidak Hanya Memegang Kekuasaan
Dalam banyak monarki absolut klasik, raja tidak hanya memegang kekuasaan administratif, tapi juga memegang legitimasi moral. Bahkan dalam sejumlah tradisi, ada anggapan bahwa penguasa memperoleh mandat langsung dari Tuhan.
Konsep semacam ini membuat posisi raja jauh lebih kuat daripada sekadar pejabat negara. Publik tidak hanya melihat penguasa. Mereka melihat simbol ketertiban, penjaga tradisi, dan figur yang mereka anggap menghubungkan negara dengan sejarah panjang bangsanya.
Karena itu, kritik terhadap raja sering terasa berbeda daripada kritik terhadap pejabat biasa. Orang bisa menganggapnya sebagai ancaman terhadap tatanan. Bahkan sebagai bentuk ketidaksetiaan.
Di titik inilah simbol dan kekuasaan saling memperkuat.
Ketika Negara Kehilangan Jarak dari Penguasa
Negara yang sehat membutuhkan jarak dari siapa pun yang sedang berkuasa. Jarak itulah yang membuat hukum bisa bekerja, institusi tetap berdiri meski pemimpinnya berganti.
Monarki absolut mengikis jarak tersebut. Negara dan penguasa menjadi terlalu dekat. Akibatnya, kepentingan pribadi bisa menyamar sebagai kepentingan nasional. Ambisi penguasa dapat berubah menjadi proyek negara. Ketakutan penguasa bisa berubah menjadi kebijakan keamanan. Pun keinginan mempertahankan takhta dapat berubah menjadi alasan untuk membatasi kebebasan.
Di sini, batas antara negara dan penguasa menjadi kabur. Ketika batas itu hilang, rakyat sulit mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar dibuat untuk kepentingan publik atau hanya untuk melindungi pusat kuasa.
Hukum Tidak Mengawasi Takhta
Salah satu ciri terpenting monarki absolut adalah posisi hukum yang lemah di hadapan penguasa.
Dalam demokrasi modern, hukum idealnya berdiri di atas semua orang. Presiden harus tunduk pada hukum. Menteri harus tunduk pada hukum. Aparat negara harus tunduk pada hukum.
Monarki absolut bergerak ke arah sebaliknya. Di dalam monarki mutlak, konstitusi tidak menjadi pembatas efektif bagi penguasa dan titah raja dapat berlaku sebagai undang-undang.
Artinya, hukum tidak selalu mengendalikan kekuasaan. Seringkali justru kekuasaan yang mengendalikan hukum.
Saat Titah Menjadi Undang-Undang
Di dalam sistem absolut, titah penguasa tidak sekadar menjadi perintah. Ia bisa berubah menjadi sumber hukum.
Keputusan yang keluar dari istana memperoleh kekuatan politik yang sangat besar.
Aparat melaksanakan.
Birokrasi menjalankan.
Rakyat menanggung akibatnya.
Masalahnya bukan semata-mata karena semua keputusan pasti buruk, tapi minimnya mekanisme koreksi.
Jika keputusan itu salah, siapa yang berani membatalkannya? Saat kebijakan merugikan rakyat, lembaga mana yang mampu menghentikannya? Dan ketika penguasa bertindak sewenang-wenang, siapa yang benar-benar punya kekuatan untuk mengoreksi?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat absolutisme selalu menjadi perdebatan besar dalam sejarah politik.
Legal Tidak Selalu Berarti Adil
Monarki absolut menunjukkan satu pelajaran penting, bahwa sesuatu bisa legal tanpa menjadi adil.
Ketika hukum terlalu dekat dengan penguasa, aturan dapat kehilangan fungsi moralnya.
Apa yang tertulis dalam dokumen resmi belum tentu melindungi warga.
Apa yang sah secara administratif belum tentu benar secara etis.
Inilah alasan kenapa banyak pemikir politik modern menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan.
Hukum harus memiliki kemampuan mengoreksi penguasa. Bukan sekadar melayani kehendaknya.
Ketertiban Bisa Menjadi Alasan yang Menyesatkan
Pendukung kekuasaan absolut sering berbicara tentang stabilitas. Mereka mengatakan negara membutuhkan ketertiban.
Menurut mereka, negara membutuhkan pemimpin kuat, dan memerlukan keputusan cepat.
Argumen semacam itu memang terdengar masuk akal.
Namun sejarah menunjukkan bahwa ketertiban tidak selalu identik dengan kebebasan.
Negara bisa terlihat tenang karena rakyat takut bicara. Masyarakat tampak stabil ketika kritik berhasil dibungkam. Pemerintahan pun sering terlihat kuat bukan karena sehat, melainkan karena tidak ada yang berani menentangnya.
Karena itu, ketertiban perlu dibaca dengan hati-hati. Kita harus bertanya apakah ketertiban lahir dari kepercayaan atau dari ketakutan.
Rakyat Hadir, Tapi Tidak Menentukan
Tidak ada monarki yang bisa hidup tanpa rakyat.
Rakyat membayar pajak, menggerakkan ekonomi, menjadi tentara, dan membangun negara dari bawah.
Namun monarki absolut memosisikan rakyat secara berbeda dibanding demokrasi modern.
Dalam demokrasi, warga idealnya menjadi sumber legitimasi. Sedangkan, dalam monarki absolut, rakyat lebih sering menjadi objek pemerintahan.
Mereka hidup di bawah keputusan negara, tetapi tidak selalu ikut membentuk keputusan itu.
Dari Rakyat Menjadi Subjek
Perbedaan paling mendasar terletak pada posisi politik masyarakat.
Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih, mengkritik, mengganti pemimpin, dan menolak kebijakan yang merugikan.
Monarki absolut memandang hubungan itu secara berbeda.
Penguasa mengharapkan loyalitas. Negara menuntut kepatuhan.
Sementara rakyat hanya bisa berharap penguasa menggunakan kekuasaannya secara bijak.
Harapan tentu penting. Namun harapan bukan mekanisme akuntabilitas.
Negara tidak boleh berdiri hanya karena rakyat berharap pemimpinnya baik.
Ketaatan Bisa Menggantikan Partisipasi
Monarki absolut tidak selalu mengandalkan kekerasan. Sering kali ia bekerja melalui budaya.
Masyarakat diajari menghormati penguasa. Tradisi menempatkan takhta sebagai pusat kewibawaan. Bahasa politik membingkai loyalitas sebagai kebajikan. Lama-kelamaan, banyak orang berhenti bertanya.
Bukan karena tidak punya pikiran. Mereka berhenti karena menganggap bertanya sebagai tindakan yang tidak pantas.
Di sinilah absolutisme bekerja paling halus. Ia membuat kepatuhan terlihat alami. Padahal setiap kekuasaan tetap membutuhkan pertanyaan.
Rakyat Bisa Hadir dalam Simbol, Tapi Tidak dalam Keputusan
Monarki absolut sering menampilkan rakyat dalam berbagai simbol kebangsaan. Parade, upacara, seremoni kesetiaan, dan bahasa persatuan bangsa sering dipakai untuk membuat kuasa tampak dekat dengan rakyat.
Namun kehadiran simbolik tidak selalu berarti partisipasi politik.
Rakyat bisa hadir dalam perayaan. Tetapi mereka tidak hadir dalam pengambilan keputusan.
Mereka bisa diminta mencintai negara. Namun tidak memiliki ruang untuk menentukan arah negara.
Perbedaan itulah yang sering luput dari perhatian.
Yang Paling Berbahaya dari Kekuasaan Tanpa Koreksi
Masalah terbesar monarki absolut bukan sekadar besarnya kekuasaan raja. Namun, pada lemahnya koreksi terhadap kekuasaan tersebut.
Semua manusia bisa salah, bisa tergoda, menyalahgunakan kewenangan.
Karena itu, sistem politik yang sehat tidak dibangun di atas asumsi bahwa pemimpinnya selalu bijak.
Sistem politik yang sehat dibangun di atas kemampuan untuk mengoreksi kesalahan.
Raja Bijak Tidak Cukup
Pendukung monarki absolut sering memakai satu argumen sederhana.
Kalau rajanya baik, rakyat akan hidup sejahtera. Masalahnya, negara tidak bisa bergantung pada keberuntungan.
Pewaris takhta bisa lemah. Lingkaran istana bisa dipenuhi penasihat manipulatif.
Kekuasaan yang terlalu lama tidak mendapat koreksi dapat membuat penguasa merasa selalu benar. Karena itu, kualitas pribadi pemimpin tidak pernah cukup.
Sebuah sistem juga harus mampu mengendalikan pemimpinnya.
“Monarki Absolut bukan membuat raja terlalu kuat. Tapi membuat rakyat terlalu lemah untuk berkata tidak.”
Wartonagoro
Kekuasaan Tanpa Koreksi Selalu Mencari Korban
Kekuasaan yang tidak diawasi jarang langsung berubah menjadi tirani.
Biasanya ia tumbuh perlahan. Satu kritik dibungkam. Satu privilese diberikan. Satu aturan dibuat untuk melindungi pusat kuasa. Lalu semuanya terlihat normal.
Sampai akhirnya masyarakat lupa bahwa negara seharusnya melayani warga, bukan sebaliknya.
Di titik itu, kekuasaan mulai kehilangan batas moralnya.
Monarki Absolut Bukan Sekadar Cerita Masa Lalu
Membahas monarki absolut bukan berarti membahas kerajaan kuno semata.
Kita sedang mempelajari pola kekuasaan. Pola itu bisa muncul di mana saja.
Pola absolut muncul saat pemimpin memusatkan seluruh keputusan pada dirinya sendiri. Hukum mulai mengikuti selera penguasa. Kritik berubah menjadi ancaman. Warga pun hanya diberi ruang untuk mendukung, bukan menentukan.
Absolutisme mungkin memakai mahkota di masa lalu. Namun cara berpikirnya bisa hidup dalam bentuk yang jauh lebih modern.
Saat Takhta Terlalu Tinggi, Suara Rakyat Mengecil
Monarki absolut mengajarkan satu pelajaran yang tidak pernah kehilangan relevansinya.
Kekuasaan tanpa pembatas selalu mengandung risiko. Bukan karena semua penguasa jahat. Melainkan karena tidak ada manusia yang layak memegang kuasa tanpa pengawasan.
Saat hukum gagal mengawasi takhta, rakyat tinggal berharap penguasa tetap waras. Kritik yang kehilangan ruang membuat kesalahan tumbuh tanpa koreksi. Lalu ketika satu orang terlalu menentukan arah negara, jutaan warga kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri.
Itulah alasan mengapa sejarah politik modern terus bergerak menuju pembatasan kekuasaan. Karena negara yang sehat tidak bergantung pada kemurahan hati penguasa.
Negara yang sehat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengawasi mereka yang berkuasa. @tabooo
