Permigan pernah menjadi saingan serius Pertamina. Di baliknya tersimpan kisah perebutan minyak, ideologi, dan kekuasaan yang membentuk sejarah Indonesia.
Tabooo.id – Asap tipis pernah mengepul dari ladang-ladang minyak Cepu. Di tengah derit sumur tua dan aroma minyak mentah yang menempel di udara, sebuah pertarungan besar diam-diam berlangsung. Yang bertarung bukan hanya perusahaan energi. Militer, kelompok kiri, dan negara sama-sama berebut pengaruh atas salah satu sumber daya paling strategis di Indonesia.
Hari ini publik mengenal Pertamina sebagai raksasa energi nasional. Namun jauh sebelum perusahaan itu berdiri kokoh, Indonesia pernah memiliki perusahaan minyak negara lain yang lahir dari pusaran konflik politik Permigan.
Nama lengkapnya Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional.
Permigan tidak lahir dari kebutuhan bisnis semata. Perusahaan ini muncul ketika minyak menjadi alat perebutan kekuasaan.
Cepu: Tanah Minyak yang Menjadi Arena Politik
Cepu sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah minyak terpenting di Jawa. Namun kekayaan alam itu berdiri di atas realitas yang berbeda. Banyak warga hidup dalam kemiskinan, sementara ketegangan politik tumbuh di antara para buruh dan kelompok-kelompok yang berebut pengaruh.
Pada akhir 1940-an, sebagian besar buruh minyak Cepu bergabung dengan Serikat Buruh Minyak (SBM). Organisasi ini kemudian membangun hubungan erat dengan kelompok kiri yang sedang berkembang di berbagai daerah.
Ketika SBM mendirikan kantor pusatnya di Yogyakarta pada 1947, orientasi politik organisasi itu semakin terlihat. Banyak anggota SBM mendukung Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin Amir Sjarifuddin.
Akibatnya, Cepu tidak lagi hanya berfungsi sebagai kawasan industri. Daerah ini berubah menjadi medan persaingan politik yang semakin panas.
Ketika Kilang Menjadi Medan Pertempuran
Ketegangan itu mencapai puncaknya saat Peristiwa Madiun pecah pada September 1948.
Sejumlah anggota SBM mendukung gerakan yang dipimpin Musso. Setelah pertempuran meletus, sebagian kelompok pemberontak memasuki dan menduduki kilang minyak Cepu.
Mereka berharap pasukan lain segera datang membantu. Namun pemerintah bergerak lebih cepat.
Pasukan negara berhasil menguasai situasi. Sebelum menyerah, kelompok pemberontak menghancurkan sejumlah peralatan penting di kilang tersebut.
Dalam peristiwa itu, minyak tidak lagi menjadi komoditas ekonomi. Minyak berubah menjadi korban pertama dari perang ideologi.
Kekosongan yang Melahirkan Ambisi Baru
Situasi semakin berubah ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II. Saat itu Belanda tidak menempatkan Cepu sebagai prioritas utama. Banyak fasilitas minyak akhirnya terbengkalai.
Kekosongan itu membuka peluang baru.
Nirwono Judo, tokoh SBM yang dikenal dekat dengan kelompok kiri, membentuk Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI). Ia berusaha menghidupkan kembali aktivitas perminyakan yang nyaris mati.
Nirwono bahkan merancang ekspor minyak mentah ke Singapura. Namun pemerintah pusat menggagalkan rencana tersebut sebelum terealisasi.
Meski gagal, langkah itu menunjukkan satu hal penting: kelompok kiri tidak ingin hanya menjadi penonton dalam sektor energi nasional.
Lahirnya Permigan untuk Menandingi Kekuatan Militer
Tahun 1957 menjadi titik balik.
Pemerintah menetapkan keadaan darurat perang atau SOB. Kebijakan itu memberi militer ruang yang sangat besar dalam berbagai sektor strategis, termasuk energi.
Militer kemudian mengambil alih tambang minyak di Sumatra Utara dan mengelolanya melalui Permina, perusahaan yang kelak berkembang menjadi Pertamina.
Kelompok kiri memandang langkah itu sebagai kemenangan militer dalam perebutan sumber daya nasional.
Mereka lalu mengalihkan perhatian ke Jawa Tengah.
Melalui Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan Chairul Saleh, pemerintah mendirikan Permigan. Nirwono Judo memimpin perusahaan tersebut sebagai presiden direktur.
Permigan memperoleh konsesi di Cepu, Kawengan, Ledok, Nglobo, Semanggi, hingga Wonocolo. Wilayah-wilayah itu menjadi basis operasi perusahaan yang baru lahir tersebut.
Pertarungan yang Lebih Besar dari Sekadar Minyak
Secara formal, Permigan merupakan perusahaan negara.
Namun banyak pengamat saat itu melihat perusahaan tersebut sebagai penyeimbang kekuatan militer yang menguasai Permina. Sebagian kalangan bahkan menganggap Permigan sebagai ruang kompromi politik bagi kelompok kiri yang sedang memperluas pengaruhnya.
Di sinilah pertarungan sesungguhnya dimulai, di satu sisi berdiri Permina yang dekat dengan militer dan di sisi lain hadir Permigan yang mendapat dukungan dari jaringan buruh dan kelompok kiri.
Kedua pihak sama-sama mengelola minyak. Namun yang mereka perebutkan bukan hanya sumur dan kilang.
Mereka berebut pengaruh atas arah negara.
Mengapa Permigan Menghilang dari Sejarah?
Sejarah bergerak lebih cepat daripada ambisi politik.
Perubahan besar pada pertengahan 1960-an mengubah seluruh peta kekuasaan nasional. Pengaruh PKI runtuh. Jaringan politik yang sebelumnya menopang Permigan ikut kehilangan pijakan.
Permigan perlahan menghilang dari panggung sejarah.
Sebaliknya, Pertamina terus tumbuh hingga menjadi perusahaan energi terbesar di Indonesia.
Banyak orang mengenal Pertamina. Namun jauh lebih sedikit yang mengingat bahwa perusahaan itu pernah memiliki pesaing yang cukup kuat di masa lalu.
Ketika Energi Menjadi Alat Kekuasaan
Kisah Permigan menyimpan pelajaran yang masih relevan hingga hari ini.
Energi tidak pernah hanya soal energi.
Di banyak negara, minyak selalu berada di persimpangan antara ekonomi, ideologi, dan kekuasaan. Siapa yang menguasai energi sering kali memiliki pengaruh besar terhadap arah politik.
Karena itu, cerita Permigan bukan sekadar kisah perusahaan yang kalah bersaing.
Ini adalah potret Indonesia pada masa ketika sumur minyak, organisasi buruh, tentara, dan partai politik bertemu dalam satu arena yang sama.
Yang diperebutkan bukan hanya minyak yang mengalir dari perut bumi.
Yang diperebutkan adalah kendali atas masa depan sebuah negara yang masih mencari bentuknya sendiri. atas masa depan sebuah negara yang masih mencari bentuknya sendiri. @dimas
