Karhutla di Kalimantan Tengah tak hanya membakar hutan, tetapi juga memukul ekonomi keluarga, perempuan, dan masa depan anak desa.
Tabooo.id: Reality – Di bawah langit Pulang Pisau yang memerah karena asap, Elin memandangi hutan yang terbakar di belakang sekolahnya. Sementara kelompok Masyarakat Peduli Api berjibaku memadamkan kobaran api, ia justru memikirkan masa depannya yang terasa ikut hangus bersama hutan.
“Kalaupun uang tumbuh dari tanah, pasti sudah terbakar,” katanya kepada Bunga, teman pindahannya dari Bandung.
Dialog itu bukan sekadar adegan fiksi. Nadiyah Suyatna dan Sofyan Ansori menulis kisah tersebut dalam komik Smoldering setelah mereka meneliti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sejak 2023.
Program Fire Play milik LPPSP FISIP Universitas Indonesia melahirkan komik tersebut bersama sejumlah jurnal penelitian dan film dokumenter. Peneliti mempresentasikan hasilnya dalam Dialog Kebijakan bertajuk “Penguatan Tata Kelola Karhutla Inklusif” di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Masalahnya, karhutla di Kalimantan kini bukan cuma soal asap atau pohon yang terbakar. Krisis itu mulai merusak sekolah, ekonomi keluarga, hingga masa depan anak-anak desa.
Perempuan Memikul Beban Ganda
Dosen Sosiologi Fisipol Universitas Palangka Raya, Evi Nurleni, menilai perempuan justru memikul beban paling berat saat karhutla melanda.
Menurut Evi, banyak laki-laki desa pergi merantau karena takut membuka ladang setelah pemerintah melarang pembakaran lahan. Mereka mencari pekerjaan di luar kampung selama satu hingga tiga bulan.
“Banyak kampung di Kalimantan Tengah jadi sepi laki-laki,” ujar Evi.
Situasi itu memaksa perempuan adat mengurus rumah, menjaga anak, mengelola ladang, sekaligus memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Mereka menjalani semuanya sendirian demi biaya dapur dan sekolah anak.
Akibatnya, sebagian anak akhirnya putus sekolah karena ekonomi keluarga terus melemah.
Evi juga mengkritik pendekatan pemerintah yang terlalu menekankan pidana dan aturan sentralistis. Menurutnya, aparat sering memandang peladang sebagai ancaman lingkungan, bukan masyarakat yang sedang bertahan hidup.
“Ladang akhirnya berubah menjadi lokus pidana,” katanya.
Pengetahuan Lokal Mulai Tersingkir
Peneliti Fire Play, Sri Paramita Budhi Utami, menilai tata kelola karhutla di Indonesia masih memakai paradigma maskulin. Pemerintah lebih fokus memadamkan api secara fisik daripada memahami akar sosial di balik kebakaran.
Utami menegaskan masyarakat adat sebenarnya memiliki pengetahuan lokal yang penting untuk mencegah karhutla. Pengalaman perempuan desa, kelompok adat, hingga difabel seharusnya ikut masuk dalam kebijakan.
“Pengetahuan lokal meliputi pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan dan api,” ujar Utami.
Ia juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tanpa bakar secara lebih fleksibel. Menurutnya, pendekatan hukum semata justru membuat masyarakat takut berladang.
Perempuan, kata Utami, menghadapi tekanan berlapis akibat asap karhutla. Mereka menanggung risiko kesehatan reproduksi sekaligus tambahan beban kerja di rumah.
Daerah Kehilangan Dukungan
Di sisi lain, kemampuan daerah menghadapi musim kemarau mulai melemah. Setelah pemerintah membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), banyak infrastruktur penanganan karhutla tidak lagi terawat.
Joni, anggota Masyarakat Peduli Api di Desa Tanjung Taruna, mengaku kelompoknya kini hampir tidak memiliki anggaran patroli.
“Sekarang kami bergerak kalau ada api saja,” katanya.
Padahal sebelumnya BRGM membangun ribuan sekat kanal dan sumur bor di berbagai wilayah Kalimantan untuk membantu mitigasi kebakaran.
Kepala BPBD Pulang Pisau, Herman Wibowo, bahkan mengaku kesulitan melacak titik sumur bor yang pernah dibangun.
Padahal BMKG sudah memperingatkan musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dan lebih kering. Sebanyak 325 zona musim di Indonesia diprediksi mengalami kemarau lebih awal dari biasanya.
Api yang Menyisakan Luka Sosial
Karhutla terus memperlihatkan satu ironi besar. Negara sibuk memadamkan api, tetapi banyak warga desa tetap memikul dampak sosialnya sendirian.
Ini bukan sekadar kebakaran hutan. Ini pola ketika kebijakan lahir jauh dari suara masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan.
Dan ketika asap kembali turun ke desa-desa, perempuan serta anak-anak lagi-lagi menjadi pihak yang pertama menanggung sesaknya. serta anak-anak lagi-lagi menjadi pihak yang pertama menanggung sesaknya. @dimas
