Kampus mulai masuk ke operasional MBG. Pengabdian sosial atau tanda pendidikan tinggi makin dekat dengan kepentingan proyek negara?
Tabooo.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya hadir sebagai janji sederhana: memastikan anak-anak Indonesia bisa makan layak sebelum belajar. Namun beberapa minggu terakhir, perdebatan publik justru bergeser ke arah lain. Bukan lagi soal menu atau distribusi makanan, melainkan soal siapa yang mulai masuk terlalu jauh ke dalam sistem program ini.
Sorotan itu mengarah ke perguruan tinggi.
Sebagian kampus mulai terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di satu sisi, langkah itu terlihat mulia. Kampus memiliki ahli gizi, tenaga riset, laboratorium pangan, dan sumber daya akademik yang kuat. Banyak orang melihat keterlibatan universitas sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.
Tapi masalahnya tidak sesederhana itu.
Publik sebenarnya tidak mempertanyakan kemampuan teknis perguruan tinggi. Publik mempertanyakan posisi moralnya. Ketika kampus turun langsung menjadi operator program negara, jarak antara ilmu dan kekuasaan mulai menipis.
Dan di titik itulah kekhawatiran muncul.
Kampus dan Risiko Kehilangan Jarak Kritis
Perguruan tinggi sejak awal berdiri sebagai ruang independen. Kampus tidak hanya mencetak lulusan. Kampus juga bertugas menjaga nalar publik, mengkritik kebijakan, dan menguji keputusan negara melalui ilmu pengetahuan.
Karena itu, posisi kampus berbeda dengan lembaga teknis biasa.
Ketika universitas ikut masuk ke wilayah operasional MBG, publik mulai melihat potensi konflik kepentingan. Kampus yang seharusnya mengawasi program secara independen justru ikut menjadi bagian dari sistem yang dijalankan.
Pertanyaannya sederhana: apakah institusi yang ikut mengelola proyek masih bisa mengkritik proyek itu secara objektif?
Pertanyaan itu terasa makin relevan setelah muncul kasus keracunan ratusan siswa di Surabaya akibat menu MBG beberapa waktu lalu. Kasus itu menunjukkan bahwa program sebesar ini menyimpan risiko besar. Satu kesalahan distribusi atau pengolahan makanan bisa langsung berdampak pada tubuh anak-anak.
Di situ publik mulai sadar bahwa MBG bukan sekadar program sosial biasa.
Program ini melibatkan rantai logistik besar, pengadaan bahan pangan, distribusi massal, hingga pengawasan keamanan makanan dalam skala nasional. Anggaran yang berputar juga sangat besar.
Karena itu, publik membutuhkan pengawas yang benar-benar independen.
MBG dan Ekosistem Kepentingan Baru
Semakin besar sebuah program negara, semakin besar pula kepentingan yang bergerak di sekitarnya.
MBG membuka ruang ekonomi baru. Ada vendor pangan, distribusi logistik, katering, pengolahan makanan, hingga proyek pengembangan infrastruktur dapur. Semua sektor itu menciptakan perputaran uang dan pengaruh politik yang tidak kecil.
Dan ketika kampus ikut masuk terlalu dalam, posisi moral perguruan tinggi mulai dipertaruhkan.
Masalahnya bukan soal niat baik. Banyak akademisi memang ingin membantu negara menyelesaikan masalah gizi. Tetapi sejarah selalu menunjukkan pola yang sama: institusi yang terlalu dekat dengan kekuasaan perlahan kehilangan keberanian untuk mengkritik kekuasaan.
Awalnya mungkin hanya kerja sama teknis.
Lalu muncul ketergantungan anggaran.
Setelah itu, kritik mulai melemah karena institusi takut kehilangan akses atau posisi strategis.
Proses itu sering berjalan pelan. Bahkan kadang tidak terasa.
Namun dampaknya besar.
Kampus kehilangan fungsi paling pentingnya sebagai penjaga jarak kritis.
Peran Strategis Kampus yang Sebenarnya
Perguruan tinggi sebenarnya tetap bisa terlibat kuat dalam MBG tanpa harus menjadi operator dapur massal.
Justru posisi paling strategis kampus berada di luar wilayah operasional.
Kampus bisa mengembangkan standar keamanan pangan, menciptakan sistem audit independen, membangun teknologi distribusi makanan aman, hingga mengembangkan inovasi menu lokal bergizi.
Peran itu jauh lebih penting dalam jangka panjang.
Indonesia membutuhkan kampus yang menjadi pusat evaluasi berbasis ilmu pengetahuan. Negara membutuhkan akademisi yang berani menyampaikan kritik ketika program mulai menyimpang.
Kalau kampus ikut tenggelam dalam operasional proyek, siapa yang tersisa untuk menjaga objektivitas?
Karena demokrasi sehat tidak hanya membutuhkan program besar. Demokrasi juga membutuhkan institusi yang berani menjaga jarak dari kekuasaan.
Ketika Ilmu Terlalu Dekat dengan Kekuasaan
Indonesia sering punya kebiasaan yang sama setiap kali meluncurkan proyek nasional besar.
Semua institusi yang dianggap kredibel didorong masuk menjadi pelaksana teknis. Kampus diminta mengelola program. Organisasi sipil diminta menjalankan proyek. Akademisi diminta menjadi bagian dari mesin birokrasi.
Akibatnya, ruang independensi perlahan menyusut.
Padahal publik membutuhkan kampus bukan hanya karena kepintarannya. Publik membutuhkan kampus karena keberaniannya menjaga akal sehat di tengah euforia proyek negara.
MBG memang bicara soal gizi anak.
Namun polemik hari ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar apakah perguruan tinggi di Indonesia masih ingin menjadi penjaga ilmu pengetahuan yang independen, atau perlahan berubah menjadi bagian dari mesin kekuasaan?
Karena ketika semua akhirnya masuk ke lingkar proyek negara, publik akan kehilangan satu hal paling penting:
suara independen yang berani berkata bahwa sebuah program bisa saja baik, tetapi tetap harus diawasi dengan kritis.
“Negara mungkin butuh kampus untuk menjalankan program. Tapi masyarakat lebih butuh kampus yang tetap berani mengawasi program.” @dimas
