Dulu IKN dibilang kota hantu dan banyak yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti proyek ambisi yang terlalu cepat diumumkan, tapi terlalu lambat terasa nyata. Kota masa depan, katanya. Namun sampai hari ini, sebagian publik masih bertanya hal sederhana ini pindah beneran atau cuma simulasi nasional yang kepanjangan?.
Tabooo.id – Lucunya, ketika sebagian warga masih debat soal urgensi IKN, bahkan IKN dulu dibilang kota hantu kenyataannya sekarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) justru mulai datang melihat langsung progresnya.
PBB Datang, Narasi Lama Mulai Goyang?
Ada ironi yang sulit diabaikan. Saat sebagian netizen masih menyebut IKN “kota hantu”, perwakilan United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) justru menginjakkan kaki ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada 13/04/2026.
Kunjungan itu dipimpin Security Adviser and Representative of UNDSS to Indonesia and Timor-Leste, Allan Mendoza, yang bertemu langsung dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Bukan sekadar formalitas, Allan terang-terangan mengaku tertarik dengan perkembangan IKN.
“Kami tertarik dengan berbagai perkembangan yang terjadi di Ibu Kota Nusantara. Salah satu latar belakang kunjungan kami adalah untuk menindaklanjuti survei yang dilakukan diplomatic community tahun lalu,” ujar Allan.
Bahkan, ia membuka peluang lebih banyak perwakilan internasional datang langsung ke Nusantara.
“Ternyata Otorita IKN sangat membuka pintu bagi UN untuk hal ini. Harapannya, perwakilan kami yang lainnya dapat berkunjung ke sini juga ke depan,” lanjutnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi secara politik simbolik, pesannya besar dunia mulai melihat.
Kalau Asing Tertarik Bangga. Kalau Lokal Kritik Ribut?
Di sinilah drama sosial-politiknya mulai terasa. Ketika investor asing atau lembaga internasional tertarik, sebagian publik langsung bangga “Berarti proyek ini serius.”
Tapi ketika warga lokal mempertanyakan anggaran, prioritas pembangunan, atau kesiapan pindah ibu kota, debat langsung panas.
Padahal pertanyaannya sebenarnya cukup manusiawi Kalau negara sedang membangun kota masa depan, kenapa rakyat masih sibuk bertahan hidup bulan depan?
Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, pernah mengingatkan bahwa megaproyek seperti IKN selalu membutuhkan legitimasi sosial, bukan cuma legitimasi politik.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik. Pemerintah juga harus membangun kepercayaan publik,” ujarnya dalam berbagai diskusi pembangunan nasional.
Sebab proyek sebesar IKN bukan hanya soal gedung pemerintahan. Ini soal keyakinan bersama bahwa arah negara memang sedang dibangun, bukan sekadar dipamerkan.
Basuki Bicara 2045, Publik Masih Fokus 2026
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan Nusantara memang belum selesai.
Pemerintah membagi proyek ini dalam lima tahap hingga 2045. Saat ini, fokus utama berada di kawasan inti pemerintahan. Setelah itu, pembangunan akan bergerak ke wilayah legislatif dan yudikatif.
“Saya sampaikan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, terdiri dari lima tahap dari tahun 2022 hingga 2045,” kata Basuki.
“Di tahun mendatang, kami akan berfokus pada pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang sudah kita mulai dari sekarang,” lanjutnya.
Masalahnya, publik hidup di kalender yang berbeda. Pemerintah bicara 2045. sedangkan Rakyat sering kali masih sibuk memastikan tanggal jatuh tempo cicilan bulan depan. Ironis? Sedikit. Nyata? Sangat.
Ini Bukan Sekadar Kunjungan Diplomatik. Ini Pertarungan Narasi
Kunjungan UNDSS bukan cuma agenda melihat proyek. Ini juga soal legitimasi.
Selama ini, IKN berdiri di tengah dua kubu besar mereka yang melihatnya sebagai simbol masa depan Indonesia, dan mereka yang melihatnya sebagai megaproyek penuh tanda tanya.
Pengamat tata kota dari Nirwono Joga pernah menyebut pembangunan ibu kota baru memerlukan waktu panjang untuk membangun ekosistem sosial, bukan hanya gedung.
Artinya, tantangan IKN bukan sekadar selesai membangun jalan atau kantor.
Sosiolog Musni Umar berpendapat:
“Kebijakan besar tanpa komunikasi publik yang kuat sering memunculkan resistensi sosial.”
Tantangan terbesarnya adalah membangun rasa percaya. Karena kota tanpa manusia hanyalah arsitektur.
Dan ibu kota tanpa legitimasi publik cuma jadi proyek mahal yang terus diperdebatkan.
Kota Masa Depan atau Masa Tunggu Nasional?
PBB mulai datang. Investor mulai melirik. Gedung mulai berdiri.
Tapi satu pertanyaan publik belum benar-benar selesai Kalau IKN memang masa depan Indonesia, kapan rakyat mulai merasa jadi bagian dari masa depan itu?
Budayawan Sujiwo Tejo dengan tegas mengatakan:
“Bangunan bisa dibuat cepat. Tapi rasa memiliki, itu dibangun lebih lama.”
Sebab kadang, yang paling sulit dibangun bukan kotanya Tapi kepercayaannya. @teguh
