Di balik janji perlindungan pekerja, pemerintah kembali menata ulang sistem kerja alih daya dengan batasan yang lebih tegas. Sementara itu, di lapangan, fleksibilitas kerja dan ketidakpastian nasib buruh tetap berjalan berdampingan tanpa garis yang benar-benar jelas.
Tabooo.id: Nasional – Pemerintah melalui Yassierli menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya pada Kamis (30/4/2026). Kebijakan ini hadir tepat menjelang May Day 2026. Dalam aturan tersebut, pemerintah hanya mengizinkan outsourcing pada enam bidang pekerjaan.
Pertama, layanan kebersihan. Kedua, makanan dan minuman. Ketiga, pengamanan. Keempat, pengemudi dan angkutan pekerja. Kelima, layanan penunjang operasional. Keenam, sektor pertambangan, minyak, gas, dan kelistrikan.
Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, negara mengklaim kebijakan ini memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja.
Namun demikian, kebijakan ini langsung memunculkan perdebatan baru di ruang publik.
Celah Aturan dan Tafsir yang Dipersoalkan
Di satu sisi, pemerintah menegaskan pembatasan ini sebagai langkah perlindungan. Akan tetapi, di sisi lain, Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, melihat adanya celah dalam aturan tersebut.
Ia menyoroti istilah “layanan penunjang operasional” yang menurutnya masih terlalu luas. Akibatnya, kategori itu bisa membuka ruang tafsir baru dalam praktik outsourcing. Jika tidak diperjelas, maka perluasan sektor kerja bisa kembali terjadi secara tidak langsung.
Pengusaha Tekankan Fleksibilitas Kerja
Sementara itu, Apindo menekankan kebutuhan fleksibilitas dalam dunia usaha. Mereka menilai industri membutuhkan ruang adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar.
Selain itu, mereka juga mendorong sistem kerja berbasis proyek dan kebutuhan keahlian khusus. Menurut mereka, pembatasan yang terlalu ketat justru bisa menekan efisiensi dan daya saing perusahaan.
Buruh di Tengah Dua Kepentingan
Di tengah perdebatan tersebut, posisi buruh kembali berada di titik yang sama. Di satu sisi, negara menjanjikan perlindungan yang lebih kuat. Namun di sisi lain, dunia usaha tetap menuntut fleksibilitas yang lebih luas.
Dengan demikian, buruh kembali berada dalam ruang tarik-menarik kepentingan yang belum selesai.
Reformasi atau Seleksi Baru?
Sekilas, aturan ini terlihat seperti reformasi besar dalam sistem ketenagakerjaan. Namun demikian, di lapangan, kebijakan ini juga bisa berfungsi sebagai filter baru dalam dunia kerja.
Akibatnya, aturan ini dapat menentukan siapa yang tetap masuk dalam sistem kerja formal. Sebaliknya, sebagian pekerja berpotensi terdorong ke ruang kerja yang lebih terbatas.
Penutup
Pada akhirnya, perdebatan belum menemukan titik akhir. Di satu sisi, aturan sudah dibuat lebih rapi dan terbatas. Namun di sisi lain, dampaknya terhadap pekerja masih menyisakan tanda tanya besar.
Lalu, saat sistem kerja semakin tertata, apakah hidup pekerja ikut menjadi lebih pasti? Ataukah justru semakin terseleksi oleh aturan yang terlihat semakin rapi di atas kertas? @dimas
