Perubahan teknologi digital tidak hanya menggeser cara produksi, tetapi juga mengubah struktur kelas pekerja secara mendasar. Jika dahulu buruh terkonsentrasi di pabrik atau kantor sehingga solidaritas mudah terbentuk, kini pekerja tersebar dalam berbagai bentuk kerja baru. Sebagian menjadi gig worker, freelancer global, atau pekerja yang bergantung pada platform digital. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan ruang kerja bersama sekaligus kepastian hubungan kerja.
Tabooo.id: Talk – Transformasi ekonomi digital melahirkan wajah baru kelas pekerja yang sering disebut sebagai proletariat digital. Dalam sistem kapitalisme berbasis platform, algoritma dan aplikasi menentukan hampir seluruh aspek kerja. Sistem tersebut mengatur distribusi pekerjaan, menilai kinerja pekerja, dan bahkan memutus akses kerja. Karena itu, gerakan buruh menghadapi tantangan baru bagaimana membangun solidaritas ketika relasi kerja semakin tersembunyi di balik sistem digital.
Dalam kondisi tersebut, gerakan buruh tidak dapat bertumpu pada model lama. Sebaliknya, masa depan organisasi pekerja bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan dinamika teknologi dan ekonomi digital.
Fragmentasi kelas pekerja
Selama lebih dari satu abad, konsep kelas pekerja relatif jelas. Buruh bekerja di pabrik, kantor, atau sektor industri tertentu. Mereka bertemu setiap hari dan menghadapi kondisi kerja yang serupa. Situasi tersebut memudahkan organisasi buruh membangun solidaritas.
Namun, digitalisasi mengubah pola tersebut secara drastis.
Saat ini pekerja tidak lagi terkonsentrasi di satu lokasi kerja. Sebagian bekerja dari rumah, sebagian dari kendaraan pribadi, sementara yang lain bergantung sepenuhnya pada aplikasi digital. Selain itu, status kerja mereka juga semakin beragam. Ada pekerja tetap, tenaga outsourcing, hingga pekerja dalam sektor gig economy.
Fragmentasi ini menciptakan kondisi kerja yang jauh lebih kompleks. Perbedaan tidak hanya muncul dalam tempat kerja, tetapi juga dalam status hukum, sistem upah, dan tingkat perlindungan sosial.
Akibatnya, solidaritas kolektif menjadi lebih sulit terbentuk.
Di sisi lain, hubungan kerja juga semakin tidak stabil. Banyak perusahaan menawarkan kontrak jangka pendek. Bahkan dalam beberapa kasus, pekerja tidak memiliki kontrak formal sama sekali. Platform digital dapat menghentikan akses kerja kapan saja melalui sistem aplikasi.
Karena itu, persaingan antarpekerja semakin ketat. Hanya pekerja dengan keterampilan yang langka dan bernilai tinggi yang mampu mempertahankan posisi. Sementara itu, sebagian besar pekerja harus bertahan dalam sistem kerja fleksibel yang minim perlindungan.
Lahirnya proletariat digital
Perubahan struktur kerja tersebut melahirkan kelas pekerja baru yang dikenal sebagai proletariat digital.
Konsep ini berbeda dari definisi proletariat klasik dalam pemikiran Karl Marx. Dalam teori Marx, proletariat tidak memiliki alat produksi dan bergantung pada pemilik modal.
Sebaliknya, banyak pekerja digital justru memiliki alat kerja sendiri. Pengemudi ojek daring menggunakan sepeda motor dan telepon pintar. Freelancer bekerja dengan komputer pribadi dan koneksi internet.
Namun, kepemilikan tersebut bersifat terbatas.
Platform teknologi tetap menguasai infrastruktur utama seperti aplikasi, data pengguna, dan algoritma sistem kerja. Dengan demikian, perusahaan digital tetap memegang kendali atas proses produksi.
Selain itu, platform juga menentukan hampir seluruh aspek kerja. Sistem mengatur siapa yang menerima pesanan, bagaimana kinerja dinilai, dan kapan akun pekerja dapat dinonaktifkan.
Karena itu, relasi kerja yang dahulu bersifat personal kini berubah menjadi hubungan antara manusia dan algoritma.
Kerja yang tidak terlihat
Di balik narasi kemajuan teknologi, terdapat realitas kerja yang jarang terlihat.
Kecerdasan buatan sering dipresentasikan sebagai teknologi yang mampu menggantikan manusia. Namun kenyataannya lebih kompleks. Banyak sistem AI justru bergantung pada kerja manusia.
Para pekerja ini melakukan berbagai tugas mikro. Mereka memberi label data, memoderasi konten digital, memverifikasi informasi, dan melatih sistem kecerdasan buatan.
Meski demikian, publik jarang menyadari keberadaan mereka.
Fenomena ini dikenal sebagai ghost work. Istilah tersebut menggambarkan kerja manusia yang tersembunyi di balik sistem digital. Para pekerja tetap menjalankan fungsi penting, tetapi sistem tidak menampilkan keberadaan mereka secara terbuka.
Akibatnya, banyak pekerja digital bekerja tanpa identitas yang jelas, tanpa kontrak formal, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.
Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan kelompok pekerja rentan yang sering disebut digital underclass. Mereka hidup dalam ketidakpastian permanen karena algoritma menentukan distribusi pekerjaan dan evaluasi kinerja.
Bahkan satu keputusan sistem dapat langsung menghilangkan akses kerja.
Krisis organisasi buruh
Transformasi tersebut menimbulkan tantangan serius bagi gerakan buruh tradisional.
Pada era industri, serikat pekerja mengorganisasi buruh yang bekerja di ruang fisik yang sama. Interaksi harian memudahkan proses konsolidasi dan solidaritas.
Sebaliknya, pekerja platform kini tersebar di berbagai kota bahkan negara. Selain itu, banyak dari mereka tidak pernah bertemu secara langsung.
Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Bagaimana membangun solidaritas jika pekerja tidak saling mengenal?
Bagaimana memperjuangkan hak pekerja ketika perusahaan menyebut mereka sebagai “mitra”?
Dan bagaimana menghadapi kekuasaan algoritma yang tidak transparan?
Dalam konteks ini, persoalan utama bukan sekadar hilangnya pekerjaan.
Menurut Phil Jones, persoalan yang lebih serius adalah degradasi nilai kerja. Perusahaan tidak selalu menghapus pekerjaan. Sebaliknya, mereka memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang terfragmentasi.
Dengan demikian, sistem dapat mengkomodifikasi kerja secara ekstrem dan menghilangkan dimensi martabat pekerja.
Upaya regulasi global
Meskipun menghadapi tantangan besar, gerakan buruh global mulai merespons perubahan ini.
Berbagai organisasi pekerja mendorong pembentukan standar perlindungan kerja internasional melalui International Labour Organization.
Sejak 2025, negara, pekerja, dan pengusaha membahas isu tersebut dalam forum International Labour Conference di Geneva.
Salah satu perkembangan penting dari proses ini adalah munculnya konsensus baru. Banyak negara mulai mengakui pekerja platform sebagai pekerja, bukan sekadar mitra independen.
Dengan demikian, perusahaan platform dapat diposisikan sebagai pemberi kerja.
Pendekatan ini berdampak pada perusahaan teknologi seperti Gojek, Grab, dan Shopee.
Selain itu, pembahasan internasional kini juga menyoroti transparansi algoritma. Para pekerja menuntut akses terhadap informasi tentang bagaimana platform menentukan distribusi pekerjaan dan evaluasi kinerja.
Walaupun konvensi global belum menetapkan standar upah minimum bagi pekerja platform, forum tersebut menegaskan bahwa pungutan aplikasi harus berada di bawah pengawasan otoritas publik.
Karena itu, negara-negara berkembang termasuk Indonesia kemungkinan akan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan regulasi nasional.
Di sisi lain, perusahaan multinasional seperti Grab, Shopee, Lazada, dan TikTok cenderung menerapkan standar ketenagakerjaan yang seragam di berbagai negara demi menjaga reputasi bisnis global mereka.
Agenda adaptasi gerakan buruh
Menghadapi perubahan ini, gerakan buruh perlu mengubah strategi organisasinya.
Pada era industri, serikat pekerja bertumpu pada basis pabrik. Namun pada era digital, organisasi buruh perlu mengembangkan model baru yang dikenal sebagai digital unionism.
Pendekatan ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengorganisasi pekerja yang tersebar di berbagai lokasi.
Selain itu, penting untuk memahami bahwa teknologi tidak pernah sepenuhnya netral. Dalam banyak kasus, teknologi justru bekerja dalam relasi kekuasaan tertentu.
Algoritma dan platform digital sering menciptakan ilusi otomatisasi. Padahal di balik sistem tersebut terdapat kerja manusia yang tersembunyi.
Karena itu, gerakan buruh memiliki tugas penting untuk menghadirkan kembali para pekerja yang tidak terlihat ke dalam ruang pengakuan publik.
Beberapa agenda adaptasi menjadi sangat penting.
Pertama, organisasi buruh perlu memperkuat digital unionism guna membangun solidaritas lintas lokasi.
Kedua, gerakan buruh harus mendorong tata kelola algoritma yang transparan dan akuntabel.
Ketiga, hukum ketenagakerjaan perlu memperluas definisi pekerja agar mencakup gig workers dan pekerja platform.
Selain itu, sistem perlindungan sosial juga perlu diperluas. Perlindungan tidak boleh hanya bergantung pada hubungan kerja formal. Negara perlu membangun jaminan sosial yang melekat pada individu pekerja.
Di samping itu, program peningkatan keterampilan menjadi semakin penting. Namun tanggung jawab ini tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pekerja. Negara dan perusahaan harus berperan aktif dalam proses reskilling di tengah disrupsi teknologi.
Pada akhirnya, masa depan gerakan buruh tidak terletak pada upaya mempertahankan model lama. Sebaliknya, masa depan itu bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan realitas kapitalisme digital.
Dengan demikian, buruh tidak hanya menjadi objek perubahan teknologi. Mereka dapat menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah transformasi dunia kerja. @dimas
