Saat pemerintah mendorong bank membiayai rumah rakyat, makan gratis, dan koperasi desa, sebagian bank digital justru mengambil rute lain. Mereka tetap mendukung program negara, tetapi hanya jika cocok dengan mesin bisnis mereka. Pertanyaannya sederhana siapa yang tertinggal ketika logika aplikasi memimpin arah kredit?
Negara sedang mencari tenaga pembiayaan. Pemerintah ingin perbankan menopang program strategis seperti 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Otoritas Jasa Keuangan pun menyiapkan aturan baru agar bank lebih aktif mendukung agenda prioritas nasional. Namun bank digital membaca peluang dengan cara berbeda.
PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) menegaskan dukungannya kepada program pemerintah, tetapi fokus hanya pada sektor yang selaras dengan model bisnis digital. Presiden Direktur Superbank, Tigor M. Siahaan, menjelaskan bahwa program koperasi desa belum masuk wilayah mereka karena masih bergerak secara konvensional.
“Banyak sekali program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital, jadi memang bukan ranahnya kami.” Kalimat itu terdengar teknis, tetapi pesannya tajam. Negara mengejar pemerataan. Pasar mengejar efisiensi.
Tabooo.id: Deep – Sejak lama, negara dan pasar memakai kompas berbeda. Dimana negara ingin merata tapi pasar ingin untung.
Negara melihat pedagang kecil, desa tertinggal, petani, dan warga berpenghasilan rendah sebagai kelompok yang perlu dukungan. Pasar menilai biaya operasional, risiko kredit macet, kecepatan ekspansi, dan peluang keuntungan.
Ekonom Karl Polanyi pernah mengingatkan bahwa pasar yang bekerja sendiri sering mengubah manusia menjadi sekadar angka. Situasi itu kini muncul dalam ekonomi digital. Sistem menilai calon peminjam lewat data, bukan lewat cerita hidup.
Saat negara bertanya siapa yang harus dibantu, pasar justru bertanya siapa yang paling layak dibiayai. Dua pertanyaan itu tampak mirip, tetapi hasilnya jauh berbeda.
Kredit Berubah: Dari Jaminan ke Data
Dulu orang datang ke bank membawa sertifikat tanah, slip gaji, atau surat usaha. Kini sistem cukup melihat jejak transaksi.
Merchant yang aktif di Grab, OVO, marketplace, atau aplikasi pembayaran lain jauh lebih mudah mendapat penilaian. Sistem membaca omzet harian, jam transaksi, arus kas, hingga kebiasaan belanja.
Superbank memilih kelompok ini sebagai sasaran utama.
“Kami fokus terhadap program pemerintah untuk memberdayakan underserved, UMKM.”
Tetapi definisi “underserved” versi bank digital tidak mencakup semua UMKM. Mereka lebih memilih UMKM yang datanya rapi dan mudah dibaca mesin.
Di titik ini, wajah kredit berubah total. Bank tidak lagi menunggu penjelasan panjang. Algoritma langsung memberi skor.
Pakar keuangan Brett King, penulis Bank 4.0, pernah mengatakan bahwa masa depan bank bukan gedung yang didatangi nasabah, melainkan layanan yang hadir di setiap aktivitas digital. Masalahnya, tidak semua pelaku usaha hidup di ruang digital.
UMKM di Luar Sistem Bisa Tersingkir
Warung desa masih mencatat utang di buku tulis. Pedagang pasar menerima uang tunai setiap pagi. Tukang jahit rumahan belum memakai QRIS. Penjual gorengan ramai pembeli, tetapi tak punya histori aplikasi.
Mereka bekerja nyata. Mereka menghasilkan uang. Namun sistem digital sulit membaca mereka.
Sosiolog Manuel Castells menyebut era ini sebagai network society masa ketika jaringan menentukan nilai ekonomi. Siapa yang masuk jaringan melaju cepat. Siapa yang berada di luar jaringan tertahan di tempat.
Ironinya muncul di sini. Pelaku usaha yang paling butuh modal justru sering gagal lolos radar teknologi.
Bank Digital Tidak Salah, Negara Harus Bergerak
Bank digital bertindak rasional. Mereka menjaga risiko, mempercepat proses, dan menyalurkan kredit dengan data. Langkah itu wajar dalam bisnis.
Namun negara tidak bisa menyerahkan akses pembiayaan sepenuhnya kepada logika aplikasi.
Jika kredit nasional hanya mengalir ke pelaku usaha yang sudah digital, maka desa tertinggal, ekonomi informal, dan usaha tradisional akan semakin jauh dari modal.
Budayawan Emha Ainun Nadjib pernah mengingatkan bahwa pembangunan sering sibuk mengejar angka, tetapi lupa menjemput manusia. Ucapan itu terasa relevan hari ini.
Ini Bukan Soal Satu Bank, Ini Soal Arah Ekonomi
Peristiwa ini bukan sekadar keputusan Superbank memilih pasar tertentu. Ini potret arah ekonomi Indonesia.
Apakah masa depan kredit hanya milik mereka yang punya dashboard transaksi?
Haruskah rakyat kecil masuk aplikasi dulu agar dianggap layak?
Perlukah desa menjadi digital dulu agar bisa tumbuh?
Jika jawabannya iya, maka ketimpangan baru sedang lahir dengan wajah modern.
Closing
Negara sedang mencari dana. Bank sedang mencari pasar. Rakyat sedang mencari peluang.
Masalahnya, ketika negara dan pasar sibuk menghitung angka, pelaku usaha kecil sering menunggu sendirian di barisan belakang. Dalam ekonomi, yang paling lama menunggu biasanya paling cepat dilupakan. @teguh
