Di tengah gelombang kolonialisme yang menekan buruh Jawa pada awal abad ke-20, perlawanan tidak selalu muncul dalam bentuk senjata. Perlawanan justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, tetapi mampu melumpuhkan sistem dari dalam mogok kerja yang terorganisir dan meluas. Aksi ini mengubah pabrik-pabrik gula menjadi ruang perlawanan yang senyap, namun mengguncang struktur kekuasaan kolonial.
Tabooo.id: Vibes – Dari balik tembok kraton hingga lantai pabrik gula di Jawa, Soerjopranoto atau yang dikenal sebagai “Raja Mogok”, menggeser cara orang memahami perlawanan. Ia meninggalkan kenyamanan status bangsawan dan memilih turun langsung ke ruang buruh yang penuh tekanan. Dari sana, ia membangun kesadaran baru buruh bukan sekadar roda ekonomi, tetapi kekuatan yang mampu menghentikan denyut sistem kolonial.
Pada awal abad ke-20, Jawa tidak hanya berada di bawah tekanan kolonialisme wilayah ini juga mengalami ketegangan sosial yang semakin dalam. Pabrik gula berdiri sebagai mesin produksi yang terus berputar, sementara ribuan buruh mulai menyadari satu hal sederhana tetapi radikal: mereka bisa berhenti bekerja, dan sistem akan ikut berhenti.
Dari situasi itu, muncul Soerjopranoto, seorang bangsawan Pakualaman, anak dari Pangeran Soerjaningrat. Ia seharusnya mengikuti jalur aman birokrasi kolonial, tetapi ia justru memilih keluar dari jalur itu dan membentuk perlawanan baru.
Sejarah kemudian mengenalnya dengan satu julukan yang melekat kuat Raja Mogok.
Dari Kraton ke Jalan Perlawanan
Soerjopranoto lahir pada 1871 di lingkungan bangsawan Pakualaman. Keluarganya menyiapkan jalur hidup yang stabil: pendidikan, jabatan, dan posisi dalam struktur kolonial.
Ia menempuh pendidikan di OSVIA Magelang dan Sekolah Pertanian Buitenzorg (Bogor). Setelah itu, ia bekerja di dinas pertanian kolonial. Secara formal, hidupnya tampak teratur dan aman.
Namun pandangannya berubah ketika ia melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya.
Ketika seorang pejabat dipecat karena kedekatannya dengan Sarekat Islam, ia langsung menentang keputusan itu. Ia berdebat dengan pejabat kolonial dan menyadari satu hal penting: kekuasaan tidak pernah tunduk pada logika moral.
Ia kemudian mengambil langkah tegas. Ia merobek ijazah dan surat jabatannya di depan pejabat Belanda.
“Sejak detik ini aku tidak sudi lagi bekerja untuk pemerintah Belanda!”
Sejak momen itu, ia keluar dari sistem dan mulai melawannya secara langsung.
Mogok sebagai Senjata Politik
Pada 1918 hingga awal 1920-an, Jawa memasuki fase yang dikenal sebagai “zaman mogok”. Buruh pabrik gula menghentikan pekerjaan mereka sebagai respons terhadap upah yang terus ditekan dan kondisi kerja yang tidak adil.
Soerjopranoto tidak hanya menyaksikan situasi itu. Ia membangun organisasi untuk mengarahkannya.
Ia mendirikan Personeel Fabrieks Bond (PFB) dan menyatukan buruh dari berbagai sektor pekerja pabrik, teknisi, juru tulis, hingga buruh perkebunan. Ia menghubungkan mereka dalam satu jaringan perlawanan yang terstruktur.
Dari Yogyakarta, gerakan itu menyebar ke berbagai wilayah Jawa.
Dalam salah satu seruannya, ia menegaskan:
“Raja tidak lagi boleh memerintah semaunya. Rakyat harus bersuara.”
Pernyataan itu tidak hanya menggambarkan kritik, tetapi juga mengubah posisi rakyat dari objek kekuasaan menjadi subjek sejarah.
Buruh, Sistem, dan Titik Balik Kesadaran
Di lapangan, mogok berkembang menjadi strategi kolektif yang terorganisir. Buruh di berbagai pabrik gula mulai menghentikan produksi secara serentak.
Mereka menuntut delapan jam kerja, kenaikan upah, kesetaraan perlakuan antara buruh Eropa dan bumiputra, serta kondisi kerja yang lebih manusiawi.
Jaringan PFB bergerak cepat. Para penggerak menyebar ke berbagai daerah, membentuk cabang baru, dan mengoordinasikan aksi secara langsung di lapangan.
Dalam catatan sejarah Takashi Shiraishi, buruh mulai menyadari posisi mereka secara struktural: tanpa mereka, mesin ekonomi kolonial berhenti bekerja.
Kesadaran itu mengubah mogok dari sekadar aksi ekonomi menjadi alat politik.
Bangsawan yang Mengganggu Sistem
Pers kolonial kemudian menyebut Soerjopranoto sebagai De Stakingskoning Raja Pemogokan.
Ki Hajar Dewantara, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Abdoel Moeis memilih jalur politik, pendidikan, dan organisasi. Namun Soerjopranoto memilih jalur yang lebih langsung menghentikan produksi sebagai bentuk tekanan utama.
Ia berulang kali menghadapi penangkapan dan hukuman penjara di Malang, Semarang, hingga Sukamiskin Bandung. Setiap kali aparat kolonial membungkamnya, jaringan perlawanan justru semakin meluas.
Penjara tidak menghentikan gerakan. Ia justru memperkuat simbolnya.
Akhir Perlawanan Aktif, Awal Warisan Kesadaran
Setelah 1950, Soerjopranoto mulai menarik diri dari aktivitas politik praktis. Ia fokus pada pendidikan dan tulisan hingga akhir hayatnya pada 1959 di Bandung. Ia dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta.
Namun gagasan yang ia bangun tidak ikut berhenti.
Ia meninggalkan satu kesadaran penting: kekuasaan tidak hanya hidup di istana atau gedung pemerintahan. Kekuasaan juga berada di tangan mereka yang bekerja setiap hari di pabrik, ladang, dan ruang-ruang produksi.
Ketika tangan-tangan itu berhenti bergerak, sistem tidak hanya melambat.
Ia berhenti total dan sejarah dipaksa mendengarkan. @dimas
