Taman Nasional Komodo terus menghasilkan uang untuk negara. Wisatawan datang, devisa masuk, PNBP menembus Rp100 miliar. Tapi di balik angka itu, Manggarai Barat justru bertanya satu hal sederhana daerah dapat apa? Di Labuan Bajo, tarik-ulur lama kembali muncul. Siapa yang berhak menentukan nasib kawasan strategis pusat saja, atau daerah yang menanggung dampaknya setiap hari?.
Tabooo.id: Nasional – Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi meminta rencana kajian ulang kuota pengunjung Taman Nasional Komodo tidak diputuskan sepihak. Ia menegaskan kebijakan sebesar itu harus melibatkan semua pihak, terutama pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama anggota dewan dan Wakil Kementerian Kehutanan Rohmat Marzuki di Labuan Bajo, Jumat (24/04/2026) hingga Sabtu (25/04/2026).
“Mesti ada rapat bersama karena kalau hanya Kementerian Kehutanan, tidak akan menyelesaikan persoalan,” kata Endi.
Menurutnya, pengaturan kuota bukan sekadar soal konservasi. Di dalamnya ada urusan transportasi, ekonomi warga, pariwisata, pelabuhan, hingga ekosistem laut. Karena itu, ia meminta keterlibatan lintas kementerian.
“Kementerian Kehutanan menetapkan terkait kuota, tapi ingat pintu masuknya tetap di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Otonomi Daerah yang Sering Berhenti di Pintu Gerbang
Masalahnya bukan hanya jumlah wisatawan. Ini soal pola lama pusat mengambil keputusan, daerah menerima akibat.
Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Agus Pramusinto pernah menegaskan bahwa desentralisasi akan kehilangan makna bila daerah hanya menjadi pelaksana teknis tanpa ruang menentukan kebijakan strategis (Seminar Nasional Tata Kelola Daerah, Yogyakarta, 12/08/2024).
“Otonomi daerah bukan hadiah administratif. Ia adalah hak mengelola kepentingan lokal secara rasional,” ujarnya. Kalimat itu terasa relevan di Komodo hari ini.
Manggarai Barat menghadapi lonjakan wisatawan, tekanan sampah, kemacetan kawasan, kebutuhan air bersih, hingga beban infrastruktur. Namun saat keputusan kuota dibahas, suara daerah justru kerap datang belakangan.
Rp100 Miliar Masuk Negara, Daerah Nol?
Dalam kesempatan yang sama, Endi menyoroti pembagian pendapatan dari kunjungan wisata Komodo. Menurutnya, penerimaan negara bukan pajak dari kawasan itu telah melampaui Rp100 miliar tahun lalu.
Namun daerah, kata dia, belum merasakan pembagian langsung.
“Kita tidak dapat apa-apa, bu. Nol bahkan buntung,” kata Endi.
Kalimat itu tajam karena sederhana. Negara menikmati pemasukan. Daerah menanggung beban pelayanan.
Ekonom pariwisata Universitas Indonesia Dr. Fithra Faisal Hastiadi dalam diskusi ekonomi kawasan, Jakarta (17/11/2025), menyebut destinasi premium hanya sehat jika nilai ekonomi mengalir ke masyarakat sekitar.
“Kalau uang berputar di pusat saja, daerah akan menjadi panggung tanpa pemain utama,” ujarnya.
Usul Destinasi Alternatif
Endi juga meminta Pemkab Manggarai Barat dilibatkan agar bisa menyiapkan titik wisata baru di luar kawasan inti Komodo. Tujuannya agar kunjungan tidak menumpuk di satu lokasi.
“Spot-spot yang belum dikelola karena keterbatasan sarana itu masih sangat banyak dan lebih indah dari yang ada ini,” katanya.
Artinya jelas daerah tidak hanya menuntut jatah. Daerah menawarkan solusi.
DPR Janji Bahas
Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyatakan akan membahas persoalan tersebut dengan pemerintah pusat.
“Karena ini daerah pariwisata yang penting. Turisnya bisa banyak, devisa negaranya lebih banyak masuk. Pemerintah daerah harus kebagian,” ujarnya, Sabtu (25/04/2026).
Komodo Bukan Sekadar Soal Kadal Purba
Isu ini bukan cuma tentang satwa langka atau tiket wisata. Ini cermin hubungan pusat dan daerah di Indonesia.
Saat daerah diminta menjaga alam, merawat warga, dan menyambut wisatawan, logikanya daerah juga harus ikut menentukan arah kebijakan.
Kalau tidak, otonomi tinggal slogan. Dan Komodo hanya jadi etalase mahal yang keuntungannya pergi ke tempat lain. @teguh
