Dunia politik lokal kembali dipaksa menatap satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar nyaman dijawab apakah dana hibah pokir benar-benar menjadi instrumen aspirasi rakyat atau justru sudah lama berubah menjadi jalur sunyi yang mengalirkan kepentingan di balik meja kekuasaan DPRD Magetan?
Tabooo.id: Nasional – Di permukaan, program pokir DPRD selalu hadir sebagai jembatan antara wakil rakyat dan kebutuhan masyarakat. Namun, kasus di Magetan justru membuka lapisan yang berbeda. Di baliknya, anggaran publik bergerak dalam lingkar kekuasaan yang makin sulit diawasi.
Suratno kini resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) DPRD periode 2020–2024.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan status tersebut setelah penyidik mengumpulkan bukti yang dinilai cukup kuat. Selain Suratno, lima orang lain juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang disebut berlangsung sistematis.
Dana Hibah Ratusan Miliar Mengalir Lewat Jalur Pokir
Lebih lanjut, Kepala Kejari Magetan Sabrul Iman menjelaskan bahwa total dana hibah pokir DPRD mencapai Rp335,8 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp242,9 miliar sudah tersalurkan melalui 13 OPD untuk 45 anggota DPRD Kabupaten Magetan.
Namun demikian, angka besar itu justru menimbulkan pertanyaan serius. Mengapa alur dana sebesar ini bisa menyisakan masalah yang berulang?
Menurut Sabrul, penyidik menemukan pola yang konsisten.
“Oknum anggota DPRD mengendalikan seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Enam Tersangka, Pola yang Berulang
Selain itu, kejaksaan menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Dua anggota DPRD berinisial JML dan JMT ikut terseret. Di sisi lain, tiga pendamping dewan berinisial AN, TH, dan ST juga terlibat.
Kemudian, penyidik menduga mereka bekerja dalam pola yang saling terhubung. Dana hibah yang seharusnya kembali ke masyarakat justru bergerak dalam sistem yang tertutup.
Selain itu, penyidik memeriksa 35 saksi. Mereka juga menyita 788 bundel dokumen serta 12 barang bukti elektronik. Dengan rangkaian itu, dugaan pola sistematis semakin kuat.
Air Mata di Tengah Penahanan
Sementara proses hukum berjalan, Suratno tidak mampu menahan emosi. Ia menangis ketika penyidik membawa dirinya menuju mobil tahanan.
Setelah itu, petugas langsung membawanya ke Rutan Kelas II B Magetan. Momen ini menegaskan kontras tajam antara ruang politik dan ruang hukum.
Bukan Sekadar Kasus, Tapi Pola Kekuasaan
Karena itu, kasus ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah dana aspirasi benar-benar kembali ke rakyat, atau justru berubah menjadi jalur distribusi kekuasaan?
Jika pola ini terbukti sistematis, maka masalah tidak berhenti pada individu. Sebaliknya, sistem yang membuka ruang tersebut juga ikut bertanggung jawab.
Human Impact
Di luar gedung DPRD, publik hanya melihat satu hal. Ratusan miliar rupiah yang seharusnya membangun layanan publik justru kini berakhir di ruang penyidikan.
Pada akhirnya, satu pertanyaan tetap menggantung siapa sebenarnya yang mengendalikan aliran uang rakyat ini? @dimas
