Politik lokal kembali dipaksa menatap satu kenyataan yang tak lagi bisa disamarkan apakah kekuasaan yang dipilih rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru perlahan berubah menjadi ruang gelap yang mengelola anggaran di balik nama representasi?
Tabooo.id: Deep – Di permukaan, jabatan Ketua DPRD Magetan berdiri sebagai simbol kepercayaan publik dan mandat demokrasi. Namun di balik itu, kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran membuka lapisan yang lebih dalam. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan, anggaran publik, dan kepentingan politik bisa saling bertemu dalam ruang yang tidak selalu transparan.
Di ruang publik, ia tampil sebagai wakil rakyat.
Namun di ruang tahanan, ia kini berstatus tersangka.
Suratno, Ketua DPRD Magetan periode 2024-2029, tidak lagi mengenakan atribut resmi lembaga legislatif. Kamis (23/4/2026) sore, penyidik menggiringnya ke mobil kejaksaan dengan rompi tahanan warna pink. Situasi itu berubah cepat. Wajah yang sebelumnya hadir dalam forum politik kini tampak kehilangan kendali emosi. Air mata yang jatuh pada momen itu menandai satu hal penting kekuasaan bisa runtuh dalam waktu yang sangat singkat.
Suratno bukan figur baru dalam politik lokal Magetan. Sebelumnya, ia menjabat Ketua Fraksi PKB DPRD Magetan periode 2019-2024. Selain itu, ia aktif menyuarakan isu pembangunan daerah, mulai dari UMKM, pariwisata, hingga infrastruktur. Karena itu, publik mengenalnya sebagai politisi yang cukup vokal dalam berbagai agenda pembangunan.
Namun, situasi itu berubah ketika proses hukum mulai berjalan.
Skema yang Tidak Berdiri Sendiri
Kejaksaan Negeri Magetan menyebut kasus ini tidak berdiri sebagai pelanggaran administratif biasa. Sebaliknya, penyidik menemukan dugaan praktik sistematis dalam pengelolaan dana hibah pokok pikiran (pokir) periode 2020-2024.
Selain itu, Kajari Magetan Sabrul Iman menjelaskan adanya pola penguasaan menyeluruh oleh oknum legislatif terhadap seluruh tahapan anggaran.
“Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap 24 pengelompokan kegiatan, kami menemukan fakta hukum adanya penyimpangan yang dilakukan secara sistematis,” ujarnya.
Lebih lanjut, penyidik menemukan pola kerja yang konsisten. Mulai dari perencanaan, pengusulan, hingga pencairan anggaran, semua diduga berada dalam satu kendali yang sama.
Angka Besar dan Jejak yang Mengikuti
Dari total anggaran yang direkomendasikan sebesar Rp335,8 miliar, penyidik mencatat realisasi mencapai Rp242,9 miliar. Dana tersebut mengalir melalui 13 OPD. Namun demikian, di balik angka besar itu, penyidik juga menemukan indikasi proyek fiktif yang memperluas dugaan penyimpangan.
Selain itu, kasus ini tidak berdiri sendiri. Penyidik menetapkan Suratno sebagai tersangka bersama lima orang lainnya. Mereka terdiri dari anggota DPRD Juli Martana (Nasdem), mantan legislator Jamaludin Malik, serta tiga pendamping berinisial AN, TH, dan ST.
Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 35 saksi. Di samping itu, mereka juga menyita 788 bundel dokumen serta 12 barang bukti elektronik yang memperkuat proses pembuktian.
Dari Representasi Menuju Restriksi
Suratno baru dilantik pada Oktober 2024 untuk periode 2024–2029. Saat itu, ia membawa narasi besar tentang pembangunan daerah, penguatan ekonomi rakyat, dan percepatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, perjalanan itu berubah arah lebih cepat dari yang diperkirakan.
Kini, ia menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Magetan. Dengan demikian, posisi politik yang baru saja ia raih langsung berhadapan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Pada titik ini, persoalan tidak lagi berhenti pada individu. Sebaliknya, kasus ini menunjukkan bagaimana sistem pengelolaan anggaran publik bekerja dan bagaimana ruang kekuasaan bisa berubah menjadi ruang yang rawan penyimpangan.
Ketika Sistem Tidak Lagi Transparan
Kasus ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Sejauh mana pengawasan terhadap dana aspirasi legislator benar-benar berjalan efektif?
Di satu sisi, dana pokir hadir sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran. Namun di sisi lain, dalam praktiknya, ruang ini sering kali berada di wilayah abu-abu.
Dengan demikian, garis antara representasi politik dan kontrol anggaran menjadi semakin kabur.
Di Magetan, kondisi itu kini menjadi sorotan terbuka.
Dampak yang Menyentuh Kepercayaan Publik
Bagi masyarakat, kasus ini tidak hanya berhenti pada proses hukum. Lebih jauh, kasus ini menyentuh kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Selain itu, ketika seorang wakil rakyat terseret dugaan penyimpangan, dampaknya tidak hanya mengenai individu. Sebaliknya, hal itu juga memengaruhi persepsi terhadap institusi yang diwakilinya.
Pada akhirnya, muncul satu pertanyaan yang sulit dihindari: jika wakil rakyat bisa tersandung dalam kasus seperti ini, bagaimana publik bisa memastikan bahwa sistem bekerja untuk mereka?
Penutup
Kasus ini tidak hanya menyangkut Suratno. Lebih dari itu, kasus ini menyangkut pengelolaan uang publik dan sejauh mana sistem mampu menjaganya tetap berada di jalur yang benar.
Kekuasaan tidak runtuh dalam satu momen besar tetapi dalam rangkaian kecil yang terus dibiarkan tanpa koreksi. @dimas
