Kecerdasan buatan tak lagi sekadar bahan diskusi kampus atau panggung seminar. Kini, pemerintah menilai AI bisa menambah kontribusi hingga 3,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jika negara bergerak cepat, teknologi ini bisa menjadi mesin pertumbuhan baru.Namun pertanyaan besarnya tetap sama Indonesia akan memimpin, atau hanya jadi pasar digital raksasa
Tabooo.id: Teknologi – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal itu dalam forum The Power of AI di Bali, Sabtu, 18/04/2026. Ia menegaskan bahwa daya saing negara kini bergantung pada kemampuan membaca perubahan teknologi.
“Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” ujar Meutya.
Pernyataan itu terasa tajam. Dunia bergerak cepat. Negara yang lambat membaca arah zaman biasanya hanya membeli teknologi dari luar.
Meutya juga menambahkan:
“Nilai kini bergeser, bukan lagi soal sumber daya, tetapi kemampuan kita mengelola data menjadi solusi.”
Pesannya jelas. Tambang bisa habis. Komoditas bisa jatuh harga. Tetapi data yang dikelola cerdas mampu menciptakan nilai baru.
Indonesia Punya Fondasi, Tapi Belum Menang
Data Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ke-41 dari 198 negara dan masuk kategori A dalam transformasi digital publik. Posisi itu menunjukkan fondasi layanan digital nasional cukup kuat. Namun fondasi tidak otomatis melahirkan kemenangan.
Ekonom digital Universitas Indonesia, Dr. Fithra Faisal Hastiadi, pada 12/02/2025 menilai masa depan ekonomi digital sangat bergantung pada kualitas talenta.
“Teknologi tanpa SDM unggul hanya menciptakan ketergantungan baru.”
Kalimat itu layak direnungkan. AI butuh programmer, analis data, peneliti, regulator, dan pekerja adaptif. Tanpa itu, Indonesia hanya menjadi pengguna.
Tiga Sektor Ini Bisa Melompat Jauh
Saat ini sektor keuangan dan ritel bergerak lebih cepat memakai AI. Banyak perusahaan memakai chatbot, sistem analisis perilaku konsumen, dan deteksi penipuan otomatis.
Namun pemerintah justru menyorot kesehatan, pertanian, dan manufaktur.
“Kesehatan, pertanian, dan manufaktur harus dipercepat karena di sanalah dampak terbesar bisa kita ciptakan,” kata Meutya. Masuk akal.
Petani bisa membaca cuaca lebih akurat. Rumah sakit bisa mendeteksi penyakit lebih cepat. Pabrik bisa menekan limbah dan menaikkan efisiensi. Jika sektor ini bergerak serempak, produktivitas nasional ikut naik.
Sosiolog digital Dr. Ignatius Haryanto pada 08/10/2024 mengingatkan bahwa teknologi bisa memperlebar jurang sosial jika hanya berputar di kota besar.
“Transformasi digital harus menyentuh desa, UMKM, dan kelompok rentan.” Di titik itu, pemerataan menjadi ujian utama.
Regulasi Harus Mengejar Kecepatan Teknologi
Pemerintah juga menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden tentang peta jalan dan etika AI nasional. Kini dokumen itu menunggu pengesahan.
“Regulasi AI bukan lagi pilihan, ini kebutuhan yang mendesak dan tidak terhindarkan,” ujar Meutya.
Langkah ini penting. Tanpa aturan jelas, AI bisa memicu manipulasi data, deepfake politik, diskriminasi algoritma, dan pelanggaran privasi.
Praktisi hukum teknologi Prof. Hikmahanto Juwana pada 21/11/2025 mengingatkan pentingnya hukum yang lincah.
“Kalau hukum tertinggal, masyarakat yang membayar risikonya.”
Karena itu, negara harus membuat pagar yang melindungi publik tanpa mematikan inovasi.
Twist: AI Bisa Naikkan Ekonomi, Tapi Bisa Menekan Pekerja
Ada sisi lain yang sering luput. AI memang mampu menaikkan pertumbuhan, tetapi teknologi ini juga bisa menggantikan banyak pekerjaan rutin.
Psikolog industri Roslina Verauli pada 05/01/2026 menilai gelombang otomasi sering memicu kecemasan pekerja.
“Ketidakpastian karier di era otomasi memicu stres kolektif bila negara tak menyiapkan reskilling.”
Karena itu, isu utamanya bukan hanya angka PDB. Isu besarnya adalah kesiapan jutaan pekerja menghadapi perubahan.
Jika negara hanya mengejar pertumbuhan, AI bisa terasa canggih tetapi dingin.
Penutup
Indonesia sedang berdiri di persimpangan besar. AI bisa menjadi mesin ekonomi baru, atau sekadar slogan di panggung konferensi.
Data sudah tersedia. Talenta harus tumbuh. Regulasi mesti tajam. UMKM wajib ikut masuk. Pekerja perlu pelatihan ulang.
Pada akhirnya, AI bukan soal mesin menggantikan manusia. AI adalah soal apakah manusia Indonesia siap naik kelas bersama teknologi. @teguh
