Tabooo.id: Talk – Coba jujur. Kita ini lagi membangun kesejahteraan atau sekadar menunda masalah?
Di satu sisi, negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk bantuan sosial. Angkanya besar sekitar Rp400 triliun di 2026. Di sisi lain, kita masih mendengar kabar tragis anak putus asa karena kemiskinan, keluarga yang tak sanggup bertahan, bahkan sampai kehilangan harapan hidup.
Ironis? Banget.
Kalau tujuan negara adalah keadilan sosial, kenapa cerita-cerita seperti itu masih muncul? Lalu pertanyaannya jadi sederhana, tapi agak nyelekit yang salah sistemnya, atau cara kita menjalankannya?
Bansos Jalan, Tapi Kok Hidup Nggak Ikut Naik?
Mari kita lihat realitasnya.
Negara sebenarnya sudah “hadir”. Ada Program Keluarga Harapan (PKH), KIP, PIP, jaminan kesehatan untuk hampir 100 juta orang, sampai berbagai subsidi. Secara angka, ini bukan usaha kecil.
Namun, coba lihat dari sisi lain.
Bantuan itu sering berhenti di satu titik: bertahan hidup. Bukan naik kelas.
Banyak penerima bantuan tetap berada di lingkaran yang sama. Tahun ini dapat bantuan, tahun depan masih dapat, dan seterusnya. Artinya apa? Sistemnya menjaga orang tetap hidup, tapi belum cukup kuat untuk membuat mereka mandiri.
Ini bukan menyalahkan penerima. Justru sebaliknya ini kritik ke sistemnya.
Kalau bantuan terus mengalir tapi kondisi tidak berubah signifikan, mungkin ada yang keliru di cara kita mendesainnya.
Di Mana Letak “Pemberdayaan” yang Sering Kita Ucapkan?
Kata “pemberdayaan” sering banget muncul di pidato. Tapi praktiknya?
Masih kalah jauh dari kata “bantuan”.
Padahal, beda keduanya cukup fundamental. Bantuan itu menyelesaikan masalah hari ini. Pemberdayaan itu mengubah masa depan.
Contohnya simpel. Memberi bantuan uang itu penting, terutama saat krisis. Tapi kalau tidak dibarengi akses kerja, pelatihan, atau peluang usaha, hasilnya ya berhenti di situ.
Kita seperti memberi pelampung, tapi tidak pernah mengajarkan berenang.
Akibatnya, begitu bantuan berhenti, orang kembali tenggelam.
Tapi Tunggu, Memangnya Semua Harus Langsung Mandiri?
Nah, di sini argumen lain muncul dan valid.
Tidak semua orang bisa langsung mandiri. Ada kelompok rentan: lansia, disabilitas, atau masyarakat yang benar-benar tidak punya akses dasar. Untuk mereka, bantuan memang harus terus ada.
Dan ini penting: bansos bukan sesuatu yang salah. Justru itu bentuk tanggung jawab negara.
Masalahnya bukan di “ada atau tidak ada bansos”, tapi di “apakah bansos itu punya jalan keluar?”.
Kalau semua dipukul rata, jelas tidak adil. Tapi kalau semuanya dibiarkan bergantung, itu juga masalah.
Jadi, titik tengahnya di mana?
Negara Harus Naik Level: Dari Memberi ke Mengubah
Di titik ini, kita perlu jujur. Negara tidak bisa terus bermain di mode “respons cepat” saja. Harus ada lompatan ke “transformasi”.
Artinya, setiap bantuan harus punya arah: bagaimana penerima bisa naik kelas.
Ini bukan hal baru, tapi sering gagal di eksekusi. Program sering tumpang tindih. Data tidak sinkron. Kebijakan jalan sendiri-sendiri.
Padahal, kuncinya sederhana integrasi.
Misalnya, satu keluarga tidak hanya menerima bantuan, tapi juga masuk dalam program pelatihan kerja, akses UMKM, hingga pembiayaan usaha. Semua terhubung, bukan berdiri sendiri.
Di sinilah pentingnya kebijakan seperti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kalau datanya rapi, intervensinya bisa tepat. Kalau tidak, ya program hanya jadi formalitas.
Yang Paling Terdampak? Selalu Mereka yang Paling Rentan
Kalau kita tarik ke lapangan, yang paling terasa dampaknya jelas masyarakat miskin, pekerja informal, dan generasi muda yang kehilangan arah.
Data menunjukkan ada sekitar 1,8 juta anak muda yang apatis terhadap pekerjaan. Ini bukan angka kecil. Ini potensi frustrasi sosial.
Kalau dibiarkan, ini bukan cuma soal ekonomi. Ini bisa jadi bom waktu sosial.
Dan lagi-lagi, kita kembali ke pertanyaan awal apakah sistem kita benar-benar memberi harapan, atau hanya memperpanjang ketidakpastian?
Refleksi: Negara Hadir, Tapi Sudah Tepat Belum?
Kita tidak bisa bilang negara tidak bekerja. Jelas ada upaya, ada anggaran, ada program.
Tapi kehadiran saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan sekarang adalah arah. Bukan sekadar “memberi”, tapi “mengubah”. Bukan sekadar “menolong”, tapi “memberdayakan”.
Karena pada akhirnya, tujuan pembangunan bukan membuat rakyat bertahan hidup melainkan membuat mereka bisa berdiri sendiri.
Dan kalau masih ada yang merasa tertinggal, berarti ada bagian dari sistem yang belum selesai.
Jadi, Kita Mau Terus Bergantung atau Mulai Mandiri?
Sekarang balik ke kamu.
Menurutmu, bansos yang ada sekarang sudah cukup membantu rakyat naik kelas? Atau justru tanpa sadar bikin ketergantungan?
Dan kalau harus memilih, kamu lebih setuju negara terus memberi atau mulai memaksa sistem agar benar-benar memberdayakan?
Lalu, kamu di kubu mana? @dimas
