Tabooo.id: Talk – Eh, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup di desa itu kayak lagi main monopoli versi nyata? Alfamart dan Indomaret muncul di setiap tikungan jalan, siap menyedot isi dompet kamu. Sementara itu, pemerintah bilang, “Kita hidupkan lagi ekonomi kerakyatan lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)” Kita semua pun diam, mikir, “Serius nih, siapa yang bakal mengendalikan jalur distribusi barang”
Awalnya, wacana penghentian ekspansi minimarket modern terdengar manis. Pemerintah mengalokasikan 58 persen dana desa untuk koperasi, bukan untuk gerai waralaba. Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan di depan DPR agar Alfamart dan Indomaret berhenti masuk desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan gerai baru? Jangan harap! Intinya jelas kembalikan uang masyarakat ke kantong desa sendiri.
Realita Logistik Modern: Bukan Sekadar Toko
Namun, jika kamu pernah melihat logistik Alfamart atau Indomaret, kamu akan sadar bahwa mereka bukan sekadar toko. Mereka membangun jaringan distribusi raksasa: gudang, armada pengiriman, sistem private label, dan harga terkontrol dari hulu ke hilir. Jika pemerintah menghentikan gerai mereka tiba-tiba, siapa yang akan mengirim barang ke desa? Koperasi desa? Nah, kalau infrastrukturnya belum siap, barang bisa mandek dan harga bisa melonjak. Akibatnya, warga pasti kebingungan.
Sekitar lima belas tahun lalu, penulis mengajak beberapa desa membangun koperasi konsumsi. Tujuannya jelas: supaya uang masyarakat tetap berputar di desa sendiri. Namun kenyataannya, banyak yang ragu. Nama “koperasi” membawa trauma masa lalu karena selalu identik dengan proyek pemerintah yang gagal. Selain itu, warung lokal tidak ingin usaha mereka mati. Bahkan, Alfamart dan Indomaret tetap dianggap nyaman, modern, dan membuat masyarakat senang.
KDMP vs Realitas Desa: Skeptisisme Kepala Desa
Kini, wacana itu muncul kembali dari pusat. KDMP lahir bukan karena dorongan warga, tetapi sebagai program nasional yang terstruktur dari atas. Kepala desa memiliki suara, tetapi arah kebijakan sudah ditentukan. Beberapa kepala desa mulai skeptis karena anggaran yang mereka kelola kecil dan warga menuntut kepentingannya diakomodasi. Sementara itu, potensi konflik politik lokal juga mengintai.
Di sisi lain, kita harus melihat perspektif minimarket modern. Mereka memiliki izin usaha legal, dilindungi regulasi, dan membangun jaringan logistik mapan. Jika pemerintah menghentikan gerai mereka secara sepihak, risiko tabrakan hukum, gugatan, dan gangguan pasokan barang muncul. Dengan kata lain, mengganti gerai modern dengan koperasi tanpa desain kelembagaan dan infrastruktur yang matang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga politik, hukum, dan sosial.
Kritik Tabooo: Transformasi atau Sekadar Simbol?
Tabooo tidak menolak gagasan ekonomi kerakyatan. Bahkan, kami setuju, pusat konsumsi desa sebaiknya kembali ke masyarakat. Namun kritik kami jelas: jika pemerintah hanya menjadikan wacana populis sebagai simbol politik, tanpa transparansi dan partisipasi warga, koperasi bisa berubah menjadi alat legitimasi, bukan transformasi ekonomi. Minimarket modern mungkin digantikan, tetapi siapa yang benar-benar mengendalikan jalur distribusi? Jika hanya wacana, yang berubah mungkin hanya papan nama dan citra politik, bukan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, realitas di desa hari ini tetap ada: warung kelontong, kios keluarga, warung 24 jam ala Madura mereka membangun ekonomi mandiri berbasis relasi sosial. KDMP bisa menjadi pesaing baru, tetapi jika dominasi modal pusat terlalu kuat, koperasi bisa berubah menjadi monopoli baru. Prinsip koperasi jelas oleh anggota, untuk anggota. Jika hilang, hanya berbeda label.
Dilema Akhir: Infrastruktur vs Idealisme
Jadi, dilema ini nyata. Menghentikan ekspansi minimarket modern setuju, tetapi infrastrukturnya harus siap. Membangun koperasi desa bagus, tetapi pemerintah harus memastikan desain kelembagaan transparan, partisipatif, dan benar-benar memberdayakan warga. Tanpa itu, wacana populis berisiko menjadi pintu masuk reposisi kekuasaan, bukan ekonomi kerakyatan sejati.
Lalu, kamu di kubu mana? Apakah kamu ingin desa tetap dikendalikan jaringan ritel modern, atau koperasi desa yang benar-benar milik rakyat? Mari diskusi, jangan cuma scroll feed sambil ngopi. @dimas
