Tabooo.id: Deep – Dini hari di Pekalongan, bulan Ramadhan memantul redup di atap rumah penduduk. Jalanan sunyi, adzan baru saja bergema. Di balik ketenangan itu, drama hukum siap meledak. Publik tercengang ketika KPK mengeksekusi operasi tangkap tangan (OTT) ketujuh tahun 2026, menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Petugas KPK bergerak cepat, membawa dokumen dan barang bukti dari rumah dinas Fadia. Suasana tegang langsung menyelimuti Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tempat Fadia dibawa untuk pemeriksaan lanjutan.
“Tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/3/2026).
Fakta Utama dan Kronologi OTT
KPK memberi waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak yang tertangkap sesuai KUHAP. Fadia segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih dalam. OTT ini menjadi bagian dari rangkaian operasi yang menjerat pejabat publik sepanjang 2026.
Pada 9-10 Januari, lembaga antirasuah menahan delapan orang terkait dugaan suap pajak di Jakarta Utara. OTT kedua, 19 Januari, menjerat Wali Kota Madiun Maidi atas dugaan pemerasan proyek dan dana CSR. Sehari kemudian, Bupati Pati Sudewo menjadi sasaran OTT ketiga terkait pengisian jabatan perangkat desa.
Februari membuka babak baru. OTT keempat menyingkap dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Sementara itu, OTT kelima menjerat mantan Direktur Bea Cukai, Rizal, terkait importasi barang KW. Selanjutnya, OTT keenam, 5 Februari, menahan pejabat pengadilan Depok atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi. Kini, OTT ketujuh di Pekalongan menegaskan satu hal: korupsi tidak mengenal bulan suci, dan KPK menekan pejabat eksekutif daerah tanpa kompromi.
Kekayaan Fadia Arafiq
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menampilkan total kekayaan Fadia mencapai Rp 85,6 miliar. Mayoritas berasal dari 26 bidang tanah dan bangunan di Pekalongan, Semarang, Bogor, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Ia juga memiliki dua mobil mewah, aset bergerak lain, serta kas dan setara kas lebih dari Rp 10 miliar.
Pengaruh Fadia begitu besar sehingga membuka peluang praktik korupsi. OTT ini menyingkap sejauh mana pejabat daerah memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, masyarakat Pekalongan yang tengah menjalankan ibadah puasa ikut terguncang oleh kabar korupsi di tingkat pimpinan mereka.
Analisis: Kenapa Ini Bisa Terjadi
Kelemahan pengawasan internal pemerintah daerah menjadikan proyek, perizinan, dan dana CSR celah bagi pejabat memperkaya diri. Selain itu, kultur birokrasi yang menekankan “deal” dan kompromi memperkuat praktik ilegal ini.
Mereka yang berada di puncak hierarki menikmati fasilitas, aset, dan pengaruh politik, sementara risiko hukum tetap jauh. Ironisnya, bulan suci seharusnya menjadi teladan moral, namun kasus ini justru menyingkap sisi gelap negeri.
Perspektif Korban: Masyarakat dan Pejabat Bawah
Masyarakat Pekalongan merasakan dampak nyata proyek tertunda, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Pejabat bawahan yang menolak ikut praktik korupsi menghadapi tekanan sosial dan profesional, menjadi saksi bisu sistem yang lebih menghargai kecerdikan menutup mata daripada integritas.
Seorang pegawai negeri anonim menceritakan, “Kami sering dipaksa ikut kompromi. Jika tidak, proyek dialihkan dan promosi tertunda. Kadang kami bertanya, apakah ini kepemimpinan atau permainan kekuasaan?”
Sikap Tabooo: Refleksi Editorial
OTT ini bukan sekadar drama hukum. Ia menyingkap ironi sosial: di negara yang disebut demokrasi, kebenaran sering ditolak karena terlalu jujur. KPK menegakkan hukum, tetapi budaya kompromi dan ambisi kekuasaan tetap berakar.
Setiap OTT menjadi headline, namun sistem yang memungkinkan praktik ini jarang dibongkar. Publik menyaksikan drama penangkapan spektakuler, setelah itu para elit kembali ke kursi mereka. Sebagian ketakutan, sebagian belajar menutup celah hukum. Efek jera jarang menyentuh akar masalah.
Penutup: Pertanyaan untuk Publik
Fadia Arafiq hanyalah satu aktor di panggung besar korupsi Indonesia. OTT membuktikan hukum bisa menegakkan diri, tetapi moral dan integritas tetap langka. Masyarakat menunggu keadilan dan perubahan nyata.
Ramadhan tahun ini menghadirkan lebih dari sekadar puasa dan doa. Ia menantang akal sehat, kekuasaan, dan keberanian publik untuk menuntut perubahan. Tabooo bertanya kapan pejabat benar-benar bertanggung jawab, bukan hanya tertangkap tapi kembali ke kursi dengan strategi baru? @dimas
