Tabooo.id: Deep – Di pasar tradisional Jakarta Selatan, ibu-ibu mengantre panjang. Tangan mereka menggenggam daftar belanjaan yang tampak semakin pendek karena dompet yang menipis. “Kemarin harga minyak 20 ribu, sekarang sudah 27 ribu,” keluh Sari, seorang ibu rumah tangga, sambil memeriksa etalase kosong.
Setiap Ramadan, adegan serupa terulang. Harga pangan merangkak naik, warga mengeluh, pemerintah turun tangan, lalu pasar kembali tenang sementara. Pola ini muncul setiap tahun, tapi akar persoalannya tetap sama manajemen stok yang lemah dan distribusi yang tak presisi.
Lonjakan Permintaan, Persediaan Gagal Mengimbangi
Menurut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), kenaikan harga bukan hanya akibat permintaan musiman. Pemerintah seharusnya bisa memprediksi pola ini karena terjadi tiap tahun.
“Kenaikan harga terjadi karena ada lonjakan permintaan. Permintaan meningkat hampir setiap Ramadan-Lebaran,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).
Namun, masalah utama justru di sisi penawaran. Ketika masyarakat mulai belanja lebih banyak, stok di pasar tidak siap mengimbangi lonjakan tersebut. Klaim pemerintah tentang ketersediaan stok sering bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Pedagang justru menghadapi kekurangan pasokan, dan harga melonjak.
BUMN Pangan Bisa Turun Tangan, Tapi Tidak
Negara memiliki instrumen kuat. Perum Bulog dan ID Food memegang peran penting dalam stabilisasi harga. Mereka bisa melepas stok ke pasar sebelum harga naik tajam. Mereka juga bisa mengisi ulang cadangan saat situasi stabil.
“Kapan harus mengeluarkan, kapan harus melakukan re-stock, itu salah satu manajemen stok yang harus dilakukan,” tegas Huda.
Dengan perencanaan yang disiplin, gejolak harga bisa ditekan sejak awal.
Namun kenyataannya, distribusi sering terlambat, stok dikeluarkan ketika harga sudah tinggi, dan masyarakat yang paling rentan menanggung beban.
Data Beda, Kebijakan Melenceng
Huda menyoroti ketidaksinkronan data antar kementerian. Data Kementerian Pertanian bisa berbeda dengan Kementerian Perdagangan. Perbedaan ini memicu salah hitung kebutuhan pangan.
Akibatnya, pemerintah kadang salah menentukan kebutuhan impor atau distribusi. Pasar bereaksi cepat. Harga naik, stok hilang, dan spekulan atau pelaku usaha yang memanfaatkan celah distribusi mendapat keuntungan. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah menanggung beban paling berat.
Siapa Untung, Siapa Tertekan
Distributor besar mendapat margin lebih tinggi saat harga melonjak. Pedagang tertentu ikut meraup keuntungan. Namun rumah tangga dengan penghasilan tetap harus memotong anggaran belanja, mengurangi lauk, atau menunda kebutuhan penting.
Ramadan yang seharusnya menjadi momen ibadah dan kebersamaan berubah menjadi waktu kecemasan. Anak-anak menatap ibu mereka menimbang belanjaan, dan Sari mengelus kepala sambil berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga.
Sistem yang Menyembunyikan Fakta
Di balik kenaikan harga, ada sistem yang tampak diam. Perencanaan stok tidak berjalan disiplin. Data tidak sinkron. Cadangan pangan yang ada seolah hanya menunggu momen untuk dilepas. Pola ini menguntungkan sebagian pihak, sementara masyarakat menanggung dampak penuh.
Pertanyaannya apakah kenaikan harga pangan setiap Ramadan benar-benar “kejutan”? Atau ada pihak yang sengaja bermain dengan kelangkaan untuk meraup untung lebih besar?
Refleksi Akhir
Setiap tahun, kita menyaksikan harga naik, stok langka, dan warga menanggung beban. Seolah negara lupa mengatur distribusi, dan pasar memaksa masyarakat menjadi korban. Ramadan seharusnya momen ibadah dan kebersamaan. Tapi sampai kapan kita membiarkan siklus ini berulang?
Mungkin jawabannya ada pada manajemen yang disiplin, data yang valid, dan keberanian untuk menegakkan sistem. Tanpa itu, Ramadan hanya menjadi saksi kenaikan harga yang bisa diprediksi, tapi selalu mengejutkan rakyat kecil. @dimas
