Tabooo.id: Nasional – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah bersikap pasif menghadapi berbagai intimidasi terhadap kelompok kritis, termasuk mahasiswa.
Dalam konferensi pers daring bersama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Selasa (17/2/2026), Tiyo tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia bahkan menyebut pemerintah saat ini sebagai rezim yang pengecut.
“Rezim hari ini memang kita kenal sebagai rezim yang pengecut,” ujar Tiyo.
Ucapan itu bukan sekadar retorika mahasiswa. Kritik tersebut muncul setelah dirinya menerima ancaman langsung dari orang tak dikenal, hanya beberapa hari setelah BEM UGM mengirim surat terbuka yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Ancaman WhatsApp dan Tuduhan “Agen Asing”
Tekanan itu datang melalui pesan WhatsApp dari nomor asing berkode Inggris. Isi pesannya tidak hanya mengancam, tetapi juga mencoba mendeligitimasi.
Pengirim menuduh Tiyo sebagai agen asing dan menudingnya mencari panggung.
“Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah,” tulis pesan tersebut.
Ancaman itu bahkan menyebut kemungkinan penculikan.
Situasi ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Mereka melihat teror tersebut bukan sekadar serangan personal, melainkan ancaman terhadap kebebasan menyampaikan kritik.
Bagi aktivis kampus, intimidasi seperti ini menghidupkan kembali trauma lama: ketika kritik dibalas dengan tekanan.
Kritik Lebih Dalam: Dari Konstitusi hingga Program Makan Gratis
Tiyo tidak hanya berbicara soal teror. Ia juga menggugat arah kebijakan pemerintah secara lebih luas.
Menurutnya, sikap pemerintah saat ini sudah terlihat sejak proses politik sebelumnya. Ia menyinggung perubahan aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi, yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi nasional.
“Untuk menang saja, mereka harus mengakali konstitusi. Itu adalah kepengecutan pertama,” tambahnya.
Selain itu, BEM UGM juga mengkritik program makan bergizi gratis yang menjadi andalan pemerintah. Program tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan pendidikan.
Menurut Tiyo, masalah utama bangsa bukan sekadar gizi, melainkan akses pendidikan.
Ia bahkan menyinggung tragedi seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis.
Peristiwa itu menjadi simbol ironi. Negara mampu mengalokasikan anggaran besar untuk program ambisius, tetapi masih ada anak yang tidak mampu membeli pena.
Anggaran Triliunan dan Pertanyaan Prioritas Negara
Kritik mahasiswa juga menyoroti keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, yang memerlukan dana sekitar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun.
BEM UGM melihat keputusan tersebut sebagai paradoks.
Di satu sisi, negara menunjukkan ambisi besar di panggung global. Namun di sisi lain, sebagian rakyat masih berjuang untuk kebutuhan pendidikan dasar.
Bagi mahasiswa, persoalannya bukan sekadar angka. Persoalannya terletak pada prioritas.
Pertanyaan yang muncul sederhana siapa yang sebenarnya didahulukan?
Pemerintah Membantah, Sebut Kritik Bagian dari Demokrasi
Pemerintah langsung merespons tuduhan tersebut. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai membantah keterlibatan pemerintah dalam teror terhadap Ketua BEM UGM.
Ia menegaskan pemerintah tidak menggunakan intimidasi untuk membungkam kritik.
“Itu menggiring opini seakan-akan pemerintah menekan oposisi atau mahasiswa. Tidak begitu,” ujar Pigai.
Ia juga menegaskan Presiden Prabowo melarang penggunaan hukum untuk menekan pihak kritis.
Menurutnya, pemerintah justru menganggap kritik sebagai bagian penting dari koreksi publik.
Pigai bahkan meminta aparat kepolisian mengusut kasus tersebut. Ia menilai nomor telepon pelaku dapat ditelusuri.
“Polisi yang akan menentukan siapa pelakunya,” tambahnya.
Saat Kritik Bertemu Kekuasaan
Kasus ini memperlihatkan ketegangan klasik dalam demokrasi hubungan antara kekuasaan dan kritik.
Mahasiswa melihat intimidasi sebagai ancaman kebebasan.
Pemerintah melihat tuduhan sebagai penggiringan opini.
Di tengah tarik-menarik itu, masyarakat menjadi saksi.
Bagi mahasiswa, ini soal keberanian berbicara.
Bagi pemerintah, ini soal menjaga legitimasi.
Namun bagi publik, pertanyaannya lebih sederhana.
Jika kritik saja memicu ancaman, yang perlu ditakuti bukan suara mahasiswa melainkan alasan mengapa suara itu dianggap berbahaya. @dimas
