Tabooo.id: Talk – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka terus menuai pujian sekaligus kritik. Di satu sisi, publik melihat program ini sebagai langkah berani. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar negara ingin dikenal sebagai pemberi bantuan cepat, atau sebagai pembangun fondasi pendidikan jangka panjang?
Coba kita bayangkan situasi sederhana. Kita duduk di kafe, ngobrol santai soal masa depan pendidikan. Di satu meja, seorang siswa menikmati makan siang gratis dari program negara. Sementara itu, di meja sebelah, seorang guru honorer baru selesai mengajar, lalu bergegas mencari pekerjaan tambahan karena gajinya belum cukup membayar kebutuhan dasar.
Pertanyaan ini langsung terasa menohok. Jika pendidikan menjadi pondasi bangsa, lalu kenapa negara baru memperkuat nutrisi murid, tetapi belum memperkuat kesejahteraan gurunya?
Program Besar yang Terlihat Nyata, Tapi Apakah Menjawab Masalah Utama?
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk MBG dalam RAPBN 2026. Angka ini sangat besar. Selain itu, program ini juga memiliki daya tarik politik yang kuat karena manfaatnya langsung terlihat masyarakat.
Secara komunikasi publik, program seperti ini memang mudah diterima. Orang tua melihat anaknya makan gratis. Murid merasa diperhatikan negara. Media juga mendapatkan visual yang kuat. Karena itu, narasi yang terbentuk sangat sederhana: negara hadir dan bekerja.
Selain itu, data dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan lebih dari 70 persen penerima manfaat merasa puas. Artinya, dari sisi persepsi publik, program ini berhasil membangun citra positif pemerintah.
Namun demikian, kita tidak boleh berhenti pada angka kepuasan saja. Sebaliknya, kita perlu melihat kondisi pendidikan secara utuh. Karena itu, mari kita geser fokus ke ruang guru.
Survei dari IDEAS menunjukkan 74,3 persen guru honorer menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan lebih jauh lagi, sekitar 20 persen menerima kurang dari Rp500 ribu per bulan.
Dengan kata lain, banyak guru harus bekerja ganda. Mereka mengajar di pagi hari, lalu mencari penghasilan tambahan di sore atau malam hari. Akibatnya, kita tidak bisa berharap kualitas pengajaran tetap maksimal jika kondisi ekonomi guru terus tertekan.
Di Sisi Lain, MBG Tetap Punya Logika Kuat
Meski begitu, kita juga harus adil melihat sisi lain. MBG bukan program yang lahir tanpa alasan. Secara kesehatan publik, program ini masuk akal. Anak dengan gizi baik memiliki peluang belajar lebih optimal. Selain itu, risiko stunting bisa menurun. Konsentrasi belajar juga cenderung meningkat.
Selain itu, dari sisi politik kebijakan, MBG merupakan janji kampanye. Karena itu, pemerintah harus menjalankannya agar menjaga kepercayaan publik. Jika pemerintah gagal mengeksekusi janji besar seperti ini, publik bisa meragukan konsistensi kepemimpinan.
Lebih jauh lagi, MBG juga membangun kedekatan emosional antara negara dan masyarakat. Dalam politik modern, kedekatan emosional sering menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi kekuasaan.
Namun, Pendidikan Tidak Bisa Berdiri di Atas Satu Program Saja
Meski MBG memiliki banyak manfaat, pendidikan tetap merupakan sistem yang kompleks. Murid memang membutuhkan gizi. Akan tetapi, guru juga membutuhkan kehidupan yang layak.
Guru honorer sering menjadi tulang punggung sekolah, terutama di daerah terpencil. Bahkan dalam banyak kasus, sekolah tetap berjalan karena kehadiran guru honorer, bukan karena ketersediaan guru ASN.
Jika tekanan ekonomi terhadap guru terus berlangsung, maka kualitas pendidikan akan ikut menurun. Motivasi kerja bisa melemah. Fokus mengajar bisa terpecah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas generasi masa depan.
Ironisnya, negara mampu merancang program raksasa untuk puluhan juta murid. Namun hingga sekarang, negara belum menemukan solusi sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan ratusan ribu guru honorer.
Saatnya Negara Berhenti Memilih yang Populer Saja
Secara jujur, pemerintah sering tergoda menjalankan program yang cepat membangun persepsi publik. Pola ini tidak hanya terjadi sekarang. Sebaliknya, ini sudah lama menjadi pola dalam kebijakan publik.
Padahal, program populis tidak selalu buruk. Namun, jika program populis berdiri tanpa fondasi struktural, dampaknya hanya terasa dalam jangka pendek.
Karena itu, jika negara benar-benar ingin membangun generasi unggul, maka investasi harus berjalan dua arah. Negara harus memperkuat gizi murid sekaligus memperkuat kesejahteraan guru.
Jika kedua hal ini berjalan bersamaan, dampaknya akan jauh lebih besar. Murid sehat. Guru fokus. Sistem pendidikan stabil. Pada akhirnya, negara akan memperoleh keuntungan jangka panjang.
Jadi Negara Mau Disukai, atau Mau Kuat?
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal mendukung atau menolak MBG. Sebaliknya, ini soal keseimbangan prioritas kebijakan.
Negara kuat bukan hanya negara yang cepat memberi bantuan. Negara kuat adalah negara yang berani membangun fondasi, meskipun hasilnya tidak langsung viral atau populer.
Karena faktanya sederhana. Anak mungkin bisa makan gratis hari ini. Namun jika gurunya tetap hidup dalam tekanan ekonomi, maka masa depan pendidikan tetap rapuh.
Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Negara sedang membangun generasi unggul atau hanya membangun kepuasan publik jangka pendek?
Lalu, kamu di kubu mana? @dimas
