Tabooo.id: Global – Pemerintah mulai menyiapkan langkah besar di panggung internasional. Setelah Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BOP), forum perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, wacana pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza langsung mengemuka. Mabes TNI bahkan sudah menyiapkan prajurit, meski pemerintah belum mengumumkan jadwal pasti keberangkatan.
Langkah ini bukan sekadar urusan militer. Keputusan tersebut membawa konsekuensi politik, diplomasi, dan citra Indonesia di mata dunia. Pemerintah menyebut misi itu sebagai bagian dari kontribusi perdamaian global. Namun, sejumlah pihak langsung mengingatkan risiko besar di balik label “misi kemanusiaan.”
Bagi masyarakat Indonesia, keputusan ini juga menyentuh aspek sensitif. Selama ini, dukungan terhadap Palestina bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga bagian dari solidaritas publik yang kuat.
MUI Ingatkan Risiko Terjebak Agenda Negara Besar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung meminta pemerintah berhati-hati. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan bahwa pengiriman pasukan bisa menyeret Indonesia ke dalam agenda politik negara besar, terutama Amerika Serikat dan Israel.
Ia menilai, misi yang dijalankan berpotensi berubah dari misi perdamaian menjadi misi stabilisasi yang justru menguntungkan kepentingan tertentu.
“Indonesia harus berhati-hati. Jangan sampai terjebak agenda hegemonik Amerika dan Israel untuk menundukkan Gaza,” ujar Sudarnoto, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, misi stabilisasi internasional sering kali berfokus pada demiliterisasi wilayah konflik, termasuk pelucutan senjata kelompok tertentu. Namun, langkah itu belum tentu menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina.
Karena itu, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana tersebut secara matang.
Amnesty: Indonesia Bisa Terseret Pelanggaran Hukum Internasional
Kekhawatiran serupa juga datang dari Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menilai pengiriman pasukan TNI berisiko menempatkan Indonesia dalam situasi yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam struktur Dewan Perdamaian bisa membuat Indonesia secara tidak langsung mendukung mekanisme yang memperkuat pendudukan Israel.
“Keikutsertaan ini berisiko memperkuat pelanggaran hukum humaniter internasional dan memperparah penindasan terhadap warga Palestina,” ujar Usman.
Selain itu, ia menyoroti fakta bahwa Palestina tidak tergabung dalam forum tersebut, sementara Israel justru menjadi bagian dari struktur yang sama. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang netralitas dan tujuan sebenarnya dari misi tersebut.
Bagi Indonesia, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, langkah ini bisa menjadi ujian konsistensi politik luar negeri.
DPR Minta Jumlah Pasukan Tidak Berlebihan
Di dalam negeri, DPR mulai menghitung dampak praktisnya. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menilai pemerintah tidak perlu mengirim pasukan dalam jumlah besar.
Ia menyebut, luas wilayah Gaza hanya sekitar 45 kilometer persegi, lebih kecil dari Jakarta Pusat. Karena itu, pengiriman puluhan ribu personel dinilai tidak proporsional.
“Tidak perlu terlalu besar. Yang penting sesuai kebutuhan dan efektif,” kata Utut.
Meski demikian, ia menegaskan Indonesia harus mengirim prajurit terbaik jika misi itu benar-benar dijalankan. Ia berharap keterlibatan Indonesia tetap fokus pada penjagaan perdamaian dan pemulihan pascakonflik, bukan kepentingan politik.
Taruhan Besar bagi Indonesia dan Dampaknya bagi Publik
Bagi pemerintah, keterlibatan dalam misi internasional bisa meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemain global. Namun, bagi masyarakat, keputusan ini membawa kekhawatiran berbeda.
Jika Indonesia dianggap berpihak pada kepentingan tertentu, kepercayaan publik bisa terguncang. Selain itu, pengiriman pasukan ke wilayah konflik selalu membawa risiko keselamatan prajurit.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tekanan moral. Indonesia selama ini berdiri sebagai pendukung Palestina. Karena itu, setiap langkah yang dianggap menyimpang bisa memicu reaksi publik.
Pada akhirnya, keputusan ini bukan hanya soal mengirim tentara. Ini soal posisi Indonesia di tengah konflik dunia.
Pemerintah boleh menyebutnya misi perdamaian. Namun, publik tahu satu hal di panggung geopolitik, perdamaian sering kali datang bersama kepentingan yang tidak pernah benar-benar netral. @dimas
