Tabooo.id: Nasional – Pemerintah mulai memasang alarm lebih awal untuk menjaga dapur rakyat tetap aman. Menjelang Imlek, Nyepi, hingga Ramadan, negara berupaya mencegah lonjakan harga yang biasanya muncul saat permintaan meningkat tajam. Karena itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha pangan.
Dalam acara Gerakan Pangan Murah di Jakarta Selatan, pada Jumat (13/2/2026), Amran meminta produsen, distributor, dan importir mematuhi aturan harga yang sudah ditetapkan. Ia memastikan stok nasional berada dalam kondisi aman, bahkan melampaui angka normal.
Secara rinci, pemerintah mencatat stok beras nasional mencapai 3,4 juta ton. Jumlah ini jauh di atas rata-rata yang biasanya hanya berkisar 1 hingga 1,5 juta ton. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 1,5 juta ton beras SPHP dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.
“Stok kita 3,4 juta ton. Biasanya hanya 1 sampai 1,5 juta ton. Sekarang dua kali lipat. Jadi tidak ada alasan harga naik,” tegas Amran.
Pernyataan tersebut bukan sekadar data, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas sebelum konsumsi masyarakat melonjak saat hari besar keagamaan.
Ancaman Tegas untuk Pelaku Usaha yang Bermain Harga
Di saat stok melimpah, pemerintah juga meningkatkan tekanan kepada pelaku usaha. Amran memperingatkan produsen dan distributor agar tidak menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan negara tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat kepada pihak yang melanggar.
Bahkan, pemerintah membuka opsi pencabutan izin usaha hingga penghentian izin impor jika terbukti terjadi permainan harga.
“Kami mohon jangan ada yang menjual di atas HET. Stok melimpah, jadi tidak ada alasan harga naik,” ujarnya.
Meski begitu, ia meminta aparat tidak menyasar pedagang kecil. Sebaliknya, Satgas Pangan harus langsung menelusuri produsen dan distributor besar yang memegang kendali rantai pasok.
Menurut Amran, pedagang kecil hanya mengambil margin tipis. Di sisi lain, produsen memiliki ruang lebih besar untuk memengaruhi harga pasar. Karena itu, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan usaha kecil.
Pasokan Komoditas Strategis Diklaim Tetap Aman
Tidak hanya beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas penting lain. Saat ini, stok minyak goreng mencapai sekitar 700 ribu ton dengan HET Rp15.700 per liter.
Selain itu, pemerintah menetapkan harga maksimal daging ayam Rp40.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogram.
Angka-angka tersebut menunjukkan satu pesan utama pasokan nasional masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah memahami bahwa ketersediaan barang tidak selalu otomatis menahan harga. Karena itu, pengawasan terus diperketat untuk mencegah spekulasi dan penimbunan.
Ambisi Swasembada dan Proyek Besar Ketahanan Pangan
Di luar langkah jangka pendek, pemerintah juga mendorong agenda besar swasembada pangan. Amran menyebut Indonesia telah mencapai swasembada sembilan komoditas, termasuk beras, cabai, bawang merah, dan ayam.
Bahkan, produksi telur dan daging ayam kini mencatat surplus hingga masuk pasar ekspor.
Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp9-10 triliun untuk penyediaan bibit. Targetnya, penanaman 870 ribu hektare lahan baru dapat menyerap sekitar 1,6 juta tenaga kerja.
Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ujian Sebenarnya Selalu Terjadi di Pasar, Bukan di Podium
Pada akhirnya, semua kebijakan itu bermuara pada satu tempat dapur rumah tangga.
Saat harga beras naik, keluarga langsung menekan pengeluaran. Ketika minyak goreng mahal, pedagang kecil ikut merasakan tekanan. Bahkan, saat harga daging melonjak, banyak orang terpaksa mengubah menu makan.
Karena itu, stabilitas pangan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Stabilitas itu menentukan daya beli, rasa aman, dan ketenangan hidup jutaan keluarga.
Pemerintah sudah menjanjikan stok melimpah. Negara juga sudah memperingatkan pelaku usaha.
Namun, masyarakat memahami satu hal sederhana kebenaran paling jujur tidak pernah muncul di konferensi pers melainkan di papan harga pasar. @dimas
