Tabooo.id: Nasional – Kementerian Pertahanan mencatat 987 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendaftar sebagai peserta pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) gelombang pertama. Angka itu masih berada di bawah kuota 2.000 peserta yang disiapkan pemerintah untuk tahap awal.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyampaikan data tersebut saat dikonfirmasi, Kamis (26/2/2026). Ia menegaskan bahwa pendaftaran belum otomatis meloloskan peserta. Setiap ASN tetap harus melewati proses seleksi ketat.
“Calon peserta menjalani seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes kesegaran jasmani, psikologi, serta penilaian mental ideologi,” tegasnya. Melalui tahapan itu, Kemhan ingin memastikan setiap peserta benar-benar siap mengikuti pelatihan dasar militer.
Pelatihan 1,5 Bulan di Sejumlah Pusat Pendidikan Militer
Kemhan akan menggelar pelatihan gelombang pertama di beberapa lokasi pendidikan militer, antara lain Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes), Satuan Pendidikan 301 (Satdik 301), Pusat Bahasa TNI Angkatan Udara (Pusbahasa AU), Kodam Jaya, dan Pasmar 1. Setiap gelombang pelatihan berlangsung sekitar 1,5 bulan.
Selama periode itu, peserta akan mengikuti pembekalan dasar kemiliteran sesuai kurikulum Komcad. Setelah menyelesaikan pelatihan, ASN akan kembali ke instansi masing-masing untuk melanjutkan tugas sebagai aparatur sipil.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan pemerintah menargetkan 4.000 ASN kementerian dan lembaga di Jakarta mengikuti pelatihan pada semester pertama 2026. Ia menyampaikan rencana tersebut saat memberikan materi dalam kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan SDM Pertahanan di Cibodas, Kabupaten Bogor.
Menurut Sjafrie, pemerintah melibatkan ASN dalam program Komcad untuk memperkuat nasionalisme dan menanamkan semangat bela negara. Program ini menyasar ASN berusia 18 hingga 35 tahun.
Sukarela, Tapi Tetap Jadi Sorotan
Kemhan sebelumnya menegaskan bahwa keikutsertaan ASN bersifat sukarela. Artinya, instansi tidak boleh memaksa pegawai untuk mendaftar. Namun, kebijakan ini tetap memantik diskusi di ruang publik.
Sebagian kalangan melihat program ini sebagai langkah strategis untuk memperluas basis pertahanan negara berbasis warga. Di tengah dinamika geopolitik kawasan dan meningkatnya tensi global, pemerintah ingin memastikan Indonesia memiliki cadangan sumber daya manusia yang siap digerakkan dalam situasi darurat.
Di sisi lain, sejumlah ASN mempertimbangkan beban tambahan yang mungkin muncul. Mereka harus membagi waktu antara tugas birokrasi dan pelatihan militer. Bagi ASN muda, terutama yang berada di level staf, keputusan ikut Komcad bisa berdampak pada ritme kerja dan perencanaan karier.
Siapa yang Paling Terdampak?
Program ini paling langsung menyentuh ASN usia muda di kementerian dan lembaga pusat, khususnya di Jakarta. Mereka menjadi target utama rekrutmen tahap awal. Selain itu, instansi pemerintah juga harus menyesuaikan manajemen kerja ketika pegawai mengikuti pelatihan selama lebih dari satu bulan.
Dari sisi anggaran, negara tentu menyiapkan biaya pelatihan, logistik, dan fasilitas pendidikan militer. Publik pun akan mengawasi efektivitas program ini: apakah pelatihan benar-benar meningkatkan kapasitas pertahanan, atau sekadar memenuhi target administratif.
Pada akhirnya, Komcad untuk ASN bukan hanya soal baris-berbaris dan latihan fisik. Kebijakan ini menyentuh irisan antara birokrasi sipil dan pertahanan negara. Pemerintah ingin menanamkan semangat bela negara di balik meja kantor. Pertanyaannya, apakah semangat itu akan tumbuh kuat, atau justru berhenti sebagai program seremonial? @dimas
