Sebanyak 575 ribu warga turun ke jalan di Prancis. Protes menuntut kenaikan upah, perbaikan pendidikan, dan perubahan kebijakan pemerintah Macron.
Tabooo.id: Perancis – Jalanan Prancis kembali dipenuhi demonstran pada Kamis (5/11/2026). Sekitar 575.000 orang turun ke berbagai kota, menurut perkiraan pemerintah. Jumlah tersebut mencatat rekor demonstrasi terbesar dalam sehari sejak gelombang protes dan pemogokan nasional dimulai pada September 2026.
Aksi kali ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pelajar, mahasiswa, guru, pekerja transportasi, tenaga medis, serikat buruh, hingga kelompok Rompi Kuning ikut menyuarakan tuntutan. Mereka membawa persoalan berbeda, tetapi memiliki keresahan yang sama: biaya hidup, ketimpangan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Gerakan yang bermula dari tuntutan perbaikan sekolah kini berkembang menjadi protes sosial dan politik berskala nasional. Gelombang ini memperlihatkan luasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Dari ruang kelas, protes meluas ke jalanan
Gelombang demonstrasi bermula dari kalangan pelajar SMA. Mereka menuntut perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, keresahan tersebut segera menarik perhatian kelompok masyarakat lain.
Serikat pekerja kemudian bergabung. Pekerja pos, transportasi, guru, tenaga medis, hingga mahasiswa menyerukan mogok nasional. Kelompok Rompi Kuning atau Gilets Jaunes juga kembali turun ke jalan dengan tuntutan politik yang lebih keras.
Perluasan gerakan ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak berdiri sendiri. Di balik tuntutan ruang kelas yang lebih layak, terdapat tekanan ekonomi yang dirasakan pekerja dan keluarga. Kenaikan biaya hidup, upah yang tertinggal, serta ketimpangan kekayaan menjadi persoalan yang menyatukan berbagai kelompok.
Besarnya massa juga memperlihatkan luasnya mobilisasi masyarakat. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 575.000 orang mengikuti demonstrasi. Sementara itu, CGT, salah satu serikat buruh terbesar di negara tersebut, mengklaim jumlah peserta mencapai sekitar 1,6 juta orang.
Perbedaan angka itu menunjukkan selisih besar antara perhitungan pemerintah dan serikat pekerja. Meski demikian, kedua pihak sama-sama menggambarkan skala aksi yang melibatkan ratusan ribu hingga lebih dari satu juta orang.
Upah dan pendidikan menjadi tuntutan utama
Kenaikan upah menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. CGT mendesak pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 10 persen. Sementara itu, CFDT meminta kenaikan upah minimum bulanan sebesar 100 euro atau sekitar 7 persen.
Serikat pekerja juga menuntut perbaikan upah dan pensiun. Mereka menilai pendapatan pekerja belum mampu mengimbangi tekanan biaya hidup. Persoalan tersebut semakin terasa ketika masyarakat harus menghadapi kenaikan kebutuhan sehari-hari.
Mahasiswa membawa tuntutan yang lebih spesifik. Mereka meminta tambahan anggaran pendidikan lebih dari 10 miliar dollar AS. Selain itu, mereka mendesak investasi 1,5 miliar dollar AS untuk infrastruktur sekolah dan penambahan 250.000 kursi di universitas.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan akses dan kualitas pendidikan. Bagi para pelajar, pemerintah tidak cukup hanya menjanjikan masa depan yang lebih baik. Mereka membutuhkan ruang belajar yang layak, fasilitas memadai, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Pemogokan nasional turut mengganggu sejumlah layanan publik. Pemerintah memperkirakan sekitar sepertiga institusi pendidikan tinggi mengalami gangguan. Sumber dalam laporan awal juga menyebut 13 persen staf sekolah ikut mogok kerja.
Gangguan turut menjalar ke sektor transportasi. Aksi mogok pekerja memengaruhi sejumlah layanan kereta api. Namun, sektor kesehatan relatif tetap berjalan.
Kementerian Kesehatan Prancis menyatakan sekitar 5 persen staf rumah sakit umum mengikuti pemogokan. Kementerian tersebut menegaskan, “Tidak ada gangguan signifikan pada layanan perawatan kesehatan yang dilaporkan.” tegasnya.
Di tengah tuntutan ekonomi dan pendidikan, kelompok Rompi Kuning membawa agenda politik yang lebih jauh. Gerakan yang muncul delapan tahun lalu itu mendesak Macron dan pemerintahannya mundur. Mereka juga menuntut pemerintah memulai proses konstitusional baru.
Bentrokan pecah di sejumlah kota, polisi menangkap 448 orang
Besarnya jumlah demonstran tidak serta-merta membuat seluruh aksi berlangsung tanpa insiden. Secara umum, demonstrasi pada 5 November berlangsung lebih damai dibandingkan kericuhan pada 17 Oktober. Namun, sejumlah kota tetap mengalami bentrokan.
Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan ketegangan di Rennes, Nantes, Lyon, dan Marseille. Di Lyon, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kelompok demonstran yang sebagian besar mengenakan topeng.
Situasi di Rennes juga memanas. Sejumlah orang merusak sebuah hotel, melempar benda ke arah aparat, dan menyerang anggota serikat pekerja yang sedang berdemonstrasi.
Tindakan anarkis juga menyasar fasilitas pendidikan. Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray mengungkapkan bahwa seseorang membakar sebuah sekolah di dekat Toulouse hingga mengalami kerusakan parah. Kementerian Dalam Negeri juga mencatat petugas pemadam kebakaran menangani 86 titik api di berbagai wilayah.
Dalam rangkaian aksi tersebut, polisi menangkap 448 orang. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez membela tindakan aparat keamanan. Ia menyatakan:
“Dalam situasi di mana, sekali lagi, banyak tindak kekerasan terjadi, petugas penegak hukum merespons dengan keberanian dan tekad untuk memastikan bahwa hak protes dapat dijalankan secara damai dan aman, meskipun ada klaim kontroversial yang menuduh mereka menghalang-halanginya.” jelasnya.
Pernyataan Nunez menegaskan perhatian pemerintah terhadap keamanan selama demonstrasi. Namun, rangkaian bentrokan juga memperlihatkan tantangan dalam menjaga ketertiban tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Macron meminta pelajar kembali ke sekolah
Di tengah meluasnya demonstrasi, Presiden Emmanuel Macron meminta para pelajar kembali mengikuti kegiatan belajar setelah masa liburan. Dalam wawancara dengan jurnalis sekaligus YouTuber Prancis, HugoDécrypte, Macron mengatakan pemerintah telah mendengar suara anak muda.
Ia berharap sekolah menengah kembali membuka kegiatan belajar agar para pelajar dapat melanjutkan pendidikan dalam kondisi yang layak. Macron menyampaikan:
“Saya ingin sekolah menengah dapat dibuka kembali setelah liburan karena, ketika kita berbicara tentang masa depan kaum muda kita, mereka harus dapat kembali ke kelas.” ujarnya.
Macron juga meminta para pelajar kembali ke sekolah agar ketenangan dapat pulih dan kegiatan belajar berjalan dalam kondisi yang layak.
Namun, seruan untuk kembali ke kelas belum menjawab seluruh persoalan yang dibawa demonstran. Tuntutan mereka tidak hanya menyangkut kegiatan belajar, tetapi juga anggaran pendidikan, upah, pensiun, layanan publik, dan biaya hidup.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tekanan untuk merespons tuntutan ekonomi tersebut. Perdana Menteri Sébastien Lecornu berencana menggelar pertemuan sosial bersama serikat pekerja dan organisasi pengusaha pada Senin (9/11/2026). Pertemuan itu akan membahas upah dan daya beli masyarakat.
Dialog tersebut dapat membuka ruang bagi pemerintah dan kelompok pekerja untuk membicarakan tuntutan mereka. Namun, demonstran tentu menunggu lebih dari sekadar pertemuan. Mereka membutuhkan kebijakan konkret yang menjawab persoalan sehari-hari.
Gelombang protes berpotensi berlanjut
Aksi 5 November belum tentu mengakhiri gelombang demonstrasi di Prancis. Kelompok Rompi Kuning telah merencanakan aksi lanjutan pada Jumat (6/11/2026) dan Sabtu (7/11/2026).
Sejumlah demonstran juga mengisyaratkan akan terus turun ke jalan hingga Natal. Bahkan, sebagian kelompok ingin melanjutkan tekanan sampai pemilihan presiden Prancis pada musim semi 2027.
Gelombang protes ini juga menarik perhatian negara Eropa lainnya. Sejumlah kelompok pekerja di Spanyol, Italia, Portugal, dan Belgia merencanakan pemogokan berskala besar pada akhir November.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan biaya hidup dan tuntutan terhadap layanan publik tidak hanya menghantui masyarakat Prancis. Sejumlah negara Eropa juga menghadapi keresahan serupa.
Di Prancis, pelajar menuntut pendidikan yang lebih layak. Pekerja meminta upah yang mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Sementara itu, kelompok Rompi Kuning mendesak perubahan politik.
Pemerintah kini menghadapi persoalan yang lebih luas daripada sekadar mengendalikan kerumunan. Ada tuntutan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik yang membutuhkan jawaban kebijakan.
Jika pemerintah hanya merespons melalui pernyataan tanpa langkah konkret, jalanan berpotensi kembali menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan. Sebab, bagi ratusan ribu warga yang turun pada 5 November, demonstrasi bukan sekadar kerumunan. Mereka sedang menuntut perubahan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. @dimas
