Prancis Membara, penjarahan massal pecah di tengah demonstrasi biaya hidup. Bentrokan dengan aparat dan kerusakan fasilitas publik memperparah krisis keamanan.
Tabooo.id: Paris – Jalanan Prancis berubah menjadi arena bentrokan ketika kemarahan atas kenaikan biaya hidup bertemu dengan kekerasan massal. Pada Minggu (18/10/2026) pagi, sisa kebakaran, toko-toko yang dijarah, dan kendaraan hangus memperlihatkan dampak demonstrasi yang meluas di berbagai kota.
Aksi yang semula membawa tuntutan ekonomi itu kini berkembang menjadi krisis keamanan sekaligus ujian politik bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Di tengah tekanan biaya hidup, bentrokan antara demonstran dan polisi menyisakan korban luka, kerusakan fasilitas publik, serta ribuan orang yang berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Namun, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah massa mencapai 800.000 orang. Perbedaan angka itu memperlihatkan besarnya mobilisasi publik dalam gelombang protes yang sebelumnya didahului aksi mahasiswa selama berminggu-minggu.
Ketika demonstrasi meluas, aparat mengerahkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melemparkan berbagai benda serta kembang api. Bentrokan kemudian menyebar ke sejumlah kota dan mengubah jalan-jalan yang semula menjadi ruang penyampaian aspirasi menjadi lokasi perusakan dan penjarahan.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengecam tingkat kekerasan yang terjadi. Ia mengonfirmasi bahwa polisi telah menangkap 1.200 orang, sementara 150 anggota kepolisian mengalami luka-luka.
“Keajaiban kalau jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini,” ujar Lecornu.
Di Saint-Etienne, Prancis selatan, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya setelah terkena granat pengendali massa. Insiden tersebut memperlihatkan risiko serius ketika penanganan demonstrasi berubah menjadi konfrontasi terbuka antara massa dan aparat.
Penjarahan Menyebar, Fasilitas Publik Ikut Terbakar
Di Paris, kelompok pemuda bertopeng bergerak di tengah kekacauan. Mereka membakar kendaraan, memecahkan kaca pertokoan, dan mengambil barang dari sejumlah gerai yang sudah tutup.
Wakil Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire menyatakan sejumlah ruas jalan ibu kota mengalami kerusakan parah. Menurutnya, kelompok bertopeng membakar mobil yang terparkir dan menjarah berbagai pertokoan.
Wartawan AFP di Paris melaporkan aksi sejumlah pemuda yang mengenakan masker dan sarung tangan. Mereka diduga bekerja secara terorganisasi, memutus sambungan kamera keamanan sebelum memecahkan kaca dan memasuki toko.
Penjarahan tidak hanya menyasar supermarket. Apotek, butik mewah, toko pakaian, gerai kosmetik, toko kacamata, dan toko elektronik juga menjadi sasaran di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, serta Strasbourg.
Kerusakan bahkan menjalar ke fasilitas pemerintahan. Di Limoges, kebakaran menghancurkan sebagian besar balai kota yang telah berdiri lebih dari 140 tahun, menurut pejabat tinggi wilayah setempat.
Di Marseille dan Lille, massa membobol serta merusak dua bangunan pemerintahan. Kompleks kepolisian di Bordeaux juga mengalami kerusakan, sedangkan pengunjuk rasa membakar kantor pariwisata di Lyon.
Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa dampak kerusuhan tidak berhenti pada bentrokan jalanan. Ketika fasilitas publik ikut menjadi sasaran, kerusakan juga mengancam pelayanan masyarakat dan sumber daya yang seharusnya menopang kehidupan warga.
Macron Mengancam Hukuman, Oposisi Berebut Pengaruh
Presiden Emmanuel Macron menegaskan pemerintah akan menindak para pelaku kekerasan dan perusakan. Ia menolak tindakan yang menyasar kantor administrasi, tempat usaha, hingga balai kota.
“Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, ataupun melakukan penjarahan bahkan di balai kota kita akan dituntut dan dihukum,” tegas Macron.
Pernyataan tersebut menandai sikap keras pemerintah dalam menghadapi kerusuhan. Namun, penegakan hukum juga menghadirkan tantangan: aparat harus membedakan tindakan kriminal dari hak warga untuk menyampaikan protes secara damai.
Di tengah situasi itu, persaingan politik menjelang pemilihan presiden pada April–Mei 2027 ikut memanas. Gelombang demonstrasi membuka ruang bagi para tokoh oposisi untuk menawarkan tafsir dan solusi masing-masing atas krisis yang berlangsung.
Marine Le Pen, tokoh sayap kanan, mengecam para perusuh. Ia berjanji melindungi masyarakat Prancis dari kekerasan kelompok sayap kiri ekstrem dan menuding partai rivalnya, Jean-Luc Mélenchon, melegitimasi kekerasan.
Mélenchon, yang sebelumnya mendukung demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan aksi mahasiswa, justru meminta massa menghindari tindakan anarkis. Ia mendesak para demonstran menjauhi penjarahan karena tindakan tersebut bertentangan dengan metode perjuangan yang ia usung.
Saling tuding itu memperlihatkan bagaimana kerusuhan dapat berubah menjadi amunisi politik. Ketika tuntutan ekonomi bertemu dengan persaingan menuju kursi kepresidenan, setiap pihak memiliki kepentingan untuk menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kekacauan.
Ketika Biaya Hidup Menjadi Krisis Kepercayaan
Akar demonstrasi ini adalah kenaikan biaya hidup. Bagi warga yang menghadapi tekanan ekonomi, kenaikan harga bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan persoalan yang menentukan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, informasi yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh peserta demonstrasi mendukung kekerasan. Penjarahan dan pembakaran merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, tetapi tindakan sebagian kelompok tidak otomatis mewakili semua orang yang turun ke jalan.
Di sinilah persoalan Prancis menjadi lebih kompleks. Pemerintah menghadapi dua tuntutan sekaligus: memulihkan keamanan dan menjawab keresahan ekonomi yang mendorong mobilisasi massa.
Penindakan terhadap pelaku kekerasan mungkin meredakan situasi dalam jangka pendek. Akan tetapi, langkah keamanan saja tidak otomatis menghapus tekanan ekonomi yang menjadi latar belakang protes.
Sebaliknya, mengabaikan kerusakan dan kekerasan juga berisiko memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara menjaga ketertiban.
Ini bukan sekadar demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan. Ini adalah benturan antara keresahan sosial, kewibawaan negara, dan perebutan pengaruh politik.
Menjelang pemilihan presiden 2027, pemerintah Prancis menghadapi ujian yang tidak cukup dijawab dengan pengerahan aparat. Negara harus membuktikan bahwa hukum dapat ditegakkan tanpa menghapus ruang protes damai, sementara persoalan biaya hidup perlu dijawab dengan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, ketika warga turun ke jalan karena tekanan ekonomi dan sebagian kelompok kemudian membakar kota, persoalannya bukan hanya siapa yang merusak fasilitas publik. Pertanyaan yang lebih besar adalah seberapa jauh pemerintah mampu memulihkan keamanan sekaligus kepercayaan masyarakat. @dimas
