Waste to Energy digadang jadi solusi krisis sampah nasional. Namun di balik proyek itu, ketakutan publik terhadap dampak lingkungan terus membesar.
Tabooo.id – Pagi itu, truk-truk sampah kembali mengular di pinggir kota. Bau busuk bercampur asap panas naik perlahan ke udara. Di beberapa tempat, warga menutup hidung. Sebagian lain hanya bisa pasrah. Indonesia memang belum benar-benar selesai dengan sampah. Masalah itu terus hidup dari masa lalu, bertahan di masa kini, lalu bergerak diam-diam menuju masa depan.
Karena itu, pemerintah mencoba mempercepat solusi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, negara mendorong pembangunan Waste to Energy (WTE), teknologi yang mengubah sampah menjadi listrik. Pemerintah bahkan memasukkan proyek ini ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Targetnya besar: mengurai sekitar 70 juta ton sampah yang diproduksi Indonesia setiap tahun.
Sekilas, langkah itu terdengar menjanjikan. Sampah berkurang. Energi bertambah. Kota terlihat lebih bersih. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Sebab publik tidak hanya memikirkan soal listrik. Mereka juga memikirkan udara yang dihirup, lingkungan tempat tinggal, dan kesehatan keluarga mereka.
Di titik inilah konflik sebenarnya mulai muncul.
Negara Mempercepat Proyek, Publik Mempercepat Kecurigaan
Perpres terbaru lahir setelah kebijakan lama dianggap gagal berjalan efektif. Selama bertahun-tahun, proyek WTE tersendat karena birokrasi daerah, keterbatasan anggaran, serta konflik politik lokal. Selain itu, pergantian kepala daerah sering membuat proyek berhenti di tengah jalan.
Karena itu, pemerintah pusat kini mengambil alih kendali.
Melalui skema baru, pemerintah pusat, Danantara, dan sejumlah kementerian memegang tanggung jawab utama proyek WTE. Sementara itu, pemerintah daerah hanya perlu menyediakan lokasi dan memastikan pasokan sampah tersedia setiap hari.
Secara administratif, kebijakan ini memang terlihat lebih praktis. Negara mencoba memotong hambatan birokrasi agar proyek berjalan lebih cepat. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi global, Patriot Bonds, dan pendanaan melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara.
Namun semakin cepat proyek bergerak, semakin besar pula pertanyaan publik.
Apakah negara benar-benar sedang menyelesaikan masalah sampah? Atau justru sedang mempercepat lahirnya konflik lingkungan baru?
Semua Orang Mau Sampah Hilang, Tapi Tidak Dekat Rumah Mereka
Ada satu istilah yang terus muncul dalam proyek pengolahan sampah modern: NIMBY (Not In My Backyard).
Logikanya sederhana. Semua orang ingin kota bersih. Namun hampir semua orang menolak ketika fasilitas pengolahan sampah dibangun dekat permukiman mereka.
Warga punya alasan yang tidak bisa dianggap sepele. Mereka khawatir asap pembakaran mencemari udara. Mereka takut kesehatan keluarga terganggu. Selain itu, mereka juga cemas lingkungan sekitar berubah menjadi kawasan industri limbah.
Ketakutan itu bukan sekadar asumsi liar.
Di Indonesia, penolakan terhadap proyek WTE pernah muncul di Tamalanrea Makassar, Gedebage Bandung, Kayumanis Bogor, hingga Rorotan Jakarta. Polanya hampir sama. Warga merasa pemerintah terlalu sibuk mengejar proyek, tetapi kurang serius mendengar kekhawatiran masyarakat sekitar.
Ironisnya, negara terlihat lebih fokus membongkar hambatan administratif daripada membangun kepercayaan sosial.
Padahal teknologi tidak pernah berdiri sendirian. Sebagus apa pun sistemnya, publik tetap memegang satu peran penting: menerima atau menolak.
Ini Bukan Sekadar Teknologi. Ini Soal Kepercayaan Sosial
Pemerintah sering menganggap teknologi sebagai jawaban utama. Namun masyarakat tidak selalu melihatnya dengan cara yang sama.
Bagi warga, proyek besar sering membawa pengalaman buruk. Mereka melihat terlalu banyak pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan, tetapi meninggalkan polusi, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan. Karena itu, ketika negara kembali datang membawa proyek raksasa, publik justru semakin curiga.
Di sinilah masalah paling besar muncul.
Negara tampaknya berhasil membongkar kemacetan birokrasi. Akan tetapi, negara belum tentu berhasil membongkar ketakutan publik.
Padahal berbagai penelitian tentang transisi energi menunjukkan satu hal penting: penerimaan publik menentukan keberhasilan teknologi. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya membangun fasilitas. Pemerintah juga harus membangun kesadaran, kolaborasi, transparansi, dan pelibatan masyarakat.
Tanpa itu, proyek WTE hanya akan terlihat seperti mesin besar yang berdiri di tengah ketidakpercayaan warga.
Sampah Bisa Berkurang, Tapi Konflik Bisa Membesar
Indonesia memang membutuhkan solusi serius untuk krisis sampah. Tempat pembuangan akhir semakin penuh. Kota-kota besar juga semakin kewalahan menghadapi limbah harian. Karena itu, teknologi pengolahan sampah memang sulit dihindari.
Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pembangunan tanpa legitimasi sosial selalu menyimpan risiko.
Negara mungkin mampu membangun pembangkit listrik dari sampah. Akan tetapi, negara belum tentu mampu memulihkan rasa aman masyarakat yang merasa terancam oleh proyek tersebut.
Di situlah ironi kebijakan ini terlihat jelas.
Pemerintah ingin mengubah sampah menjadi energi. Namun pada saat yang sama, publik takut negara kembali mengubah warga menjadi korban pembangunan.
Dan ketika ketakutan itu terus tumbuh, pertanyaannya menjadi jauh lebih besar dari sekadar listrik:
Apakah proyek ini benar-benar menyelamatkan lingkungan, atau hanya memindahkan masalah ke halaman rumah orang lain?
Negara mungkin bisa membakar sampah menjadi listrik. Tapi negara tidak bisa membakar ketakutan publik begitu saja. @dimas
