Tabooo.id: Regional – Di balik kematian YBS (10), siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tersimpan fakta yang menohok, keluarganya tak pernah menerima bantuan sosial. Bukan karena tak layak, melainkan karena tak tercatat. Status mereka sebagai penduduk pindahan dari Kabupaten Nagekeo membuat nama keluarga ini luput dari sistem, dan dari uluran negara.
Negara hadir di regulasi, absen di alamat.
500 Peringatan, 49 Dipecat, Lalai atau Sengaja Tutup Mata?
Kementerian Sosial mengakui persoalan tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan tengah melakukan investigasi terhadap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas di lapangan. Jika terbukti lalai, sanksi disiapkan dari peringatan hingga pemberhentian.
“Pendamping PKH kita evaluasi. Hasilnya bisa jadi dasar sanksi, bahkan pemberhentian,” kata Gus Ipul di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Catatan Kemensos sepanjang 2025 menunjukkan masalah yang tak kecil, 500 pendamping PKH mendapat peringatan, dan 49 orang diberhentikan karena kelalaian mulai dari tidak bekerja optimal hingga membohongi keluarga penerima manfaat.
Sistem Rapi, Realitas Tertinggal
Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah desa, kelurahan, RT/RW, dan tokoh setempat agar data warga miskin valid dan mutakhir, terutama bagi keluarga yang berpindah domisili.
“Kita akan lihat sebetulnya kalau ada orang tidak terdata, kekeliruannya di mana,” ujarnya.
Masalahnya, selama data bergerak lebih lambat dari kehidupan warga, yang tercecer selalu mereka yang paling rentan.
Ketika Administrasi Lebih Cepat dari Empati
Dalam sistem yang bergantung pada formulir dan sinkronisasi data, birokrasi diuntungkan laporan rapi, program berjalan di atas kertas.
Yang dirugikan adalah keluarga miskin dan anak-anak, yang kebutuhan dasarnya menunggu validasi administratif.
Menanggapi desakan KPAI untuk mengusut tuntas kematian YBS, Gus Ipul menyatakan terbuka dan mendukung langkah hukum bila diperlukan. Polisi dipersilakan menelusuri, keluarga diberi ruang menentukan sikap.
Namun satu fakta tak bisa dihapus, seorang anak meninggal tanpa pernah disentuh bantuan negara. Tragedi ini menyisakan sindiran pahit jika bansos tak sampai karena salah alamat data, mungkin yang perlu diperbaiki bukan sekedarnya sistem, tapi cara negara melihat warganya. @yudi
