Tabooo.id: Nasional – Mahkamah Agung (MA) resmi melantik Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026-2031. Pelantikan berlangsung di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/2/2026), dipimpin langsung Ketua MA Sunarto.
Dalam prosesi tersebut, Sunarto membacakan Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas kemudian menyatakan kesediaannya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Alkitab.
“Saya berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Thomas, disaksikan jajaran pejabat tinggi negara.
Lolos Fit and Proper, Dua Kandidat Tersingkir
Thomas ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI terpilih setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR pada 26 Januari 2026. Ia unggul dari dua kandidat lainnya, yakni Solikin M Juhro dan Dicky Kartikoyono.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat seluruh fraksi tanpa catatan keberatan.
“Tidak ada catatan sama sekali. Justru banyak catatan positif,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI.
Minim Pengalaman Moneter, Modal Fiskal Jadi Andalan
Sorotan publik tak terhindarkan. Thomas dinilai belum memiliki rekam jejak langsung di sektor moneter. Namun DPR meyakini pengalamannya di bidang fiskal justru bisa menjadi nilai tambah di tubuh bank sentral.
Menurut Misbakhun, jabatan Deputi Gubernur BI bersifat kolektif kolegial, sehingga kekurangan pengalaman moneter bisa ditutup melalui kerja tim di Dewan Gubernur.
“Pengalaman di fiscal policy bisa saling melengkapi dengan monetary policy,” tambahnya.
Isu Nepotisme Mengemuka, DPR Minta Publik Tunggu Kinerja
Faktor lain yang ikut disorot adalah status Thomas sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto. DPR mengakui kekhawatiran publik soal potensi konflik kepentingan, namun menilai isu tersebut tidak bisa langsung menghakimi.
“Fakta beliau keponakan, iya. Tapi beliau sangat profesional dalam menjelaskan proses kebijakan,” ujar Misbakhun. Ia menambahkan, komitmen profesionalisme yang disampaikan Thomas menjadi poin penting dalam penilaian DPR.
Publik Menunggu, Pasar Mengamati
Pelantikan ini menguntungkan pemerintah dan otoritas moneter yang kini memiliki figur baru di jajaran puncak BI. Bagi pasar dan masyarakat, kehadiran Thomas membawa harapan stabilitas, sekaligus tanda tanya soal independensi dan kapasitas.
Pada akhirnya, sumpah jabatan sudah diucapkan. Tinggal satu ujian yang tak bisa dihindari, apakah kebijakan moneter benar-benar lahir dari kalkulasi ekonomi, atau justru terlalu dekat dengan lingkar kekuasaan. Waktu, seperti biasa, yang akan mengadili. @yudi
