Wali Kota Solo Respati Ardi membentuk satgas terpadu di Masjid Zayed untuk menertibkan tarif parkir dan menjaga kenyamanan wisatawan.
Tabooo.id: Surakarta – Masjid Raya Sheikh Zayed Solo seharusnya memberi pengalaman nyaman sejak wisatawan tiba. Namun, polemik tarif parkir kini justru mengusik citra kawasan tersebut.
Wali Kota Surakarta Respati Ardi merespons persoalan itu dengan membentuk satuan tugas terpadu, Jumat (14/8/2026) sore. Tim tersebut melibatkan Polres, Kodim, Satpol PP, Kementerian Agama, dan pengelola Masjid Zayed.
Satgas itu bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan warga dan wisatawan.
Ketika Parkir Mengusik Citra Solo
Bagi wisatawan, parkir mungkin terlihat sebagai urusan kecil. Mereka datang, memarkir kendaraan, membayar, lalu melanjutkan perjalanan.
Masalah muncul ketika petugas meminta tarif yang dianggap tidak sesuai ketentuan.
Respati menilai kondisi tersebut bisa merusak citra Masjid Zayed sebagai destinasi wisata utama Solo.
“Alhamdulillah, hal ini sebetulnya fokusnya untuk membersamai warga supaya aman dan nyaman,” ujar Respati.
Karena itu, pemerintah tidak ingin persoalan parkir berkembang menjadi kesan buruk bagi wisatawan.
Jika pengunjung merasa harus membayar pungutan di luar aturan, pengalaman mereka bisa berubah drastis. Solo pun ikut menerima dampaknya.
Di sinilah persoalan parkir mulai menyentuh reputasi kota.
Satu Tarif, Efeknya Bisa ke Mana-Mana
Respati melihat dampak persoalan ini lebih luas daripada uang yang keluar dari kantong wisatawan.
Pengunjung yang kecewa bisa memilih tidak kembali. Mereka juga bisa membagikan pengalaman buruk itu kepada orang lain.
Dampaknya bisa merembet ke pedagang, UMKM, transportasi, hingga sektor wisata.
“Hari ini kita sampaikan langsung, jika merugikan wisatawan, tentunya merugikan ekonomi masyarakat sekitar juga,” kata Respati.
Ia bahkan menyoroti tarif yang membuat wisatawan kapok datang ke Solo.
“Tarif yang ngepruk sehingga membuat wisatawan kapok ke Solo,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan satu persoalan penting. Pemerintah kini melihat parkir sebagai bagian dari ekosistem wisata.
Artinya, satu pungutan di pintu masuk bisa memengaruhi banyak orang di belakangnya.
Jukir Ikut Dikumpulkan
Peluncuran satgas terpadu turut menghadirkan para juru parkir yang bertugas di kawasan Masjid Zayed.
Mereka mengikuti kegiatan dan berkoordinasi langsung dengan Respati.
Pertemuan itu menjadi penting karena aturan parkir tidak hanya hidup di atas kertas. Juru parkir menjalankan aturan tersebut langsung di hadapan wisatawan.
Karena itu, pemerintah membutuhkan pengawasan yang nyata.
Respati menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan ketegasan.
“Intinya ini adalah masalah ketegasan,” tegasnya.
Pemkot Solo juga akan memberikan sanksi jika menemukan pungutan di luar ketentuan.
Dengan begitu, satgas tidak sekadar menjadi simbol penertiban. Pemerintah ingin memastikan aturan benar-benar berlaku di lapangan.
Kawasan Barat Zayed Akan Berubah
Pemkot Solo juga menyiapkan penataan kawasan barat Masjid Zayed.
Respati menyebut kawasan tersebut akan menjadi kawasan wisata pasar wisata. Pemerintah juga berencana menetapkan tarif khusus dan menyampaikan informasinya secara terbuka.
Langkah itu bisa mempersempit ruang abu-abu dalam pengelolaan parkir.
Wisatawan harus tahu tarif yang berlaku. Mereka juga harus tahu lokasi pembayaran dan pihak yang bertanggung jawab.
Aturan yang jelas membuat wisatawan tidak perlu menebak-nebak.
Sebaliknya, informasi yang samar membuka ruang konflik.
Wisatawan bisa bertanya, “Tarif resminya berapa?”
Pertanyaan sederhana itu seharusnya tidak muncul di sebuah destinasi wisata yang ingin memberi pengalaman terbaik.
Kalau Melanggar, Hak Pengelolaan Bisa Dicabut
Respati juga membuka kemungkinan memberikan sanksi lebih tegas.
“Intinya sudah terang semuanya. Oknum-oknum akan saya tindak tegas dan dicabut hak pengelolaannya,” tegas Respati.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pemkot Solo tidak ingin berhenti pada teguran.
Pemerintah ingin memberi konsekuensi kepada pihak yang melanggar ketentuan.
Satgas terpadu kemudian menjadi instrumen bersama bagi Pemkot Solo, aparat keamanan, Satpol PP, Kementerian Agama, dan pengelola Masjid Zayed.
Menurut pemerintah, satgas tersebut menjadi yang pertama di Kota Solo. Model itu juga akan menjadi percontohan untuk wilayah Surakarta.
Namun, pembentukan satgas baru menjadi awal.
Ukuran keberhasilannya bukan pada seremoni peluncuran. Ukurannya ada pada perubahan yang dirasakan wisatawan.
Masalahnya Bukan Cuma Uang Parkir
Polemik ini memperlihatkan persoalan yang lebih besar.
Solo ingin membangun diri sebagai kota wisata yang nyaman. Masjid Zayed menjadi salah satu magnet yang memperkuat posisi tersebut.
Namun, wisatawan tidak hanya menilai bangunan, tempat ibadah, atau spot foto.
Mereka menilai seluruh pengalaman.
Pengalaman itu dimulai sejak kendaraan masuk area parkir.
Jika petugas memberi informasi dengan jelas dan meminta tarif sesuai aturan, wisatawan merasa dihargai.
Sebaliknya, jika wisatawan menghadapi pungutan yang membingungkan, kesan buruk bisa muncul bahkan sebelum mereka memasuki masjid.
Ini bukan sekadar soal parkir. Ini soal kepercayaan.
Solo Sedang Diuji
Persoalan di Masjid Zayed memberi Solo satu pekerjaan rumah.
Pemerintah harus memastikan aturan tidak hanya terdengar tegas dari podium. Aturan juga harus terasa ketika wisatawan berhadapan langsung dengan petugas di lapangan.
Sebab wisata tidak hanya menjual tempat.
Wisata menjual pengalaman.
Pedagang membutuhkan wisatawan. UMKM membutuhkan keramaian. Pengemudi membutuhkan mobilitas pengunjung. Kota juga membutuhkan citra yang baik.
Semua itu terhubung dengan pengalaman sederhana di tempat parkir.
Karena itu, satgas terpadu harus membuktikan satu hal apakah negara hadir untuk menata, atau hanya muncul ketika masalah sudah ramai?
Jawabannya tidak akan terlihat dari spanduk peluncuran.
Jawabannya akan terlihat dari wisatawan berikutnya yang datang, membayar parkir, lalu pulang tanpa merasa dipungut secara semena-mena.
Di situlah reputasi Solo sebenarnya diuji. @eko
