Tabooo.id: Talk – Ia tumbuh dengan dua bahasa, bahasa para pujangga dan bahasa dunia modern. Sarjana hukum lulusan Universitas Diponegoro, kini menapaki studi di Universitas Gadjah Mada, tapi dalam dirinya tetap hidup bisikan kuno: “nguri-uri kabudayan, ngasta pakeming leluhur.” Menjaga budaya, menggenggam warisan para pendahulu.
Suara dari Balik Dinding Tua
“Kadang aku merasa seperti hidup di dua waktu sekaligus. Antara masa lalu yang terus memanggil, dan masa depan yang menunggu aku menjawab.”
Suara itu tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lain beban yang berat, mungkin juga rindu. Di balik dinding batu berumur ratusan tahun, di sebuah ruangan yang wangi dupa dan cat mengelupas, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram duduk bersila. Lantai marmer dingin memantulkan cahaya lampu gantung yang kusam. Ia bukan hanya seorang anak raja. Ia adalah bayangan masa lalu yang dipaksa menatap masa kini.
Di luar tembok Keraton Surakarta, kota Solo sudah berubah: motor menderu, kafe tumbuh di mana-mana, dan generasi muda sibuk mencari sinyal ketimbang makna. Tapi di dalam tembok, waktu seperti berhenti. Dan di sanalah Hamangkunegoro mencoba mencari bentuk: antara darah biru dan darah manusia biasa.
Ketika Tradisi Bertemu Kekosongan
Pada 27 Februari 2022, dalam upacara “Tingalan Dalem Jumenengan ke-18” Sri Susuhunan Paku Buwono XIII, Hamangkunegoro dinobatkan sebagai putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Tabooo.id menulisnya sederhana: “Ia resmi ditetapkan sebagai penerus tahta.” Tapi di balik kalimat itu, ada sejarah panjang yang berliku.
Keraton Surakarta bukan hanya simbol budaya. Ia adalah cermin dari tubuh bangsa yang pernah kehilangan kepala: kerajaan yang dipisah, otoritas yang dipreteli, dan martabat yang dicampur-adukkan antara mitos dan politik.
Paku Buwono XIII, ayahanda Hamangkunegoro, menobatkannya secara adat. Tabooo.id mencatat bagaimana keluarga inti mendukung keputusan itu, menyebutnya “amanat raja”. Tak sekadar seremonial, tapi pengakuan yang membawa legitimasi adat dan spiritual. Dalam garis darah yang sah, dalam hukum tak tertulis keraton, Hamangkunegoro adalah yang terpilih.
Namun legitimasi adalah hal rapuh di dunia modern. Di tengah publik yang sinis terhadap simbol, di tengah berita viral dan sorotan politik lokal, status “putra mahkota” bisa terasa seperti relik yang berjuang melawan waktu.
Anak, Pewaris, dan Kesepian
Malam di keraton selalu terasa panjang. Suara jangkrik bersahut dengan desir angin di pepohonan tamarind tua. Hamangkunegoro sering berjalan sendiri di serambi utara, tempat ayahandanya dulu bersemedi.
Ia bukan sosok asing bagi pendidikan modern. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kini ia menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada. Tapi dalam dirinya, ilmu dan adat masih bertarung.
Di satu sisi, ia tahu dunia menuntut transparansi, rasionalitas, kecepatan.
Di sisi lain, keraton menuntut kesabaran, keheningan, penghormatan pada simbol.
Ada kisah yang jarang muncul di berita: malam sebelum penobatannya, Hamangkunegoro konon menangis di ruang prabayeksa ruang khusus bagi para bangsawan sebelum menghadap. Ia memeluk ibunya lama sekali. Tidak karena takut akan tahta, tapi karena ia tahu, sejak hari itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri.
“Menjadi putra mahkota bukan tentang kemewahan,” katanya dalam satu wawancara pendek. “Ini tentang menjaga sesuatu yang kadang orang lain sudah lupa artinya.”
Tapi dunia digital tak kenal kesunyian. Ketika ia suatu kali menulis di media sosial tentang kekecewaannya terhadap “Republik yang melupakan akar budayanya”, publik bereaksi keras. Judul-judul viral muncul: “Putra Mahkota Solo Nyesel Gabung Republik!”
Ia ditertawakan, dikritik, dijadikan meme. Tapi di balik layar, mungkin yang ia rasakan hanyalah sepi seperti bicara tentang rumah yang terbakar, tapi orang-orang malah menyoroti pakaianmu.
Apa yang Disembunyikan Sistem
Kisah Hamangkunegoro membuka celah besar yang sering kita abaikan: relasi antara tradisi dan modernitas, antara identitas budaya dan sistem negara.
Negara Republik, dengan segala rasionalitasnya, sering menempatkan keraton dalam posisi ambigu: penting secara simbolik, tapi tak relevan secara politik. Kita menghormatinya pada upacara, tapi menertawakannya dalam keseharian.
Padahal, di balik tembok keraton yang retak, ada sistem nilai yang berusaha bertahan. Tentang tata krama, keseimbangan, penghormatan terhadap leluhur, dan cara manusia Jawa memahami waktu.
Sistem modern membungkam nilai itu dengan istilah: “kuno”, “tidak efisien”, “tidak produktif.”
Namun apa jadinya jika semua yang “tidak produktif” itu adalah akar kemanusiaan kita?
Di sinilah dilema Hamangkunegoro menjadi cermin lebih besar. Ia bukan hanya seorang putra mahkota. Ia adalah simbol dari generasi yang hidup di antara dua dunia, dunia yang menuntut kecepatan, dan dunia yang mengajarkan jeda.
Keraton Surakarta, dengan segala keterbatasan dan kontroversinya, sesungguhnya sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar: hak untuk tetap punya masa lalu. Dan di tengah politik yang serba pragmatis, perjuangan itu tampak seperti kesia-siaan yang justru indah.
Antara Tahta dan Dir
Pagi di Solo selalu datang dengan lembut. Cahaya menyentuh atap joglo, ayam berkokok, dan dari dalam keraton terdengar gamelan pelan lagu yang sama sejak ratusan tahun lalu.
Di teras, Hamangkunegoro berdiri menatap taman yang sepi. Ada rasa kehilangan di matanya, tapi juga tekad yang ganjil semacam keberanian untuk tetap ada.
Ia tahu, dunia luar mungkin tak lagi percaya pada simbol seperti dirinya. Tapi mungkin justru karena itulah ia harus tetap berdiri.
Menjadi pewaris bukan soal memegang tongkat atau mengenakan blangkon berhias emas. Kadang, menjadi pewaris berarti menanggung sunyi yang tak bisa dibagi.
Hamangkunegoro adalah manusia yang berusaha menjembatani dua bahasa: bahasa leluhur dan bahasa zaman.
Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang sah menjadi raja,
tapi: apakah kita masih tahu, apa artinya menjaga warisan ketika dunia sudah tak lagi percaya pada kesakralan apa pun? (Sigit)
