Solar langka mengganggu rantai pasok nasional. Biaya logistik melonjak, distribusi barang melambat, dan harga kebutuhan masyarakat terancam naik akibat krisis pasokan BBM subsidi.
Tabooo.id – Truk-truk itu sebenarnya tidak berhenti karena jalan buntu. Mereka berhenti karena solar tidak tersedia.
Di berbagai wilayah luar Jawa, terutama Kalimantan dan Sumatera, ratusan armada logistik menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari di depan SPBU. Sopir memilih menunggu dibanding melanjutkan perjalanan dengan solar nonsubsidi yang harganya hampir tiga kali lipat lebih mahal.
Yang tersendat bukan sekadar distribusi bahan bakar.
Kelangkaan solar subsidi kini menyeret rantai pasok nasional ke dalam krisis yang lebih luas. Barang datang terlambat, biaya logistik melonjak, harga kebutuhan masyarakat ikut naik, sementara pelaku usaha harus menanggung kerugian yang terus membesar.
Persoalan ini tidak muncul dalam semalam. Para pengusaha logistik sudah berulang kali mengingatkan pemerintah sejak eskalasi konflik Timur Tengah pada awal 2026 memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi. Namun, peringatan itu tidak diikuti langkah mitigasi yang memadai.
Hari ini, dampaknya terasa di jalan raya.
Krisis Distribusi yang Menggerus Keuntungan
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto, mengatakan perusahaan logistik menghadapi situasi yang sulit. Mereka tidak bisa menaikkan tarif angkut meskipun biaya operasional melonjak tajam.
Penyebabnya sederhana.
Sebagian besar perusahaan telah mengikat kontrak logistik tahunan dengan pemilik barang. Kontrak itu hanya membuka ruang penyesuaian tarif ketika pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi. Kali ini, harga solar subsidi memang tetap Rp6.800 per liter. Namun, solar justru menghilang dari banyak SPBU.
Akibatnya, perusahaan harus membeli Dex Series dengan harga sekitar Rp21.000 per liter.
Untuk perjalanan sejauh 1.000 kilometer, satu truk rata-rata membutuhkan sekitar 200 liter bahan bakar. Saat menggunakan Biosolar, biaya operasional berada di kisaran Rp1,36 juta. Ketika armada beralih ke Dex Series, biaya itu melonjak menjadi sekitar Rp4,2 juta.
Sementara itu, tarif angkut tetap.
Mahendra menegaskan biaya bahan bakar menyumbang sekitar 50 hingga 60 persen dari total biaya operasional. Lonjakan harga tersebut langsung memangkas margin keuntungan perusahaan.
Banyak pelaku usaha bahkan mengaku mulai menjalankan distribusi tanpa keuntungan yang layak hanya agar kontrak dengan pelanggan tetap berjalan.
Antrean Solar Menjadi Hambatan Baru Ekonomi
Krisis tidak berhenti pada kenaikan biaya.
Antrean panjang di SPBU mengubah pola distribusi nasional.
Perusahaan logistik kini harus memasukkan waktu antre sebagai bagian dari jadwal pengiriman. Mereka bahkan mengirim foto kondisi SPBU kepada pelanggan untuk menjelaskan alasan keterlambatan.
Ketika pelanggan menolak kenaikan tarif, perusahaan hanya memiliki satu pilihan, yaitu memperpanjang waktu pengiriman.
Artinya, satu persoalan energi berubah menjadi masalah produktivitas.
Semakin lama truk berhenti, semakin sedikit barang yang dapat diangkut. Semakin lambat distribusi berlangsung, semakin besar biaya yang harus ditanggung seluruh rantai pasok.
Daerah Penghasil Minyak Justru Kehabisan Solar
Kondisi paling ironis muncul di wilayah penghasil minyak.
Ketua Aptrindo Kotawaringin Timur, Chirone, mengatakan pengusaha angkutan di Kalimantan sudah hampir dua puluh tahun menghadapi kesulitan memperoleh solar subsidi.
Antrean panjang bukan lagi situasi darurat.
Antrean telah menjadi rutinitas.
Menurutnya, banyak solar subsidi justru mengalir ke sektor perkebunan, pertambangan, hingga praktik penjualan ilegal. Selisih harga yang mencapai lebih dari Rp14.000 per liter menciptakan peluang besar bagi penyimpangan distribusi.
Ketika pengawasan melemah, subsidi kehilangan fungsi sosialnya.
Subsidi tidak lagi melindungi sektor transportasi, tetapi justru membuka ruang bagi praktik rente.
Paradoks inilah yang membuat masyarakat mempertanyakan arah kebijakan energi nasional.
Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang besar. Namun, daerah penghasil migas justru paling sering mengalami kelangkaan BBM.
Jalan Rusak Memperbesar Kerugian
Persoalan lain muncul dari buruknya infrastruktur.
Di Kalimantan, perjalanan sejauh 300 hingga 400 kilometer seharusnya selesai dalam dua atau tiga hari. Namun, kondisi jalan yang rusak memaksa sopir menempuh perjalanan selama empat hingga lima hari.
Durasi itu belum menghitung waktu antre solar.
Jika sopir kembali menghabiskan empat hingga lima hari di SPBU, proses distribusi dapat memakan waktu hingga dua pekan.
Keterlambatan tersebut menciptakan efek berantai.
Perusahaan harus menambah uang jalan sopir.
Biaya perawatan kendaraan meningkat.
Jadwal distribusi berubah.
Risiko kerusakan barang ikut bertambah, terutama untuk komoditas pangan.
Pada akhirnya, masyarakat membayar seluruh biaya tambahan itu melalui harga barang yang lebih mahal.
Harga Barang Naik, Daya Beli Tertekan
Gangguan distribusi akhirnya bermuara pada konsumen.
Di Kalimantan, harga kebutuhan pokok naik sekitar 5 hingga 15 persen. Barang elektronik dan material bangunan bahkan mengalami kenaikan hingga sekitar 35 persen.
Kenaikan itu tidak hanya dipicu oleh mahalnya BBM.
Pelaku usaha juga menghadapi kenaikan biaya perawatan kendaraan akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat harga oli, suku cadang, dan komponen impor semakin mahal.
Ketika ongkos distribusi meningkat dari berbagai sisi, harga barang hampir pasti ikut naik.
Negara Kehilangan Momentum Antisipasi
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bhaktiar, menilai pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM subsidi.
Migrasi masyarakat dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi bukanlah fenomena baru. Pemerintah seharusnya telah menyiapkan distribusi, stok, dan mitigasi sejak gejolak harga energi dunia mulai meningkat.
Sayangnya, kesiapan itu belum terlihat di lapangan.
Keterlambatan pasokan masih terjadi di sejumlah SPBU. Pengawasan distribusi juga belum mampu menutup celah penyalahgunaan.
Akibatnya, persoalan yang semula bersifat teknis berkembang menjadi hambatan ekonomi nasional.
Solar Bukan Sekadar Energi
Kelangkaan solar subsidi sebenarnya bukan hanya persoalan bahan bakar.
Krisis ini memperlihatkan rapuhnya koordinasi antara kebijakan energi, pengawasan distribusi, dan pembangunan infrastruktur.
Setiap truk yang berhenti terlalu lama berarti ada bahan pangan yang terlambat sampai, proyek pembangunan yang tertunda, biaya logistik yang membengkak, dan harga barang yang semakin mahal.
Negara mungkin masih memiliki stok energi.
Namun selama distribusi tidak berjalan adil, cepat, dan tepat sasaran, masyarakat tetap akan merasakan kelangkaan.
Pada akhirnya, ekonomi tidak selalu lumpuh karena pabrik berhenti berproduksi. Ekonomi juga bisa tersendat ketika truk-truk yang membawa kehidupan terpaksa berhenti di depan pompa bensin. @dimas
